Pemerintahan Iran menghadapi dilema strategis pasca-keputusan sepihak AS memperpanjang gencatan senjata. Sementara kubu moderat menyerukan deeskalasi demi pemulihan ekonomi, kelompok garis keras justru memamerkan alutsista balistik dan mengancam stabilitas energi di Selat Hormuz.
TEHERAN, Jejak News– Di tengah kepastian semu pasca-keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu, stabilitas politik internal Republik Islam Iran kini berada di titik nadir. Perpecahan tajam mulai muncul di koridor kekuasaan Teheran, memisahkan antara tuntutan ideologis kelompok garis keras dan kebutuhan pragmatis kubu moderat dalam menavigasi masa depan bangsa.
Situasi di lapangan menunjukkan ketegangan yang kontras dengan istilah “gencatan senjata”. Di Lapangan Enghelab dan Vanak, militer Iran secara demonstratif memamerkan rudal balistik Khorramshahr-4 dan peluncur Ghadr. Narasi “perlawanan total” terus dipompa melalui televisi pemerintah, yang mengklaim mayoritas warga lebih memilih jalur konfrontasi daripada memberikan konsesi politik dalam negosiasi.
Baca juga: PIS Pastikan Tanker LPG yang Lintasi Selat Hormuz Bukan Bagian dari Armada Pertamina
Komandan Kedirgantaraan IRGC, Majid Mousavi, memberikan peringatan keras yang mengguncang pasar energi dunia. “Negara tetangga yang membiarkan wilayahnya digunakan untuk agresi terhadap Iran harus bersiap kehilangan produksi minyak mereka,” tegasnya, merujuk pada posisi strategis Iran di Selat Hormuz.
Secara intelektual strategis, perpecahan ini terlihat jelas dari pernyataan dua tokoh utama Iran. Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf mengakui adanya ketimpangan sumber daya militer dengan AS, namun ia menegaskan bahwa negosiasi adalah “metode pertempuran” lain untuk mengamankan hak rakyat.
Di sisi lain, Presiden Masoud Pezeshkian membawa narasi yang lebih humanis dan moderat. Ia secara terbuka menyatakan bahwa eskalasi bukanlah solusi bagi rakyat yang telah menderita akibat kehancuran infrastruktur selama 40 hari konflik. “Akal sehat dan dialog adalah satu-satunya jalan untuk menghindari kehancuran lebih lanjut terhadap rumah sakit, sekolah, dan permukiman kita,” ujar Pezeshkian.
Baca juga: Satgas Patriot Husada-VI Berhasil Berikan Layanan Medis Bagi Ratusan Warga Palestina di Al-Arish
Presiden Trump mengklaim bahwa perpanjangan gencatan senjata dilakukan justru karena Teheran sedang mengalami “keruntuhan finansial” dan ketidakmampuan menyusun proposal perdamaian yang terpadu. Ancaman pun meluas ke ranah digital; kantor berita Tasnim menyebutkan potensi sabotase kabel internet bawah laut yang dapat memicu “kiamat digital” di kawasan Timur Tengah.
Kini, nasib stabilitas kawasan bergantung pada faksi mana yang akan memenangkan pengaruh di Teheran. Jalur diplomasi yang ditawarkan Duta Besar Iran untuk PBB, Saeed Iravani, tetap pada syarat tunggal: pencabutan blokade total oleh AS sebagai prasyarat dimulainya kembali meja perundingan.
Dunia kini menanti apakah Teheran akan memilih jalur rekonsiliasi yang ditawarkan kubu moderat untuk memulihkan ekonomi, ataukah dorongan kelompok garis keras akan menyeret kawasan kembali ke dalam badai peperangan yang lebih destruktif.
Pewarta : Ananta Fathur | Editor: Ismail Saleh
