JN-Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan penjelasan resmi dan terbuka mengenai status hukum serta langkah-langkah strategis yang diambil institusi dalam mengawal aset negara. Langkah ini dilakukan sebagai komitmen inklusif untuk menegakkan transparansi publik sekaligus mematangkan manajemen pengamanan seluruh kekayaan serta fasilitas milik negara yang berada di bawah penguasaan kampus dari hulu hingga ke hilir.
Pihak rektorat menegaskan bahwa penataan legalitas yayasan maupun lembaga mitra yang beroperasi di lingkungan universitas harus berjalan selaras dengan koridor regulasi yang berlaku. Pemerintah memandang bahwa kejelasan status hukum ini sangat krusial guna membentengi draf tata kelola perguruan tinggi dari potensi sengketa di masa depan. Dengan adanya kepastian legalitas, setiap unit kerja dapat menjalankan fungsinya secara optimal demi memberikan dampak akademik dan sosial bagi masyarakat arus bawah.
Kementerian Agama bersama jajaran pimpinan UIN Jakarta memastikan bahwa tata kelola barang milik negara (BMN) dikawal secara ketat, akuntabel, dan bebas dari kompromi dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sistem inventarisasi aset kini diinterkoneksikan secara digital untuk memastikan kondisinya tetap bugar, aman, serta higienis dari risiko penyelewengan atau pemanfaatan sepihak secara ilegal di tingkat daerah tapak. Langkah tegas ini diambil demi menutup celah praktik pungutan liar (pungli) dan menjaga marwah instansi yang bersih serta berwibawa.
Baca juga: Perkuat Pertahanan Negara: Kabacadnas Kemhan Pimpin Upacara Penyumpahan dan Penetapan Komcad ASN
“Penjelasan resmi terkait legalitas yayasan dan pengamanan aset negara ini merupakan bukti nyata dari implementasi reformasi birokrasi di UIN Jakarta. Kita ingin memastikan seluruh fasilitas pendidikan yang merupakan hak negara dan rakyat dikelola dengan penuh integritas. Lewat sistem pemantauan yang transparan, kita berkomitmen melindungi aset-aset berharga ini agar murni dipergunakan bagi kemajuan pendidikan Islam nasional,” urai perwakilan pimpinan universitas dalam keterangannya.(Yonex)
