PATI, Jejak News – Awal tahun 2026 menjadi catatan kelam sekaligus titik balik bagi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah. Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Sudewo, atas dugaan praktik jual beli jabatan, telah mengguncang nalar publik dan memantik diskusi luas mengenai integritas kepemimpinan daerah.
Penangkapan yang terjadi pada Senin (19/1/2026) ini bukan sekadar proses pro-justitia biasa.
Bagi masyarakat sipil, ini adalah simbol runtuhnya dinding kedap suara yang selama ini menutupi desas-desus praktik maladministrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Syaiful Huda, menyampaikan bahwa tindakan tegas KPK merupakan pengejawantahan dari doa dan aspirasi panjang warga yang merindukan transparansi.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK. Ini adalah bukti bahwa institusi ini masih berdiri tegak di barisan rakyat. OTT ini adalah jawaban atas keresahan kolektif kami,” ujar Syaiful dengan nada haru namun tegas.
Menurutnya, penangkapan ini memberikan efek kejut (shock therapy) yang diperlukan untuk membersihkan sel-sel birokrasi dari mentalitas transaksional. AMPB melihat momen ini sebagai kemenangan moral bagi masyarakat yang selama ini berjuang melawan ketidakadilan.
Sebagai bentuk refleksi syukur, AMPB berencana menggelar konsolidasi besar-besaran bersama jaringan masyarakat sipil. Agenda ini akan dibalut dengan acara syukuran bersama warga sebagai simbol harapan baru.
“Perjuangan panjang ini akhirnya terjawab. Kami akan segera melakukan konsolidasi dan syukuran. Ini bukan merayakan jatuhnya seseorang, melainkan merayakan tegaknya kebenaran di tanah kelahiran kami,” tambah Syaiful.
Kendati demikian, AMPB menegaskan bahwa pengawalan tidak boleh berhenti pada satu titik. Momentum OTT Bupati Sudewo harus menjadi pintu masuk untuk membedah berbagai kasus hukum lain yang dinilai bermasalah, termasuk isu kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang kritis.
“Perjuangan melawan ketidakadilan bersifat kontinu. Kami berkomitmen untuk terus mengawal setiap proses hukum agar berjalan adil dan tanpa intervensi. Ini adalah langkah awal menuju pemerintahan yang lebih humanis dan bersih,” pungkasnya. (Mas Budi)
