Golkar Tuntut Tanggung Jawab Israel Atas Penganiayaan Relawan dan Jurnalis RI

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat memberikan keterangan pers mengenai sikap politik partai terhadap isu penyekapan WNI oleh Israel di Kantor DPP Golkar.
Sikap Tegas: Partai Golkar mendesak pemenuhan hak-hak pemulihan trauma bagi sembilan relawan Indonesia dan menyerukan perlindungan hukum internasional mutlak bagi awak media di wilayah konflik.( foto istimewa)
Jejak News | JAKARTA — Resonansi atas kekejaman militer Israel terhadap misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 kini memantik gelombang respons dari lanskap politik nasional. Penyekapan, pemukulan, hingga tindakan penyetruman yang menimpa sembilan warga negara Indonesia (WNI)—yang terdiri dari aktivis kemanusiaan dan jurnalis nasional—dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional yang mencederai nilai-nilai universal eksistensi manusia.
Sikap tegas tersebut disuarakan oleh Partai Golongan Karya (Golkar). Melalui Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, partai berlambang pohon beringin ini mengapresiasi respons cepat dan taktis jajaran Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, sekaligus melayangkan kecaman paling keras atas kebrutalan sistemik yang dipertontonkan otoritas zionis.
“Saya kira prinsip dasarnya bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh Israel yang melakukan penyekapan terhadap para aktivis kemanusiaan dan jurnalis itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan ya karena menyalahi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional,” ujar Ace Hasan Syadzily di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (24/5/2026).
Diplomasi Proaktif di Istanbul Menuju Tanah Air
Ace menilai, keberhasilan evakuasi sembilan WNI ini tidak terlepas dari determinasi korps diplomatik Indonesia yang bergerak lincah di zona penyangga konflik. Melalui koordinasi intensif yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul bertindak proaktif mengamankan para relawan begitu mereka dideportasi dari Pelabuhan Ashdod.
Sebelum tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (24/5/2026) sore pukul 16.25 WIB dengan balutan kain keffiyeh, kesembilan WNI tersebut terlebih dahulu mendarat di Istanbul pada Kamis (21/5/2026) malam menggunakan pesawat carter khusus. Di sana, mereka langsung ditemui oleh Konjen RI Istanbul Darianto dan Dubes RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama guna mendapatkan perlindungan hukum dan logistik.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan pemulangan dikawal ketat demi memastikan keselamatan fisik dan psikologis para korban. Selama masa tunggu di Turki tersebut, Menlu Sugiono juga sempat melakukan panggilan langsung guna mendengarkan rincian trauma fisik yang dialami para relawan.
Berdasarkan kesaksian visual yang dihimpun KJRI Istanbul, kekejaman yang dialami para WNI di luar batas batas kewajaran. “Mereka ditendang, dipukul, dan disetrum,” ungkap Darianto yang dibenarkan langsung oleh para aktivis media dan lembaga filantropi yang menjadi korban.
Desakan Hak Advokasi dan Perlindungan Pers
Menyikapi trauma fisik dan psikologis yang mendalam tersebut, Partai Golkar mendesak pemerintah untuk memberikan pendampingan hukum dan pemulihan (trauma healing) pasca-insiden. Menurut Ace Hasan, para jurnalis dari media nasional seperti Republika, Tempo, dan iNews yang turut diculik, harus dilindungi hak-hak profesionalnya karena mereka tengah mengemban tugas suci mengabarkan kebenaran situasi riil di Jalur Gaza.
“Para jurnalis yang ikut juga harus dilindungi, terutama terkait dengan tugas mereka untuk mengabarkan informasi yang sesungguhnya di Gaza. Jika mengalami kekerasan, tentu harus ada konsekuensi internasional yang harus diterima akibat daripada itu,” tegas Ace.
Di sisi lain, Golkar juga menyoroti peta jalan perdamaian global di Timur Tengah yang kian buram. Upaya Indonesia yang bergabung dalam koridor Board of Peace (BoP) untuk mengupayakan gencatan senjata di Gaza dinilai memerlukan evaluasi mendalam. Pasalnya, ekskalasi geopolitik akibat konfrontasi segitiga antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran membuat dinamika keamanan internasional menjadi tidak menentu.
Sebagai informasi, koalisi Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 merupakan aliansi masyarakat sipil lintas benua yang disokong oleh 15.000 aktivis dari 44 negara. Dipelopori oleh aktivis kawakan asal Brasil, Thiago Avila—yang sebelumnya juga sempat ditahan Israel pada 2025—gerakan ini mengerahkan lebih dari 50 kapal di Laut Mediterania dengan satu misi kemanusiaan kemanusiaan yang agung: menembus blokade maritim ilegal Israel demi menyalurkan nafas kehidupan bagi rakyat Palestina.
Pewarta: Dudi Irawa
Editor: Ismail Saleh

ARTIKEL TERKAIT

ARTIKEL TERBARU

Menu