JN-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia secara resmi meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 regional se-Sulawesi yang dipusatkan di Kota Kendari. Dalam momentum taktis tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ditetapkan menerima alokasi hulu sebesar 8.973 unit rumah yang akan mendapatkan intervensi peningkatan kualitas hunian. Langkah progresif ini diambil sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menyediakan tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program BSPS ini dinilai krusial sebagai instrumen determinan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem sekaligus mereduksi prevalensi stunting di wilayah pelosok melalui perbaikan sanitasi dan tata ruang domestik.
Menteri PKP menegaskan bahwa skema penyaluran BSPS mengedepankan prinsip padat karya tunai dengan melibatkan partisipasi aktif dan kegotongroyongan masyarakat setempat (crowdsourcing). Melalui stimulan dana stimulan yang dialokasikan, warga penerima manfaat didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk merenovasi rumah mereka secara struktural, mulai dari penguatan fondasi, pembenahan atap, lantai, hingga dinding (Aladin) agar memenuhi standar keselamatan bangunan yang memadai.
Baca juga: Kementerian PKP Dorong Percepatan Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta Demi Kepentingan Rakyat
“Peluncuran program BSPS se-Sulawesi tahun 2026 di Kendari ini merupakan pilar penting dari komitmen kita mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur kerakyatan. Alokasi 8.973 unit rumah untuk Sulawesi Tenggara ini harus dikawal secara akuntabel, tepat sasaran, dan bebas dari potongan apa pun. Kita ingin memastikan struktur hunian rakyat memiliki ketahanan jangka panjang yang layak,” tegas Menteri PKP, Minggu (31/5/2026).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyambut baik besarnya alokasi bantuan ini dan berkomitmen mempertebal sinergi lintas sektor, termasuk integrasi dengan program pembenahan kawasan kumuh daerah guna menciptakan ekosistem permukiman yang tertata rapi.
Kementerian PKP juga memastikan bahwa basis data penerima manfaat telah melewati proses penapisan ketat dan penyesuaian digital agar selaras dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pengawasan hulu-hilir terhadap pasokan material bangunan lokal berkualitas juga ditingkatkan guna menggerakkan roda perekonomian mikro di sekitar lokasi penerima bantuan.
Baca juga: Dukung Pemerataan Akses Digital, Wamen PKP Fahri Hamzah Hadiri Peluncuran IRA Internet Rakyat
Melalui pelembagaan program hunian swadaya yang masif dan integratif di bumi Sulawesi ini, pemerintah optimistis indeks capaian rumah layak huni nasional akan mengalami lompatan signifikan. Suksesnya realisasi BSPS di Sultra diharapkan mampu menjadi pemantik produktivitas keluarga dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan menyongsong Indonesia Emas.(Yonex)
