JAKARTA, Jejak News, bantensatu.id — Jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin langsung oleh Luhut Binsar Pandjaitan secara resmi menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tertutup tersebut, DEN menyerahkan laporan komprehensif yang memetakan dinamika ekonomi makro terkini, mengevaluasi tata kelola program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga memaparkan capaian besar digitalisasi sistem pelayanan publik terintegrasi (GovTech).
Luhut tidak datang sendiri; ia turut memboyong sejumlah tokoh kunci dan ekonom senior yang duduk di jajaran instansi DEN, di antaranya mantan Menteri Keuangan era SBY, Chatib Basri, serta dua deputi ahli, Firman Hidayat dan Septian Hario Seto. Kehadiran para begawan ekonomi ini ditujukan untuk memberikan masukan objektif demi menjaga stabilitas moneter nasional di tengah ketidakpastian pasar global yang kian fluktuatif.
Usai pertemuan, Anggota DEN Chatib Basri mengungkapkan bahwa salah satu poin krusial yang mereka sampaikan kepada kepala negara adalah perlunya langkah preventif untuk melindungi kelompok masyarakat kelas menengah dari dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Guncangan ekonomi global yang belum mereda saat ini berpotensi mengerek kenaikan harga komoditas pangan, bahan bakar minyak (BBM), dan gas, yang pada gilirannya dapat menggerus daya beli masyarakat.
Guna membangun kepercayaan pasar (confidence) dan menjaga tingkat kepercayaan publik (trust) terhadap pemerintah, DEN merekomendasikan dilakukannya pengetatan eksekusi anggaran, termasuk melakukan efisiensi pada implementasi program raksasa Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami membahas soal ekonomi makro. Apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu di antaranya di dalam kaitan dengan MBG,” jelas Chatib Basri secara terbuka.
Di samping isu fiskal, kehadiran Chatib Basri dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana sempat memicu spekulasi liar mengenai isu perombakan (reshuffle) kabinet, terutama terkait posisi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, isu hangat tersebut langsung ditepis kompak oleh keduanya. Chatib menegaskan fokusnya murni membahas makroekonomi, sementara Menkes Budi Gunadi menyatakan kedatangannya untuk melaporkan perkembangan program pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan TBC, dan percepatan pembangunan 66 rumah sakit di wilayah 3T.
Meskipun membutuhkan pos anggaran yang sangat besar, DEN juga memaparkan sisi positif program MBG yang berhasil terekam lewat survei independen yang dilakukan secara acak di 800 titik pelaksanaan. Ekonom DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa program ini terbukti sukses menggerakkan roda ekonomi bawah dengan menciptakan ekosistem rantai pasok (supply chain) baru yang inklusif.
Berdasarkan data survei di lapangan, sebanyak 65% sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat, berada dalam satu wilayah kabupaten dengan Satuan Pelayanan Makanan Bergizi (SPPG). Hal ini menunjukkan bahwa pasokan bahan baku makanan tidak didominasi oleh perusahaan besar, melainkan diserap dari pedagang lokal. Dari segi penyerapan tenaga kerja, tercatat 99% warga sekitar berhasil diberdayakan, sehingga tingkat kepuasan performa program di kawasan tersebut menembus angka 70%.
“Ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi, ini membuktikan program MBG selain mencapai tujuan perbaikan gizi anak-anak, juga menciptakan ekosistem baru. Dampak pendorong ekonomi inilah yang melandasi pertumbuhan ekonomi kita dapat bertahan di level 5,61%,” papar Seto. Kendati demikian, DEN tetap memberi catatan agar pemerintah memberikan bantuan permodalan kerja tambahan bagi UMKM mitra.
Di tempat yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan kabar gembira mengenai revolusi digital birokrasi melalui koridor Government Technology (GovTech) yang kini telah terkoneksi hingga 80%.
Luhut menyebut sebuah lompatan sejarah baru telah terjadi di tanah air pada awal Juni ini, di mana untuk pertama kalinya sepanjang sejarah republik, delapan kementerian dan lembaga negara berhasil menyatukan basis data mereka ke dalam satu sistem tunggal terintegrasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
“Tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami, karena datanya menjadi satu berbasis AI. Jadi, pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti GovTech akan menjadi satu bagian yang paling penting. Mengapa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik, terkoneksi, dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ (transparansi data),” tegas Luhut menutup keterangannya.
Pertemuan strategis antara jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka menyingkap sebuah realitas penting dalam tata kelola bernegara modern: bahwa ambisi besar untuk menyejahterakan rakyat harus selalu dikawal oleh kalkulasi fiskal yang matang dan presisi. Rekomendasi ketat dari para ekonom untuk mengefisiensikan anggaran program Makan Bergizi Gratis di tengah badai depresiasi rupiah, menunjukkan komitmen moral yang tinggi untuk menjaga kesehatan APBN dari risiko keretakan.
Dengan menyelaraskan antara jaring pengaman sosial di akar rumput, pemberdayaan ratusan UMKM lokal, serta pemanfaatan transparansi teknologi berbasis AI, pemerintah kini memiliki instrumen yang jauh lebih kokoh untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara beradab, efisien, dan sepenuhnya bermuara pada kedaulatan ekonomi bangsa.
Reporter: Abdul Rozak | Editor: Ismail Saleh
