JN-Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memaparkan capaian positif realisasi program pertanahan sepanjang tahun 2025. Ia menyebut, mayoritas output strategis ATR/BPN berhasil direalisasikan sesuai target, bahkan sejumlah di antaranya melampaui 100 persen.“Kalau kita lihat capaian output-nya, di dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota, dari volume efektifnya 55 tercapai 35. Kemudian peta bidang tanah PTSL dari target 1.552.000 tercapai 1.584.476 atau 102,06 persen,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar pada Rabu (14/01/2026) di Aula Prona Lantai 7, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Ia menjelaskan, capaian positif tersebut juga terlihat pada berbagai program strategis lainnya. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tercapai sebesar 99,87 persen, sementara penetapan tanah ulayat bahkan mencapai 133 persen dari target yang ditetapkan.
Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah tercapai 97,13 persen, akses peta Zona Nilai Tanah mencapai 100 persen, serta penerbitan tanah terlantar dan hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 124 persen. “Penanganan sengketa juga menunjukkan kinerja sangat tinggi dengan capaian 282,99 persen,” ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa realisasi pagu efektif Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025 mencapai 95,73 persen dari total anggaran sebesar Rp6,40 triliun. Menurut Sekjen ATR/BPN, capaian tersebut menunjukkan kinerja pertanahan nasional sepanjang 2025 berada pada jalur positif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kepastian hukum atas tanah serta tata kelola agraria yang lebih baik.
Dalu Agung Darmawan juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Kementerian ATR/BPN mengelola pagu efektif sebesar Rp8,87 triliun. Ia menargetkan serapan anggaran sebesar 98 persen sekaligus masuk dalam 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.
Ia menjelaskan bahwa fokus utama pada tahun 2026 diarahkan pada percepatan pelayanan, penguatan digitalisasi pertanahan, peningkatan kualitas data, serta penyelesaian tunggakan layanan. “Pelayanan pertanahan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari output dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah menjadi fokus utama kami,” ujarnya.
Baca juga: Kementerian PKP Dorong Standarisasi untuk Percepatan Hunian Layak
Rapat pimpinan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dan diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring.(IMH)
