JAKARTA – Jejak News, Dalam upaya mempertegas komitmen terhadap penguatan kualitas bernegara, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi strategis bersama Kemendagri, Bappenas, dan BPS pada Kamis (23/4). Pertemuan ini menjadi krusial sebagai langkah sinkronisasi mekanisme rilis serta perumusan rencana aksi Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pusat, guna memastikan pertumbuhan demokrasi berjalan selaras dengan visi pembangunan nasional.
Dalam forum tersebut, disepakati bahwa rilis capaian IDI Tahun 2025 akan dilakukan secara serentak namun terbatas melalui kanal resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta kementerian/lembaga terkait. Keputusan ini diambil sebagai langkah taktis dalam mempercepat diseminasi data pengukuran, sekaligus menjadi basis evaluasi mendalam bagi para pemangku kepentingan dalam merespons dinamika capaian demokrasi yang terjadi sepanjang tahun 2025.
Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Haryandi, menekankan bahwa transparansi hasil pengukuran ini akan segera ditindaklanjuti dengan evaluasi komprehensif. “Rilis ini adalah titik awal bagi tim lintas kementerian untuk merumuskan langkah perbaikan yang lebih terarah. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap dinamika dalam indikator demokrasi direspon dengan kebijakan yang tepat guna memperkuat kualitas demokrasi kita secara berkelanjutan,” ungkap Haryandi.
Selain evaluasi capaian, rapat tersebut juga menyelesaikan harmonisasi draf Surat Keputusan Menko Polkam mengenai Tim Koordinasi Pengukuran IDI untuk periode 2026–2029. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memperjelas peran setiap instansi, meminimalisir tumpang tindih regulasi, serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.
Melalui integrasi data dan kebijakan antara Kemenko Polkam, BPS, Kemendagri, dan Bappenas, pengawalan terhadap indeks demokrasi diharapkan mampu mencapai target ambisius yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Langkah ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari kesehatan sistem politik dan keterlibatan publik yang harus terus dijaga dan dioptimalkan demi masa depan bangsa yang lebih berintegritas.
Sinergi lintas sektoral dalam pengawalan IDI ini merupakan manifestasi dari tekad pemerintah untuk menghadirkan iklim demokrasi yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
Pewarta: Yonex | Editor: Ismail Saleh
