JN-Menteri Agama (Menag) secara proaktif mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/2) untuk memberikan klarifikasi serta penjelasan mendalam terkait agenda kunjungan kerjanya (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.
Kedatangan Menag ini disebut sebagai bentuk komitmen nyata kementerian dalam menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam pertemuan tersebut, Menag menyampaikan laporan detil mengenai penggunaan fasilitas negara, sumber pembiayaan, hingga output dari rangkaian kegiatan selama di Sulawesi Selatan.
“Langkah ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa setiap sen uang rakyat yang digunakan dalam perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika,” ujar Menag kepada awak media usai pertemuan.
Baca juga: Kemenag Tegaskan Dana Zakat Tidak Digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis.
Lebih lanjut, Menag menegaskan tekadnya untuk menjadikan Kementerian Agama sebagai role model atau contoh teladan dalam gerakan pemberantasan korupsi di lingkungan instansi pemerintah. Ia memandang bahwa integritas seorang pejabat publik tidak hanya diucapkan dalam pakta integritas, tetapi harus dibuktikan dengan sikap kooperatif terhadap lembaga antirasuah.
“Kami ingin membangun budaya baru. Pemimpin harus berani menjadi yang pertama untuk diklarifikasi jika ada keraguan di masyarakat. Jika kita ingin membersihkan lantai, maka sapunya harus bersih terlebih dahulu,” tambahnya menekankan pentingnya keteladanan dari level pimpinan tertinggi.
Pihak KPK menyambut baik inisiatif tersebut sebagai langkah preventif yang inspiratif. Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola birokrasi di lingkungan Kemenag, sekaligus meminimalisir potensi gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang dalam setiap agenda kedinasan.
Baca juga: Menghargai Perbedaan Awal Ramadan 1447 H, Antara Inovasi Kalender Global dan Kearifan Lokal MABIMS
Langkah berani Menag ini pun mendapat sorotan positif dari berbagai aktivis anti-korupsi yang menilai bahwa transparansi kunker merupakan area yang seringkali luput dari pengawasan ketat, namun kini mulai dibuka secara gamblang oleh pihak kementerian sendiri.(Yonex)
