JN-Menteri Pekerjaan Umum (PU) memastikan bahwa program pembangunan infrastruktur berbasis kerakyatan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT) tetap menjadi prioritas unggulan pada tahun anggaran 2026. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Kamis (9/4/2026), Menteri PU memaparkan bahwa program ini diproyeksikan menjangkau 15.364 lokasi di seluruh Indonesia.
Program Padat Karya 2026 ini dirancang untuk mendistribusikan dana pembangunan langsung ke tingkat desa sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat yang terdampak dinamika ekonomi. Fokus kegiatannya meliputi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, perbaikan drainase lingkungan, serta rehabilitasi jaringan irigasi kecil.
“Kami memastikan program PKT tahun ini menjangkau 15.364 titik. Tujuannya jelas, yakni memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat di perdesaan sekaligus menjaga kualitas infrastruktur dasar yang telah kita bangun agar tetap fungsional,” ujar Menteri PU di hadapan anggota Komisi V DPR RI.
Baca juga: Pemerintah Jamin Ketersediaan Energi Nasional dan Harga Terjangkau bagi Masyarakat
Menteri PU menambahkan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepala desa akan diperketat untuk memastikan rekrutmen tenaga kerja benar-benar memprioritaskan warga lokal yang membutuhkan. Selain itu, aspek kualitas teknis hasil pekerjaan tetap menjadi standar utama meskipun dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat.
Komisi V DPR RI memberikan apresiasi terhadap target jangkauan lokasi tersebut, namun tetap memberikan catatan agar pengawasan di lapangan ditingkatkan guna menghindari tumpang tindih anggaran. Dengan jangkauan belasan ribu lokasi ini, pemerintah optimis daya beli masyarakat di daerah akan terjaga dan kesenjangan infrastruktur antarwilayah dapat terus ditekan.(Yonex)
Baca juga: Inovasi Transportasi Digital Jadi Motor Penggerak Penguatan Ekonomi Digital Indonesia
