JN-Polemik pernyataan “tobat nasuha” yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, telah meruncing menjadi perdebatan publik mengenai etika, birokrasi, dan komunikasi politik dalam kabinet.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengemukakan pandangan bahwa permintaan maaf yang disampaikan Cak Imin melalui pesan WhatsApp kepada Raja Juli Antoni merupakan manifestasi dari kerendahan hati seorang pemimpin. Namun, Daniel Johan menyayangkan respons Raja Juli yang dianggapnya arogan atau sombong. “Sayang, kerendahhatian Cak Imin dijawab dengan kesombongan Raja Juli,” kritik Daniel, Sabtu (6/12/2025).
Menurut Daniel Johan, semestinya Raja Juli Antoni berterima kasih atas kritik konstruktif yang disampaikan sebagai bentuk pengingat persahabatan, mengingat setiap amanat jabatan memiliki pertanggungjawaban vertikal kepada Presiden, horizontal kepada publik, dan transenden kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Daniel menegaskan bahwa seruan “tobat ekologi” yang disampaikan Cak Imin adalah panggilan kemanusiaan yang telah lama digaungkan PKB, bukan instruksi politis atau upaya mendiskreditkan kementerian tertentu. Itu adalah keresahan mendalam mengenai kerusakan alam akibat kebijakan yang dibuat.
Sebelumnya, Raja Juli Antoni, saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR pada Kamis (4/12), mengonfirmasi telah menerima pesan permintaan maaf dari Cak Imin. Raja Juli mengapresiasi sikap Cak Imin yang dianggapnya bijaksana dan gentle serta menyatakan telah menerima maaf tersebut. Meskipun demikian, Raja Juli menggunakan momentum tersebut untuk mengingatkan sesama menteri agar menjaga kekompakan, tidak saling mendiskreditkan kinerja, dan menjaga stabilitas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Polemik ini menggambarkan adanya ketegangan laten dalam komunikasi antarlembaga eksekutif, di mana kritik substantif terkait kebijakan lingkungan (ekologi) yang disampaikan melalui forum resmi DPR bergeser menjadi isu personal dan etika hubungan antarkementerian.
Perkembangan terkini menunjukkan upaya meredam konflik melalui komunikasi personal (WhatsApp), namun diskursus publik masih berlanjut, dengan PKB membela ketuanya sambil menyampaikan pesan damai yang sarat makna: “Kita ini mau memperbaiki alam, bukan mencari keributan.” Dampak dari ketegangan ini berpotensi menguji soliditas kabinet dalam perumusan kebijakan strategis ke depan, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif lingkungan dan kehutanan.(IMH)
