JN-Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan langkah progresif dalam menangani krisis kemanusiaan akibat bencana tanah bergerak yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Fokus utama saat ini adalah percepatan penyediaan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena kerusakan struktur bangunan yang membahayakan jiwa.
Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam peninjauan lapangan menegaskan bahwa penyediaan tempat tinggal yang layak adalah prioritas mendesak, terutama menjelang perayaan Idulfitri 2026. Proyek pembangunan huntara ini berlokasi di area relokasi yang telah dinyatakan aman oleh ahli geologi, tepatnya di kawasan Desa Capar. Pembangunan ini ditargetkan mampu menampung ratusan Kepala Keluarga (KK) yang sebelumnya mengungsi di tenda-tenda darurat atau menumpang di rumah kerabat
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU menerapkan teknologi konstruksi modular yang memungkinkan pembangunan unit hunian dilakukan dalam waktu singkat namun tetap kokoh. Selain bangunan fisik, kementerian juga bertanggung jawab penuh dalam penyediaan infrastruktur pendukung, mulai dari akses jalan lingkungan, jaringan air bersih, hingga sistem sanitasi terpadu untuk memastikan kesehatan warga di lokasi pengungsian tetap terjaga.
“Intervensi pemerintah tidak hanya sebatas membangun dinding dan atap, tetapi juga memastikan ekosistem kehidupan yang layak. Kami menginstruksikan tim di lapangan untuk bekerja ekstra agar sebelum Idulfitri, warga terdampak sudah bisa menempati hunian yang lebih stabil dan aman,” tegas Menteri Dody.
Hingga saat ini, progres pembukaan lahan dan pemasangan fondasi modular terus dikebut. Pemerintah daerah setempat juga turut bersinergi dalam pendataan warga agar distribusi unit huntara tepat sasaran. Upaya ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memitigasi dampak bencana geologi jangka panjang di wilayah Jawa Tengah bagian barat.(Yonex)
