PUPR Kota Tangerang

Mendagri Desak Realisasi TKD Penuh untuk Aceh dan Sumatra Guna Perkuat Resiliensi Daerah

Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pers di Gedung Kemendagri mengenai koordinasi percepatan anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Urgensi Fiskal: Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat menekankan perlunya pencairan cepat dana TKD sebesar Rp800 Miliar untuk Provinsi Aceh guna menggerakkan kembali roda pemerintahan dan rehabilitasi fasilitas publik.
JAKARTA – Dinamika pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra memasuki fase krusial seiring desakan percepatan dukungan fiskal dari Pemerintah Pusat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara spesifik meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk segera merealisasikan Transfer Keuangan Daerah (TKD) secara penuh bagi Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah.
Dalam keterangannya di Gedung Kemendagri (11/2/2026), Tito mengungkapkan bahwa sejumlah daerah masuk dalam kategori “Super Prioritas”. Untuk Provinsi Aceh sendiri, dialokasikan dana sekitar Rp800 miliar, di mana separuhnya diharapkan dapat segera cair guna memacu efektivitas pemulihan.
 “Aceh Tamiang, misalnya, sangat membutuhkan Rp72 miliar untuk pengadaan meubelair dan percepatan pembersihan fasilitas pemerintahan. Jika dana ini cair, akselerasi di lapangan akan jauh lebih kencang,” tegas Tito usai menghadiri Rapim Polri.
Senada dengan pemerintah, dukungan juga datang dari parlemen melalui Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus. Ia menekankan bahwa pengembalian TKD secara penuh adalah harga mati di tengah anomali iklim dan cuaca ekstrem yang melanda Indonesia. PDIP bahkan mengusulkan adanya efisiensi pada program nasional lain, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk diprioritaskan bagi penguatan anggaran kebencanaan daerah.
 “Pemerintah daerah harus berdaya, tidak hanya untuk menghadapi bencana yang sedang terjadi, tetapi juga untuk edukasi dan perlindungan masa depan,” ujar Deddy.
Desakan pencairan TKD ini merupakan ujian sinergitas antara kebijakan fiskal dan manajemen krisis di era pemerintahan baru. Kecepatan transfer dana bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan penentu seberapa cepat masyarakat di Aceh dan Sumatra dapat kembali bangkit dari puing bencana. Komitmen pusat untuk memberdayakan daerah melalui anggaran yang presisi adalah kunci utama mewujudkan Indonesia yang tangguh bencana.(Abdul Rojak)

ARTIKEL TERKAIT

ARTIKEL TERBARU

Menu