JN-Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada masyarakat lapisan bawah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah, serta melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa perkembangan kondisi sosial ekonomi di daerah dilaporkan langsung oleh para kepala daerah berdasarkan situasi di wilayah masing-masing. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan pada Jumat, 13 Februari 2026, di Wisma Danantara, Jakarta, dan dihadiri oleh jajaran pemerintah, pelaku usaha, ekonom, serta pemangku kepentingan terkait.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa laporan dari daerah juga menunjukkan perbaikan pada sejumlah indikator ketenagakerjaan dan pemerataan.
Baca juga: Perkuat Ekonomi Dalam Negeri, Menteri Bahlil Kaji Stop Ekspor Timah
“Para kepala daerah melaporkan di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun. Mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun dan jumlah orang bekerja meningkat. Mereka juga menghitung rasio gini dalam tren menurun,” ujar Presiden Prabowo.
Sejalan dengan pernyataan Presiden tersebut, data sosial ekonomi terkini menunjukkan perbaikan pada sejumlah indikator utama. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,25 persen, sementara rasio gini berada pada level 0,363, yang mencerminkan tren ketimpangan yang semakin membaik. Di sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,7 persen, dengan penyerapan sekitar 2,71 juta tenaga kerja baru sepanjang tahun 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo memaparkan capaian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar kelompok masyarakat rentan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa program tersebut dijalankan secara konsisten setiap hari.
Baca juga: Presiden Prabowo Targetkan 1.000 Desa Nelayan Beroperasi pada 2026, 5.000 Desa Hingga 2029
“Dari makan bergizi gratis program kita saja hari ini kita telah mencapai 60 juta 200 ribu ibu penerima manfaat, anak-anak Indonesia, ibu-ibu hamil, dan orang tua lansia yang hidup sendiri dan tidak ada yang membantu,” jelas Presiden Prabowo.
Sejalan dengan perhatian dan komitmen Presiden terhadap pengentasan kemiskinan, pemerintah terus mendorong penyempurnaan kebijakan yang menyasar masyarakat lapisan bawah secara lebih tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan basis data sosial ekonomi, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama lintas kementerian dan lembaga hingga pemerintah darah, guna memastikan intervensi pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam konteks tersebut, pemerintah memandang penting penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan dijalankan secara selaras di pusat dan daerah. Koordinasi ini mencakup penyelarasan perencanaan, pelaksanaan program, serta pemantauan indikator kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.
Pemerintah akan terus memastikan pelaksanaan program dan kebijakan berjalan secara terkoordinasi, serta memantau perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat, khususnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menurunkan kemiskinan dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.(IMH)
