JAKARTA, Jejak News – Awal tahun 2026 menjadi periode paling kelam bagi birokrasi di “Bumi Mina Tani”. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1) sore, resmi mengakhiri hegemoni Bupati Pati, Sudewo (SDW). Penangkapan ini merupakan muara dari akumulasi keresahan publik, mulai dari demo besar-besaran terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga skandal jual beli jabatan yang terstruktur.
Tim penindakan KPK bergerak serentak di tiga titik utama pada Senin sore. Sudewo diamankan di kediaman pribadinya saat diduga tengah menerima tas jinjing berisi uang tunai dari seorang perantara swasta. Di saat bersamaan, tim lain mencokok seorang oknum Camat berinisial S di kantornya dan seorang pejabat BKPSDM.
Guna menghindari pengerahan massa pendukung, Sudewo awalnya dibawa ke Mapolres Kudus untuk pemeriksaan awal sebelum akhirnya diterbangkan ke Jakarta pada Selasa pagi (20/1). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan, “Sembilan orang termasuk SDW dan Wali Kota Madiun telah tiba di Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan tingkat lanjut guna menentukan status hukum dalam 1×24 jam.”
Penyidikan KPK mengungkap tiga klaster besar dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Sudewo:
- Main Case (Jual Beli Jabatan): Dugaan “setoran” dari ASN untuk posisi eselon II dan III dengan tarif mencapai ratusan juta rupiah.
- Fee Proyek Infrastruktur: Memanfaatkan jejaring lamanya di Komisi V DPR RI, Sudewo diduga menerima fee ijon dari proyek-proyek strategis yang bersumber dari APBN dan dana CSR perusahaan di Pati untuk pembangunan infrastruktur yang tidak transparan.
- Pungutan Perangkat Desa: Aliran dana sistematis dari seleksi perangkat desa serentak yang diduga mengalir ke lingkaran elit bupati.
Profil Sudewo: Jejak Karir PUPR hingga Politisi Senayan
- Pendidikan: S1 Teknik Sipil Unissula dan S2 Magister Manajemen Undip.
- Karir PUPR: Memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat di jajaran Dinas PUPR, termasuk tugas strategis di wilayah Jawa hingga Bali.
- Karir Politik: Menjadi Anggota DPR RI (2019-2024) dari Fraksi Gerindra di Komisi V sebelum memenangkan Pilkada Pati 2024.
- Kepemimpinan: Aktif memimpin berbagai organisasi kemasyarakatan dan profesi teknik di Jawa Tengah.
Drama Pemakzulan dan Gejolak PBB
Penangkapan ini terjadi tepat setelah Sudewo “lolos dari lubang jarum” di parlemen lokal. Pada Desember 2025, Pati diguncang demo besar ribuan warga yang menolak kenaikan drastis Pajak PBB. Massa menuntut pelengseran bupati, yang kemudian direspon DPRD dengan Hak Angket. Namun, dalam voting paripurna awal Januari 2026, DPRD Pati menolak pemakzulan Sudewo karena solidnya koalisi partai pendukung, sebuah keputusan yang sempat memicu mosi tidak percaya dari masyarakat sipil.
Daftar Pihak yang Terjaring (Total 15 Orang)
Selain Sudewo dan Wali Kota Madiun (Maidi), berikut rincian pihak lain yang diamankan:
- Pati: Camat (inisial S), Kabid BKPSDM (inisial AS), Ajudan Bupati (H), dan 3 pihak swasta penyuap.
- Madiun: Kadis PUPR (inisial B), Sekretaris Dinas, serta 2 kontraktor pelaksana proyek.
Dengan Harta Kekayaan senilai Rp31,5 Miliar, Sudewo kini harus mempertanggungjawabkan asal-usul asetnya di hadapan penyidik. KPK dijadwalkan mengumumkan status tersangka dan rincian konstruksi perkara dalam konferensi pers sore ini pukul 17.00 WIB.
Panggung hukum di Jawa Tengah mencapai titik didih pada Selasa pagi, 20 Januari 2026. Proses hukum terhadap Bupati Pati, Sudewo (SDW), yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, kini memasuki babak krusial. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Mapolres Kudus guna menghindari eskalasi massa di Pati, sang bupati resmi diboyong ke Jakarta.
Pilihan Mapolres Kudus sebagai lokasi pemeriksaan awal merupakan langkah taktis untuk menjaga objektivitas. Kapolres Kudus mengonfirmasi bahwa pihaknya hanya memfasilitasi tempat bagi tim penyidik KPK agar proses BAP awal berjalan kondusif.
“Kami memberikan dukungan pengamanan penuh selama tim KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap saudara SDW di Mapolres Kudus. Langkah ini diambil atas koordinasi bersama untuk memastikan sterilisasi lokasi dari potensi gangguan massa pendukung maupun pihak luar, sehingga penyidik bisa fokus pada sinkronisasi barang bukti awal sebelum terperiksa diterbangkan ke Jakarta,” ujar Kapolres Kudus saat memberikan keterangan singkat di pintu gerbang Mapolres.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam rilis terbarunya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (20/1/2026), menegaskan bahwa kasus ini merupakan akumulasi dari laporan yang sangat detail.
“Tim penyidik tidak hanya mendalami klaster jual beli jabatan yang melibatkan oknum Camat dan BKPSDM, tetapi juga menelusuri dugaan komitmen fee dari proyek infrastruktur berbasis dana APBN dan CSR yang selama ini menjadi keluhan publik di Pati. Kami mengantongi bukti-bukti kuat berupa data elektronik dan catatan aliran yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang secara sistematis,” tegas Budi.
Penangkapan Sudewo disambut dengan rasa syukur oleh barisan aktivis yang selama ini vokal mengkritik kebijakan bupati. LSM lokal yang berkolaborasi dengan tokoh penggerak, “Botok”, menyatakan bahwa OTT ini adalah jawaban atas “tumpulnya” mekanisme politik di DPRD Pati yang sebelumnya menolak pemakzulan.
“Kami dari koalisi LSM dan perwakilan masyarakat sipil merasa perjuangan kami melawan ketidakadilan, mulai dari demo PBB hingga mosi tidak percaya, akhirnya terjawab. KPK telah melakukan apa yang gagal dilakukan DPRD melalui Hak Angket. Ini adalah ‘kiamat’ bagi para mafia jabatan dan makelar proyek di Pati. Kami akan kawal kasus ini sampai aktor intelektualnya dihukum setimpal,” ujar perwakilan koalisi LSM dalam konferensi pers di depan Alun-alun Pati.
Situasi di Kabupaten Pati terpantau kondusif namun dipenuhi perbincangan warga di berbagai ruang publik. Banyak warga yang merasa “lega” namun juga prihatin dengan kondisi kepemimpinan daerah mereka.
“Sebenarnya kami kaget, tapi juga sudah menduga karena isu jual beli jabatan itu sudah santer terdengar di pasar-pasar dan kantor desa. Apalagi setelah pajak PBB naik gila-gilaan kemarin, kami merasa tidak ada lagi yang membela rakyat. Semoga dengan ditangkapnya bupati, Pati bisa benar-benar bersih dan pemimpin ke depan tidak lagi jualan kursi jabatan,” ungkap Haryanto, salah satu warga di Kecamatan Margorejo.
Hingga pukul 10.00 WIB, sembilan orang terperiksa utama, termasuk Bupati Sudewo dan Wali Kota Madiun, telah mendarat di Jakarta. Mereka dijadwalkan langsung menjalani pemeriksaan lanjutan untuk menentukan status penahanan resmi dalam waktu kurang dari 24 jam. (Rangkuti)
