JN-Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Parlemen, Senayan. Dalam forum legislatif tersebut, pihak direktorat memaparkan secara rinci rencana distribusi Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2027 guna mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur fisik dan penguatan industri konstruksi nasional.
Pihak Ditjen Bina Konstruksi menjelaskan bahwa penyusunan rancangan anggaran untuk periode tahun 2027 ini difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan mutu material dan peralatan konstruksi di dalam negeri. Alokasi dana yang diusulkan akan diprioritaskan untuk mendanai program sertifikasi tenaga kerja ahli, pembinaan para pelaku usaha jasa konstruksi, serta pengawasan intensif terhadap penerapan standar keamanan dan keselamatan kerja di setiap proyek strategis.
Dalam jalannya rapat, jajaran pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI memberikan berbagai catatan serta masukan krusial terkait efisiensi pemanfaatan anggaran tersebut. Pihak parlemen menekankan agar distribusi pagu indikatif ini mampu menyentuh seluruh wilayah secara adil, serta meminta jaminan bahwa penyerapan anggaran nantinya berkontribusi langsung pada peningkatan penggunaan komponen produk dalam negeri (P3DN) di sektor konstruksi.
Baca juga: Bapenda Kota Tangerang Matangkan Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Demi Validasi Data
Merespons masukan tersebut, Ditjen Bina Konstruksi menyatakan kesiapannya untuk melakukan penyempurnaan formulasi anggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Sinergi dan koordinasi yang erat antara pihak regulator dan legislatif ini dinilai menjadi langkah vital demi memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat luas.(Yonex)
