Rocky Gerung Desak Chatib Basri Masuk Kabinet untuk “Duel” Visi dengan Presiden

Kritik radikal arah fiskal: Pandangan tajam Rocky Gerung terhadap posisi Kementerian Keuangan. Desakan munculnya figur independen seperti Chatib Basri dinilai krusial guna membebaskan kebijakan ekonomi nasional dari sandera kepentingan logistik parpol.
Kritik radikal arah fiskal: Pandangan tajam Rocky Gerung terhadap posisi Kementerian Keuangan. Desakan munculnya figur independen seperti Chatib Basri dinilai krusial guna membebaskan kebijakan ekonomi nasional dari sandera kepentingan logistik parpol.
JAKARTA, Jejak News, bantensatu.id — Isu perombakan kabinet (reshuffle) di pos Kementerian Keuangan kian berembus kencang di tengah kondisi perekonomian nasional yang dinilai kian karut-marut. Pengamat politik sekaligus akademisi kritis, Rocky Gerung, memberikan analisis menohok terkait posisi Menteri Keuangan saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilainya tidak memiliki independensi kuat akibat terkepung oleh tekanan besar dari para elite partai politik.
Dalam sebuah diskusi publik yang dikutip melalui kanal YouTube Hersubeno Point, Rocky secara blak-blakan menyebut kapasitas Purbaya tidak lebih dari sekadar pemegang kas yang ruang geraknya dibatasi oleh kepentingan politik makro.
“Dari awal saya bilang Purbaya itu cuman kasir dan kemampuannya itu sangat terbatas. Sementara departemen atau kementerian yang harusnya memproduksi growth (pertumbuhan ekonomi) itu adalah datang dari partai politik,” ujar Rocky tajam, Senin (8/6).
Di Bawah Bayang-Bayang Zulhas dan Tekanan Bahlil
Lebih jauh, Rocky menilai Purbaya Yudhi Sadewa berada dalam posisi dilematis yang lemah di dalam konstelasi kabinet. Menurutnya, sang Menteri Keuangan tidak akan memiliki keberanian politik untuk mengintervensi atau menolak syahwat anggaran dari para menteri yang berlatar belakang ketua umum atau elite partai politik besar.
Secara spesifik, Rocky menyentil dua nama menteri kuat di dalam kabinet yang dinilainya memiliki pengaruh jauh di atas Menteri Keuangan saat ini.
“Purbaya nggak mungkin melawan Zulhas (Zulkifli Hasan) misalnya, apalagi melawan Bahlil (Bahlil Lahadalia). Ini Bahlil yang dulu ingin dapat doktor di UI ya,” tambah Rocky dengan nada satire khasnya.
Menurut analisisnya, kelemahan mendasar dari model kepemimpinan fiskal saat ini adalah ketidakmampuan menteri dalam menjaga jarak dari intervensi partai. Hal ini membuat kebijakan keuangan negara rentan didikte demi pemenuhan logistik politik kelompok tertentu, alih-alih fokus pada penyelamatan daya beli masyarakat dan stabilitas makro ekonomi.
Jagokan Chatib Basri dan Kritik Pembantu Tanpa Ide
Di tengah menguatnya bursa calon pengganti Menteri Keuangan, Rocky Gerung memperingatkan masyarakat agar tidak terkecoh oleh nama-nama pemburu jabatan yang mengincar kursi empuk tersebut hanya demi pemuasan ambisi pribadi. Ia melihat banyak figur berlabel “mantan pejabat” atau tokoh publik yang mulai bermanuver namun minim gagasan substantif untuk keluar dari krisis ekonomi.
“Banyak orang yang juga ingin jadi menteri (keuangan) sebetulnya, hanya untuk ambisi. Kita dengar beberapa orang yang mantan ini, mantan itu, yang pernah jadi tokoh, tanpa ide. Nah bahayanya mereka nggak mau deal atau bahkan duel dengan presiden,” tuturnya mengkritik normatifnya komunikasi politik para calon menteri.
Melihat kriteria kebutuhan bangsa yang mendesak, pilihan subjektif Rocky justru jatuh kepada ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY, Chatib Basri. Chatib dianggap memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni serta rekam jejak yang teruji dalam menakhodai kebijakan fiskal di masa-masa sulit.
Menggugah Filosofi Bung Hatta: Menteri Bukan “Tukang Iya”
Sebagai penutup argumennya, Rocky menegaskan bahwa seorang Menteri Keuangan sejati wajib memiliki nyali intelektual untuk berdebat secara argumentatif dengan kepala negara mengenai postur dan realitas keuangan riil di lapangan. Menteri Keuangan tidak boleh sekadar menjadi stempel pembuat keputusan demi menyenangkan hati presiden.
“Jadi seorang menteri keuangan, dia mesti datang dengan perspektif dia. Bukan perspektif presiden, karena dia yang akan bertanggung jawab,” tegas Rocky.
Ia kemudian mengutip kembali pemikiran filosofis dari Wakil Presiden pertama RI, Bung Hatta, mengenai kedudukan nomenklatur menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan konsep kenegaraan asalnya, menteri bukanlah pembantu teknis yang tunduk buta terhadap perintah eksekutif, melainkan sosok teknokrat yang membawa visi besar untuk dinegosiasikan secara setara dengan presiden.
“Nah selama ini kan semua menteri itu ya, ‘iya Pak Presiden’, jadi bagaimana mungkin ekonomi kita bisa keluar dari krisis,” pungkas Rocky menutup analisis kritisnya.
Kritik tajam yang dilayangkan oleh Rocky Gerung bukan sekadar bumbu penyedap di ruang seminar politik, melainkan sebuah refleksi mendalam atas rapuhnya benteng pertahanan fiskal kita hari ini. Ketika posisi Menteri Keuangan direduksi hanya menjadi sebatas juru bayar yang gemetar di hadapan syahwat politik para elite partai, maka di saat itulah arah kesejahteraan seluruh rakyat sedang dipertaruhkan.
Mengembalikan marwah kementerian ini sesuai dengan khitah pemikiran Bung Hatta—sebagai ruang dialektika gagasan yang berani berdebat demi menyelamatkan uang negara—adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Pilihan kini berada di tangan presiden, yakni mempertahankan harmoni semu kabinet yang dibayangi krisis, atau berani mengambil langkah berani mempercayakan kemudi ekonomi kepada teknokrat murni yang siap berargumen demi tegaknya kedaulatan bangsa.
Reporter: Yusuf | Editor: Ismail Saleh

ARTIKEL TERKAIT

ARTIKEL TERBARU

Menu