JAKARTA, Jejak News – Panggung politik Jawa Tengah dikejutkan oleh langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Senin, 19 Januari 2026, lembaga antirasuah tersebut mengonfirmasi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Sudewo (SDW). Penangkapan ini menjadi sinyal kuat komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu di awal tahun 2026, sekaligus menjadi ujian integritas bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati.
Hingga Senin malam, Bupati Sudewo dilaporkan masih menjalani pemeriksaan maraton oleh penyidik KPK di lokasi yang dirahasiakan demi alasan keamanan dan kelancaran proses hukum.
Kepastian keterlibatan orang nomor satu di Kabupaten Pati tersebut disampaikan langsung oleh otoritas KPK di Jakarta. Meski status hukumnya akan ditentukan dalam waktu 1×24 jam, kehadiran tim penindakan di wilayah Jawa Tengah menandakan adanya bukti permulaan yang cukup kuat terkait dugaan praktik lancung.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/1/2026), membenarkan perihal penangkapan tersebut.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW (Sudewo). Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus. Terkait perkara di wilayah Pati ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya,” tegas Budi Prasetyo di hadapan awak media.
Hingga saat ini, KPK masih menutup rapat detail mengenai kasus yang menjerat Sudewo, apakah berkaitan dengan suap proyek infrastruktur, perizinan, atau jual beli jabatan. Lembaga antirasuah meminta publik bersabar sementara penyidik melakukan sinkronisasi data, barang bukti, dan keterangan saksi-saksi lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut.
“Nanti kami akan update perkembangannya, siapa saja yang diamankan dan konstruksinya seperti apa. Pihak-pihak yang terjaring saat ini masih berstatus sebagai terperiksa,” tambah Budi.
Secara intelektual-humanis, peristiwa OTT ini merupakan pengingat pahit bahwa amanah publik adalah tanggung jawab yang rentan terhadap godaan kekuasaan. Tertangkapnya seorang kepala daerah dalam operasi senyap mencerminkan masih adanya celah dalam sistem pengawasan anggaran daerah. Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga KPK memberikan rilis resmi mengenai status hukum tetap para pihak.
Kejadian ini bertepatan dengan adanya operasi serupa di wilayah Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa KPK tengah melakukan pembersihan besar-besaran terhadap praktik korupsi di tingkat daerah guna memastikan pelayanan publik berjalan tanpa distorsi kepentingan pribadi atau kelompok.( Rangkuti)
