KPK memetakan pola baru dalam tindak pidana korupsi yang kini bergerak dalam lingkaran tertutup (circle). Mulai dari keluarga, ajudan, hingga pemodal politik, jabatan publik kini kerap disandera sebagai alat ijon dan pengembalian modal kontestasi.
JAKARTA, Jejak News– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis analisis mendalam mengenai fenomena korupsi yang kini tidak lagi bersifat individual, melainkan telah berevolusi menjadi sebuah ekosistem kecil yang terstruktur. Fenomena ini melibatkan “lingkaran kepercayaan” (inner circle) yang terdiri dari keluarga, kolega kerja, hingga penyokong dana politik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa circle ini memiliki peran spesifik untuk mengaburkan jejak. “Jabatan publik seringkali kehilangan netralitasnya ketika disandera oleh kepentingan lingkaran terdekat. Ada yang berperan sebagai perencana, perantara (layer), hingga penampung dana hasil kejahatan,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta.
KPK membeberkan beberapa tipologi keterlibatan lingkaran terdekat yang ditemukan dalam berbagai kasus besar:
- Intervensi Dinasti (Kasus Pekalongan & Bekasi): Konflik kepentingan lahir saat Bupati melibatkan keluarga untuk mengintervensi pengadaan barang dan jasa. Di Bekasi, fenomena “ijon” rutin dilakukan melalui figur ayah kandung bupati untuk memeras pihak swasta.
- Ajudan dan ‘Nominee’ (Kasus Tulungagung & Bea Cukai): Peran orang kepercayaan seperti ajudan (ADC) dimanfaatkan sebagai pengepul setoran dari perangkat daerah. Bahkan, ditemukan penggunaan nama kolega tingkat bawah, seperti pramusaji, sebagai pemilik rekening penampung (nominee) untuk menyamarkan transaksi.
- Kartel Birokrasi (Kasus Cilacap & Riau): Korupsi dilakukan secara kolektif oleh pejabat struktural (Sekda dan Asisten Daerah). Gubernur seringkali menempatkan “orang kepercayaan” di posisi strategis hanya untuk menjadi benteng atau perantara aliran dana agar tidak menyentuh dirinya secara langsung.
- Resiprokrasi Politik (Kasus Ponorogo): Adanya praktik balas jasa kepada pemodal politik pasca-Pilkada 2024. Proyek-proyek pemerintah dikondisikan bagi para penyokong dana sebagai bentuk pengembalian modal kampanye.
Untuk memutus rantai ini, KPK memperkuat kolaborasi strategis dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dukungan data analitik transaksi keuangan memungkinkan penyidik memetakan pergerakan dana yang berlapis-lapis, meskipun telah dialihkan ke rekening pihak lain atau aset non-tunai.
Secara statistik, sepanjang 2004 hingga 2025, KPK telah menindak 1.904 pelaku, di mana 91 persen adalah laki-laki dan 9 persen perempuan. Data ini menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi ancaman serius yang menembus batas gender dan latar belakang jabatan.
Melalui Direktorat Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas), KPK kini beralih pada strategi pencegahan berbasis keluarga. Membangun benteng integritas dari unit terkecil masyarakat—pasangan dan kerabat—dianggap sebagai cara paling humanis dan efektif untuk meruntuhkan ekosistem korupsi yang berakar pada loyalitas semu di lingkaran terdekat.
Pewarta: Limbong | Editor: Ismail Shaleh
