JAKARTA, Jejak News— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap Cory Erin Hardi (CRH), tersangka dari pihak swasta yang terseret dalam Operasi Tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Langkah ini diambil seiring dengan keberhasilan penyidik membongkar praktik lancung berupa pemberian mahar ratusan juta rupiah demi memonopoli proyek pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan lokal.
Cory Erin Hardi, yang diketahui berprofesi sebagai marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA), diduga kuat menjadi aktor pemberi suap untuk mengamankan posisi perusahaannya sebagai pemasok utama di instansi pemerintahan daerah. Tindakan penahanan ini menegaskan komitmen KPK dalam membersihkan sektor pendidikan dari intervensi modal yang koruptif.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (09/06/2026), menjelaskan bahwa kongkalikong ini terendus dari sebuah pertemuan rahasia di ibu kota. Cory kedapatan melakukan pertemuan tatap muka dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sesdisdikbud) Kabupaten Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN), di salah satu hotel di Jakarta pada Sabtu (06/06/2026).
“Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari CRH. Penerimaan dari pihak swasta tersebut, diduga terkait pengadaan-pengadaan sebelumnya,” ungkap Taufik kepada media.
Kedok ‘Uang Hubungan Baik’ Demi Monopoli Proyek Masa Depan
Berdasarkan penyelidikan intensif, PT MSA diketahui bertindak sebagai supplier perangkat smart board kepada PT MIT yang sebelumnya sukses memenangkan proyek pengadaan di Disdikbud Pemkab Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2025. Penyerahan uang tunai setengah miliar rupiah oleh Cory kepada Abi Nurwardani disinyalir merupakan investasi haram dengan dalih untuk “menjaga hubungan baik”.
Taufik menegaskan, istilah hubungan baik tersebut hanyalah kedok normatif untuk memuluskan tindak pidana korupsi. Tujuan utama dari aliran dana ini adalah agar birokrasi daerah memberikan jaminan karpet merah bagi perusahaan Cory dalam proses lelang proyek-proyek Pemkab Muara Enim pada masa mendatang.
“Di balik pemberian tersebut ada maksud dan tujuan, agar pihak swasta dapat menjaga ‘hubungan baik ke depan’ dengan pemerintah daerah, sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya,” imbuh Taufik secara gamblang.
Dalam perkara korupsi massal ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yang kini resmi mengenakan rompi oranye, yaitu:
- Edison (Bupati Muara Enim)
- Abi Nurwardani (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim)
- Adi Triyadi (Keponakan sekaligus orang kepercayaan Bupati)
- Cory Erin Hardi (Marketing PT Millenium Solusi Abadi)
Aliran Dana dan Penyitaan Barang Bukti Rp2 Miliar
Sengkarut korupsi ini kian benderang setelah Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa gurita kasus ini menyeret langsung sang kepala daerah, Bupati Edison. Hasil penggeledahan dan pelacakan tim penindak di lapangan menegaskan bahwa Bupati Edison diduga kuat menerima jatah atau fee persentase dari setiap proyek pengadaan yang dicairkan melalui Disdikbud.
Sebagai bentuk nyata penyelamatan aset negara, KPK berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang tunai yang jumlahnya mencapai Rp2 miliar. Dana segar ini diduga merupakan bagian dari aliran suap terstruktur yang sedianya akan didistribusikan kepada sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Muara Enim, termasuk untuk mempertebal kantong pribadi Bupati Edison.
Penahanan Cory Erin Hardi bersama jajaran penguasa di Kabupaten Muara Enim menjadi sebuah peringatan keras bagi ekosistem dunia usaha di Indonesia. Istilah “menjaga hubungan baik” yang diwujudkan lewat gelontoran uang ratusan juta rupiah ke kantong pejabat adalah bentuk nyata tindakan yang merusak keadilan pasar dan mencederai hak perlindungan sosial anak-anak sekolah.
Sektor pendidikan yang sejatinya menjadi kawah candradimuka masa depan bangsa, hancur seketika saat dijadikan ladang bancakan komparator pemburu rente.
Ketegasan KPK menyita barang bukti senilai Rp2 miliar menjadi pesan humanis yang mutlak: bahwa hukum baru Indonesia tidak akan pernah menoleransi pengusaha hitam yang mencoba membeli kebijakan daerah, dan integritas pengadaan barang milik negara harus dikembalikan sepenuhnya demi kemaslahatan rakyat di akar rumput.
Reporter: Alan Aditya| Editor: Ismail Saleh
