JN-Pemerintah Republik Indonesia menegaskan sikap tunduk dan patuh pada konstitusi dengan memberikan dukungan mutlak terhadap segala bentuk penegakan hukum di tanah air. Dalam pernyataan resminya, pemerintah kembali mendeklarasikan komitmen tertinggi untuk mengobarkan perang total melawan tindak pidana korupsi dari hulu hingga ke hilir, demi menyelamatkan aset negara dan menegakkan keadilan yang berwibawa.
Sikap tegas ini diambil sebagai implementasi dari visi Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance), transparan, dan akuntabel. Pemerintah memandang bahwa praktik korupsi adalah benalu utama yang merusak sendi-sendi Ekonomi Pancasila, menghambat jalannya program Pembangunan untuk Semua, serta secara nyata memiskinkan masyarakat arus bawah.
Dalam arahannya, pemerintah menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, hingga aparat penegak hukum (APH) untuk saling bersinergi tanpa sekat. Langkah taktis ini mencakup penguatan digitalisasi sistem birokrasi guna menutup rapat celah pungutan liar (pungli) dan manipulasi anggaran, serta memberikan ruang seluas-luasnya bagi lembaga peradilan untuk memproses hukum siapapun yang terbukti melakukan rasuah tanpa tebang pilih.
“Perang melawan korupsi tidak boleh sekadar menjadi slogan. Pemerintah berada di garda terdepan mendukung penuh setiap langkah penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Kita harus menyelamatkan uang rakyat agar dapat dialokasikan murni untuk program gizi, pendidikan, dan infrastruktur nasional demi mewujudkan Indonesia yang makmur, adil, dan berdaulat,” tegas perwakilan pemerintah.(Yonex)
