JN-Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembangunan nasional dengan memperkuat tata kelola serta kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor jasa konstruksi. Langkah ini diambil guna menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks, mulai dari tuntutan teknologi digital hingga mitigasi dampak perubahan iklim.
Penguatan tata kelola difokuskan pada transparansi proses pengadaan, standardisasi kontrak, serta pengawasan ketat terhadap rantai pasok material konstruksi. Kementerian PU menekankan bahwa tata kelola yang bersih dan akuntabel adalah kunci untuk menarik investasi serta menjamin efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Infrastruktur yang andal dimulai dari tata kelola yang baik dan SDM yang kompeten. Kami tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun sistem dan kapasitas orang-orang di baliknya. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi menjadi syarat mutlak untuk memastikan kualitas pekerjaan memenuhi standar internasional,” ujar perwakilan Kementerian PU di Jakarta, Jumat (10/04/2026).
Baca juga: Menjaga Momentum Pertumbuhan: Pemerintah Pastikan Resiliensi Ekonomi Nasional Tetap Terjaga di 2026
Selain sertifikasi, Kementerian PU aktif mendorong adopsi teknologi Building Information Modelling (BIM) di kalangan pelaku jasa konstruksi. Transformasi digital ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan desain dan mempercepat durasi pengerjaan proyek. Program pelatihan berkelanjutan juga terus digulirkan untuk membekali tenaga kerja lokal dengan keahlian teknologi konstruksi terbaru.
Pemerintah optimis bahwa dengan sinergi antara regulasi yang kuat dan SDM yang profesional, industri jasa konstruksi nasional akan semakin berdaya saing. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.(Yonex)
Baca juga: Tekan Impor Bahan Kimia, Pabrik Melamin Terbesar di Indonesia Mulai Dibangun di KEK Gresik
