SEMARANG, Jejak News – Menjelang siklus konsumsi tinggi Ramadan dan Idulfitri 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengambil langkah preventif dengan memperketat pengawasan pada sektor hulu hingga hilir pangan. Dalam High Level Meeting TPID di Semarang (11/2/2026), Luthfi secara tegas memberikan peringatan kepada para kepala daerah untuk mengeliminasi “sumbatan” distribusi dan menindak tegas spekulan yang mencoba memainkan harga komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan aneka cabai.
Gubernur menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan melalui transparansi informasi. Ia mewajibkan setiap pasar induk di Jawa Tengah memiliki dashboard harga yang diperbarui secara real-time. Langkah ini dinilai sebagai instrumen kontrol publik yang efektif untuk mencegah asimetri informasi yang sering dimanfaatkan oknum pasar.
“Masyarakat harus tahu harga yang wajar. Tidak boleh ada ruang gelap dalam distribusi pangan kita. Ini adalah tanggung jawab fundamental bupati dan wali kota,” tegas Luthfi.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Mohamad Noor Nugroho, mencatat inflasi Januari 2026 berada di level 2,83% (yoy). Meskipun relatif terkendali, tantangan anomali cuaca dan lonjakan permintaan saat Ramadan tetap menjadi risiko laten.
Sejalan dengan itu, Luthfi juga mendorong penguatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 1,3 juta hektare sebagai benteng kedaulatan pangan jangka panjang. Strategi ini mengombinasikan kebijakan moneter yang hati-hati dengan ketegasan eksekutif di lapangan untuk memastikan warga Jawa Tengah dapat beribadah di bulan suci dengan tenang tanpa bayang-bayang gejolak harga.
Ketegasan Ahmad Luthfi dalam mengawal stabilitas harga pangan mencerminkan model kepemimpinan yang responsif terhadap dinamika ekonomi kerakyatan. Dengan inflasi yang terjaga di angka 2,83%, Jawa Tengah kini menjadi barometer nasional dalam kesiapsiagaan menghadapi tantangan ekonomi musiman. Keberhasilan menjaga “piring makan” rakyat tetap terjangkau saat Ramadan 2026 akan menjadi bukti nyata efektivitas kolaborasi antara kebijakan digitalisasi TP2DD dan langkah taktis di lapangan.( Inka Indrianiska)
