JAKARTA – Jejak News, Eskalasi ketegangan politik antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali meruncing di ruang publik. Pemicu utama perselisihan verbal ini berakar dari pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang mengumumkan bahwa kondisinya telah pulih sepenuhnya dan siap untuk mulai berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia guna memenuhi undangan serta memberikan motivasi langsung kepada masyarakat daerah.
Rencana safari nasional tersebut seketika memantik respons tajam bernada miring dari elite moncong putih yang kemudian dibalas secara menohok oleh kubu PSI pada Jumat (29/5/2026). Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menyampaikan keheranannya atas sikap jajaran PDIP yang dinilai selalu konsisten melempar narasi negatif terhadap setiap langkah yang diambil oleh Jokowi.
Bestari menilai kritik tersebut lahir dari rasa kegelisahan dan kekhawatiran laten yang tidak disadari. Menurutnya, agenda blusukan yang akan dilakukan Jokowi murni bertujuan untuk menjawab kerinduan mendalam dari kelompok masyarakat yang selama sepuluh tahun masa pemerintahannya merasakan dampak langsung dari kebijakan yang diterapkan di lapangan. PSI bahkan memaklumi sinisme PDIP sebagai bentuk frustrasi politik pasca-putusnya hubungan harmonis dengan sang mantan presiden.
“Nggak tahu ya semenjak kenikmatan-kenikmatan buat partainya itu dicabut oleh Pak Jokowi kan selalu miring saja pendapatnya, kan begitu. Justru kami di PSI ini bergembira dengan Pak Jokowi sudah tidak lagi di sana, dan mudah-mudahan menjadi kesempatan juga pada saat mengunjungi seluruh Indonesia nanti, Pak Jokowi menyatakan bahwa sekarang sudah bersama PSI. Sehingga silent voters dan pendukung Pak Jokowi juga akan ikut pindah tentu ke mana? Ke PSI,” cetus Bestari Barus saat dihubungi media, Jumat (29/5/2026).
Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan kapasitas serta posisi formal Guntur Romli di internal struktural PDIP yang dianggapnya hanya sedang berlomba mencari panggung lewat pernyataan yang dinilai tidak berbobot.
Sebelumnya, Politisi PDIP Guntur Romli secara terbuka menegaskan bahwa partainya sama sekali tidak merasa khawatir atau terancam dengan pergerakan luar ruang yang direncanakan oleh Jokowi.
Guntur secara blak-blakan mengklaim bahwa safari politik tersebut tidak akan membawa pengaruh elektoral apa pun bagi eksistensi basis massa PDIP. Ia mengungkit kembali status hukum kepartaian di masa lalu, di mana menurutnya Jokowi beserta Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution telah diberhentikan secara tidak terhormat dari keanggotaan PDI Perjuangan akibat pelanggaran komitmen organisasi.
Secara logis, Guntur Romli bahkan melayangkan kritik tajam dengan merujuk pada performa PSI pada pemilu legislatif sebelumnya. Ia menyebut bahwa saat Jokowi masih memegang otoritas penuh sebagai presiden aktif pun, dukungan terbukanya terbukti gagal meloloskan PSI menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold), apalagi ketika kini sang mantan wali kota Solo tersebut sudah tidak lagi menduduki jabatan publik apa pun.
“Paling dia keliling Indonesia cuma bagi-bagi sembako dan amplop saja. Buat konten di medsos dia saja itu. Kita bisa menyaksikan drama sinetron sen kiri belok kanan ala Jokowi,” sindir Guntur Romli.
Aksi saling lempar argumen tajam antara dua kubu politik ini langsung menyedot perhatian luas dari publik di tingkat nasional, Fenomena ini memotret babak baru dari pergeseran peta elektoral di Indonesia pasca-transisi kepemimpinan nasional.
Secara sosiologis dan politik makro, ketegangan ini merefleksikan adanya perebutan pengaruh yang belum usai terhadap warisan basis massa (Jokowi effect). Bagi PSI, kehadiran figur Jokowi secara fisik di tengah masyarakat merupakan instrumen penting untuk melakukan konsolidasi modal politik, mengonversi pemilih setia personal menjadi pemilih institusional bagi partai berlogo mawar tersebut.
Sebaliknya, bagi PDIP, upaya mendegradasi pengaruh Jokowi lewat narasi “sinetron politik” dan “pembagian sembako” merupakan strategi defensif yang mutlak dilakukan guna menjaga soliditas konstituen tradisional mereka agar tidak mengalami migrasi atau pencairan (voter lability). Jurnalisme politik tanah air menilai bahwa konflik ini membuktikan bahwa pesona personalitas figur dalam sistem demokrasi Indonesia masih jauh lebih dominan dan magis ketimbang pelembagaan ideologi partai politik itu sendiri.
Riak politik yang terjadi antara PSI dan PDIP hari ini adalah penanda benderang bahwa panggung politik pasca-kekuasaan formal tidak pernah benar-benar sepi dari intrik dan perebutan pengaruh. Di balik perdebatan sengit mengenai efektivitas elektoral, ambang batas parlemen, hingga sindiran pembagian paket sembako, terdapat realita yang tak terbantahkan: figur Joko Widodo tetap memiliki daya tarik magnetis yang mampu menggerakkan perbincangan nasional dari warung kopi hingga ke meja-meja bundar dewan pimpinan pusat partai.
Bagi masyarakat umum yang menyaksikan perseteruan ini dari kejauhan, safari keliling Indonesia yang direncanakan oleh sang mantan presiden adalah sebuah ujian pembuktian yang riil di lapangan. Apakah “sentuhan blusukan” yang legendaris itu masih memiliki taji magis untuk menggeser arah loyalitas pemilih akar rumput, ataukah argumen rasional mengenai batasan struktural kepartaian yang disampaikan oleh para pengkritiknya yang akan terbukti benar di akhir cerita.
Di tengah badai saling klaim ini, kedewasaan publik Indonesia kembali diuji untuk melihat melampaui drama sinetron politik, demi menilai komitmen nyata dari setiap elemen bangsa dalam membangun iklim demokrasi yang lebih sehat, substantif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak.
Reporter: Abdul Muis,
Editor: Ismail Saleh
Editor: Ismail Saleh
