JN-Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di wilayah terdampak bencana alam di seluruh Sumatra. Langkah darurat ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pemenuhan kebutuhan pokok di tengah masa pemulihan pascabencana.
Penyaluran bantuan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden sebagai bentuk kehadiran negara dalam meringankan beban warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa titik di pulau tersebut.
Bantuan yang diberikan mencakup beberapa instrumen pendanaan dan logistik guna memastikan efektivitas di lapangan:
Baca juga: Kementerian PU dan DPR RI Sepakat Akselerasi Pemulihan Infrastruktur Pascabencana
-
Bantuan Tunai Bersyarat: Tambahan saldo bagi pemegang kartu sembako dan PKH untuk membeli kebutuhan mendesak.
-
Logistik Pangan: Distribusi beras, minyak goreng, dan protein nabati melalui gudang-gudang logistik daerah.
-
Perbaikan Hunian: Alokasi dana simultan bagi KPM yang rumahnya mengalami kerusakan berat agar dapat segera memulai renovasi mandiri.
Baca juga: Menteri ESDM: Tidak Ada Negara Maju Tanpa Hilirisasi
Kementerian Sosial berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan data 1,7 juta KPM tersebut akurat dan tepat sasaran. Jalur distribusi logistik diperkuat dengan melibatkan TNI dan Polri guna menembus wilayah yang akses transportasinya sempat terputus.
“Fokus utama kami adalah kecepatan. Masyarakat di daerah bencana tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kebutuhan dasar mereka,” ujar perwakilan pemerintah dalam tinjauan lapangan di Sumatra Utara.
Penyaluran bantuan ini juga dikaitkan dengan stabilitas harga pangan nasional. Sebagaimana dalam kesepakatan dagang internasional terbaru, pemerintah memastikan stok bahan baku pangan seperti gandum dan kedelai tetap aman, sehingga harga kebutuhan pokok di daerah bencana tidak mengalami lonjakan akibat kelangkaan.
Pemerintah berharap dengan bantuan ini, beban ekonomi 1,7 juta keluarga tersebut dapat terangkat, sekaligus mencegah terjadinya penurunan status kesejahteraan yang lebih dalam akibat dampak bencana alam.(IMH)
