JAKARTA — Jejak News, Ketahanan ekonomi domestik Indonesia terbukti masih berdiri kokoh di tengah eskalasi konflik geopolitik dunia, lonjakan harga energi, dan tingginya volatilitas pasar keuangan global. Hasil asesmen mendalam dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengonfirmasi bahwa sinergi erat antarlembaga berhasil mempertahankan stabilitas makroekonomi dan menjaga kinerja instrumen fiskal nasional tetap berada dalam koridor aman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa jajaran KSSK yang mengombinasikan otoritas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus bergerak taktis. Pihaknya konsisten melakukan pengawasan berbasis jangka panjang (forward-looking assessment) guna memitigasi setiap risiko ketidakpastian global yang berpotensi merembet ke sektor keuangan domestik.
“KSSK akan terus mencermati perekonomian terkini seiring ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi. Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK ketiga tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 yang lalu,” ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri Konferensi Pers di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Faktanya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbukti efektif menjalankan perannya sebagai shock absorber atau peredam benturan ekonomi global. Kepercayaan dunia usaha juga tercatat mulai pulih secara meyakinkan. Ini tercermin dari indeks PMI Manufaktur Juli 2026 yang merangkak naik ke level ekspansif 50,2. Melalui akselerasi proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur terintegrasi, pemerintah memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2026 akan bertengger di angka impresif 5,6 hingga 6,0 persen.
Dari sektor hulu, mesin pendapatan negara mencatatkan performa luar biasa. Hingga akhir triwulan II 2026, realisasi Pendapatan Negara sukses menembus angka Rp1.459,4 triliun, atau melonjak 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sektor perpajakan menjadi jangkar utama dengan kontribusi sebesar Rp1.035,7 triliun (tumbuh 24,6 persen). Moncernya setoran pajak ini dipicu oleh optimalisasi sistem administrasi digital Coretax serta agresivitas langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Sementara itu, pendapatan dari sektor kepabeanan dan cukai menyumbang Rp152 triliun, disusul Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terealisasi Rp271 triliun (naik 21,6 persen).
Pada pos hilir belanja, realisasi Belanja Negara hingga akhir semester II 2026 ini telah terserap sebesar Rp1.656 triliun, mengalami pertumbuhan 17,8 persen. Alokasi anggaran jumbo ini didistribusikan secara terukur untuk mendanai berbagai program prioritas nasional, jaring pengaman sosial, hingga belanja pegawai.
Pemerintah tercatat mengucurkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp116 triliun, serta subsidi pangan senilai Rp116,9 triliun guna melindungi masyarakat dari inflasi global. Penyerapan untuk Program Makan Bergizi Gratis telah menelan anggaran Rp101,1 triliun demi menjangkau 63,13 juta penerima manfaat di seluruh pelosok negeri.
Ekosistem perlindungan sosial ini kian solid dengan penguatan program reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), serta ketepatan waktu pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN. Melalui kombinasi pendapatan positif dan belanja yang optimal, posisi fiskal Indonesia diklaim tetap berada dalam jalur yang kredibel.
Reporter: RIDWAN| Editor: Ismail Saleh
