JN-Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan strategis dalam forum Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta (13/2). Di hadapan para menteri kabinet, duta besar negara sahabat, ekonom, akademisi, dan pelaku usaha, Presiden menegaskan tiga pilar utama arah kebijakan ekonomi nasional: kolaborasi lintas skala melalui konsep Indonesia Incorporated, keyakinan terhadap pertumbuhan ekonomi yang kuat, serta komitmen teguh terhadap kepastian hukum.
Arahan ini hadir pada momentum krusial. Moody’s baru saja menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif—meski mempertahankan rating Baa2—dengan menyoroti perlunya peningkatan prediktabilitas kebijakan dan kualitas tata kelola. Sinyal ini menuntut respons terukur yang membangun kepercayaan pasar melalui langkah konkret, bukan sekadar narasi optimisme.
Indonesia Incorporated: Sinyal Kebijakan Inklusif bagi Investor
Baca juga: Perkuat Ekonomi Dalam Negeri, Menteri Bahlil Kaji Stop Ekspor Timah
Presiden memperkenalkan strategi Indonesia Incorporated sebagai kerangka kolaborasi seluruh elemen bangsa. “Yang besar, yang kuat, yang menengah, yang kecil, yang kurang, semua bekerja sama. Yang besar maju, tarik yang kurang kuat. Yang kuat tarik yang lemah. Pemerintah yang bersih dan adil bantu yang paling lemah dan paling miskin,” tegas Presiden.
Bagi investor, konsep ini memberikan kerangka kerja bahwa arah kebijakan bersifat inklusif—mendorong nilai tambah di seluruh rantai pasok, bukan hanya menguntungkan segelintir pemain. Ketika seluruh elemen—Danantara sebagai pengelola aset strategis BUMN, pelaku usaha besar, UMKM, hingga koperasi desa—bergerak dalam satu arah yang harmonis, pasar mendapat gambaran yang lebih jelas tentang ke mana ekonomi Indonesia bergerak. Kepastian arah inilah yang menjadi jangkar stabilitas dan meredam volatilitas di pasar keuangan.
Optimisme Ekonomi Berbasis Data
Baca juga: Presiden Prabowo Targetkan 1.000 Desa Nelayan Beroperasi pada 2026, 5.000 Desa Hingga 2029
Presiden menyatakan keyakinannya secara lugas: “Saya percaya bahwa ekonomi kita akan sangat baik tahun ini.” Pernyataan ini didasarkan pada laporan langsung dari kepala daerah dan pelaku usaha yang mencatat peningkatan konsumsi rumah tangga di tingkat akar rumput. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 5,6 persen, di atas target resmi 5,4 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam forum yang sama mengibaratkan kondisi ekonomi Indonesia seperti pesawat yang siap lepas landas. Sinergi antara belanja pemerintah, investasi swasta, dan peran Danantara diharapkan menjadi mesin pertumbuhan yang bergerak secara harmonis. Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan 5,11 persen pada 2025 dengan cadangan devisa yang solid—fundamental ekonomi yang kuat menjadi modal utama untuk terus memperkuat komunikasi kebijakan yang efektif dan transparansi tata kelola kepada pasar.
Kepastian Hukum: Fondasi Iklim Investasi
Penegasan Presiden tentang penegakan hukum menjadi sorotan penting. “Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tetapi tidak boleh ada miscarriage of justice,” tegas Presiden. Lebih lanjut ditegaskan, “Hanya dengan kepastian hukum, kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara.”
Pernyataan ini memiliki bobot strategis besar dalam konteks investasi. Bagi investor global, kemudahan berusaha bukan hanya soal kecepatan perizinan, melainkan juga jaminan bahwa sistem hukum berjalan adil, transparan, dan tidak digunakan secara selektif. Komitmen rule of law yang dinyatakan langsung oleh Presiden di hadapan duta besar dan investor merupakan sinyal kredibel yang langsung menyasar persepsi risiko.
Membangun Kredibilitas di Mata Pasar Global
Tiga pesan kunci Presiden—Indonesia Incorporated sebagai kerangka kolaborasi inklusif, keyakinan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta komitmen terhadap kepastian hukum—jika diterjemahkan konsisten ke dalam kebijakan operasional, akan menjadi respons yang tepat terhadap sinyal yang disampaikan pelaku pasar maupun lembaga pemeringkat.
Kepercayaan pasar dibangun dari konsistensi antara kata dan tindakan. Arahan Presiden di IEO 2026 telah meletakkan fondasinya. Kini seluruh jajaran pemerintah perlu memastikan visi tersebut terwujud dalam langkah nyata: kepastian arah kebijakan fiskal, transparansi tata kelola Danantara, dan penegakan hukum yang berkeadilan—sehingga Indonesia tidak hanya meredam kekhawatiran, tetapi juga memposisikan diri sebagai destinasi investasi paling menjanjikan di kawasan.(IMH)
