TANGERANG, Jejak News— Efek guncangan hukum yang menimpa pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) mulai berdampak langsung pada urat nadi program kerakyatan di lapangan. Aliran dana operasional yang tersendat dari pusat memicu gelombang mogok masak massal secara temporer. Puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Banten dan Jawa Barat dilaporkan terpaksa menghentikan aktivitas pelayanan mereka sejak awal pekan ini.
Krisis pasokan anggaran ini menjadi ironi besar di tengah bergulirnya penyidikan kasus rasuah proyek penunjang BGN oleh Kejaksaan Agung. Akibat keterlambatan pengisian ulang saldo (top up) rekening operasional dari pusat, hak asupan nutrisi bagi ratusan ribu anak sekolah, balita, hingga ibu hamil kini terancam telantar.
Lumpuhnya Ratusan Ribu Hak Pangan di Tangerang dan Serang
Di Provinsi Banten, dampak kemacetan birokrasi ini terasa sangat masif. Koordinator BGN Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, mengonfirmasi sedikitnya terdapat 62 titik SPPG dari total 295 dapur di wilayahnya yang terpaksa vakum total sepanjang pekan ini.
“Sudah terjadi sejak minggu ini, kebanyakan SPPG yang berhenti karena belum turun anggaran,” ungkap Priyo, mengutip laporan Antara, Rabu (10/6). Berhentinya puluhan dapur ini otomatis memotong jalur distribusi makanan sehat bagi porsi besar dari total 750.220 target penerima manfaat di Tangerang.
Kondisi serupa sempat melumpuhkan 28 SPPG di Kota Serang pada Senin (8/6) lalu. Beruntung, Koordinator Wilayah BGN Kota Serang, Nuni Pratiwi, menyatakan pasokan pangan untuk ibu kota Banten tersebut lekas pulih. “Hari Selasa sudah beroperasi kembali karena pada hari Senin sudah ada pencairan dana. Kendalanya hanya di pencairan waktu itu dan sekarang sudah kembali normal,” urai Nuni melalui pesan singkat.
Cerita Pilu dari Cimanggis: Sisa Kas Rp 35 Juta untuk 2.700 Jiwa
Krisis paling menyentuh hati terjadi di SPPG Mekarsari 002, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Melalui akun media sosial TikTok @sppg.cimanggis02, manajemen dapur secara resmi mengumumkan penghentian operasional per Kamis (11/6) hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Kepala SPPG Mekarsari 002, Vicky Radamuri (26), pemuda asal Waingapu, Sumba Timur, mengisahkan bahwa dapurnya membutuhkan dana segar sedikitnya Rp 25 juta per hari untuk mengolah makanan bagi 2.733 jiwa penerima manfaat mulai dari jenjang PAUD, pesantren, hingga ibu menyusui. Namun, per Kamis pagi, sisa kas di rekeningnya menipis kritis hingga menyisakan Rp 35 juta saja—sebuah angka yang mustahil untuk membiayai belanja bahan baku harian secara penuh.
“Pekan ini kami hanya beroperasi tiga hari. Kamis kami mulai berhenti, dan berharap hari Jumat sore bisa kembali menerima top up agar hari Senin depan sudah bisa beroperasi,” tutur Vicky sedih saat menunjukkan ruang dapurnya yang kosong melompong.
Ketangguhan moral justru ditunjukkan oleh 47 relawan lokal yang mayoritas merupakan remaja sekitar. Demi menjaga keberlangsungan gizi anak-anak, para relawan tersebut menyatakan siap bekerja tanpa dibayar honor terlebih dahulu. Kendati demikian, idealisme tersebut membentur tembok realitas karena ketiadaan modal beli komoditas pangan di pasar.
Di sisi lain, Kepala SPPG Harjamukti 5, Oktavian, mengaku dapurnya sedikit lebih beruntung karena simpanan kas mereka masih sanggup bertahan hingga akhir pekan. “Kami sudah beli bahan baku untuk hari Jumat. Untuk penyaluran Senin pekan depan masih menunggu dana pusat,” tukas perantau asal NTT tersebut.
Penjelasan Kepala BGN: Uang Sedang Berproses di Bank
Merespons jeritan pengelola dapur di daerah, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, menepis adanya pemotongan atau pembekuan dana imbas bergulirnya kasus hukum di internal lembaganya. Menurut Nanik, pusat telah mengetok palu pencairan dana rutin untuk sekitar 5.000 SPPG pada malam hari menjelang jadwal reguler setiap hari Jumat.
“Mungkin belum sampai saja duitnya. Pencairan itu seminggu sekali setiap Jumat,” kilih Nanik lewat pesan tertulis WhatsApp, Kamis (11/6). Otoritas pusat meyakinkan bahwa kendala ini murni masalah teknis kliring perbankan dan berjanji pasokan dana akan segera mendarat di rekening masing-masing wilayah sebelum pergantian pekan.
Ketika sebuah program sosial yang digadang-gadang menjadi tonggak kebangkitan gizi nasional harus tersandera oleh ruwetnya birokrasi dan keterlambatan likuiditas, yang paling pertama dikorbankan adalah perut anak-anak prasejahtera.
Kosongnya aktivitas di puluhan SPPG dari Tangerang hingga Depok menjadi peringatan keras bagi pemerintah; bahwa mengelola hajat hidup jutaan nyawa tidak bisa disamakan dengan membalik telapak tangan atau sekadar hitung-hitungan politik di atas kertas anggaran.
Di balik pembelaan teknis perbankan dari meja pusat, ada jerit lapar balita dan kecemasan ibu hamil yang tidak bisa ditunda hingga hari Jumat depan. Negara harus bergerak lebih taktis, sebab dalam urusan pemenuhan hak mendasar pangan rakyat, keterlambatan satu hari adalah bentuk kegagalan nyata.
Reporter: Irin Masi| Editor: Ismail Saleh
