JN-Menindaklanjuti instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran negara, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh instansi pemerintah kini wajib berorientasi pada hasil (outcome) yang konkret bagi masyarakat.
Meutya menyatakan bahwa di tengah percepatan transformasi digital nasional, penggunaan anggaran tidak boleh lagi terjebak pada pengadaan infrastruktur yang bersifat seremonial atau sekadar menghabiskan pagu anggaran.
Dalam arahannya, Menkomdigi menyoroti beberapa poin kunci terkait efisiensi belanja teknologi:
Baca juga: Menkomdigi: Publisher Rights Jaga Keberlanjutan Media dan Akurasi Informasi Publik
-
Integrasi Sistem: Menghentikan pemborosan akibat pembuatan aplikasi baru yang tumpang tindih antar lembaga. Fokus beralih pada penguatan infrastruktur digital yang terintegrasi.
-
Pemanfaatan Kapasitas: Optimalisasi infrastruktur yang sudah ada sebelum mengajukan pengadaan baru.
-
Keamanan Data: Belanja TIK harus menyertakan aspek keamanan siber yang mumpuni agar investasi tidak sia-sia akibat gangguan teknis atau peretasan.
Baca juga: Menteri Bahlil: Terobosan Baru Buka Jalan Swasembada Energi
“Presiden sangat tegas mengenai efisiensi. Oleh karena itu, di Komdigi kami memastikan bahwa setiap belanja teknologi bukan sekadar membeli perangkat, tetapi harus menjawab persoalan publik secara nyata,” ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta.
Langkah ini sejalan dengan agenda hilirisasi digital yang diusung pemerintah. Menkomdigi mengingatkan bahwa belanja TIK yang efisien akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi program-program prioritas lainnya, seperti pemberdayaan ekonomi digital di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Pemerintah berharap dengan adanya pengetatan pengawasan belanja TIK ini, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Indonesia akan terus meningkat sekaligus meminimalisir potensi kebocoran anggaran pada proyek-proyek teknologi informasi.(Yonex)
