PUPR Kota Tangerang

Luluhnya Ganjil-Genap, Napas Baru Jalur Puncak Menjelang 2026

gg
BOGOR, jejak-news.com – Memasuki puncak perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Jalur Puncak tidak hanya menjadi magnet wisata, tetapi juga panggung bagi kebijakan lalu lintas yang dinamis. Dalam sebuah langkah pragmatis yang memicu diskursus luas, otoritas kepolisian memutuskan untuk melakukan relaksasi situasional terhadap kebijakan Ganjil-Genap (Gage).
Di tengah volume kendaraan yang melampaui ambang batas rasional jalan, kebijakan ini hadir sebagai jawaban atas tantangan mobilitas yang semakin kompleks di jantung Jawa Barat. Relaksasi Gage bukanlah sebuah bentuk pembiaran, melainkan strategi “manajemen krisis” untuk menghindari penguncian arus total (gridlock). Kepolisian lebih memilih memprioritaskan sistem One Way (satu arah) sebagai katup pelepas beban kendaraan.
Berikut adalah rincian strategi operasional dan antisipasi yang diterapkan selama masa libur Nataru:
Aspek Kebijakan
Deskripsi Strategis Tujuan Utama
Status Ganjil-Genap Relaksasi situasional (ditiadakan pada jam puncak volume). Memberikan fleksibilitas bagi wisatawan yang telah memiliki reservasi.
Sistem Prioritas Pemberlakuan One Way (Satu Arah) secara berkala. Menguras kepadatan di titik-titik kritis secara masif.
Distribusi Jalur Optimalisasi jalur Lingkar Selatan dan rute alternatif via Sukabumi. Memecah konsentrasi kendaraan di Gerbang Tol Ciawi.
Pengawasan Lapangan Pengerahan personel di Megamendung, Cisarua, dan Attawun. Mitigasi hambatan samping dan pengaturan parkir liar.
Mitigasi Bottleneck Larangan keras parkir di bahu jalan sepanjang jalur utama. Menjaga lebar efektif jalan untuk kelancaran arus.

“Fokus utama kami adalah kelancaran arus (flow). Ganjil-genap tetap menjadi instrumen awal, namun saat volume kendaraan meningkat secara eksponensial, kami harus melakukan diskresi dengan memprioritaskan sistem satu arah untuk mencegah stagnasi total di tanjakan-tanjakan kritis.”, ujar Satlantas Bogor

Pengamat Tata Kota, Syamsu Huda menilai rencana tersebut memang sejakan dengan infrastruktur yang ada, kalo tetap diberlakukan ganjil genap tentu akan dibuat rekayasa dan itu akan berdampak komplek.

“Peniadaan ganjil-genap ini sebenarnya adalah pengakuan atas keterbatasan infrastruktur. Otoritas memilih opsi ‘yang paling sedikit mudaratnya’ agar roda ekonomi wisata tetap berputar tanpa mengorbankan aspek keamanan.” jelas Huda.

Baca juga: Sengkarut Sampah Tangsel: Antara Janji "Fajar 2026", Investigasi Pansus, dan Bayang-bayang Rasuah

Sejumlah Wisatawan Domestik menanggapi hal tersebut ikut merasa lega, salah satunya Andini (34), seorang pelancong asal Jakarta.

“Penghapusan ganjil-genap sangat membantu bagi kami yang sudah memesan hotel tanpa sempat mengecek pelat nomor. Namun, konsekuensinya kami harus sabar menghadapi sistem buka-tutup yang durasinya sulit diprediksi, namun kini dengan rencana tersebut tidak akan terjadi lagi” ujar nya.

Harapan Pelaku Ekonomi Lokal, kelancaran lalulintas sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi

Baca juga: Pengusaha Ultra dan Super Mikro Kabupaten Tangerang Siap Naik Kelas

“Bagi kami, kelancaran arus adalah napas bisnis. Kebijakan yang lebih fleksibel membuat wisatawan tidak ragu untuk datang, asalkan koordinasi di lapangan solid agar tidak terjadi kemacetan yang merusak citra Puncak,” ungkap salah satu pemilik restoran di Cisarua.

Kebijakan lalu lintas di Jalur Puncak selama Nataru 2026 adalah sebuah simfoni rumit antara regulasi kaku dan realitas lapangan yang cair. Peniadaan ganjil-genap secara situasional menjadi bukti adaptasi pemerintah dalam menjaga denyut nadi pariwisata tetap berdenyut di tengah keterbatasan ruang fungsional.
Bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan, kecermatan dalam memantau informasi terkini melalui kanal resmi seperti TMC Polres Bogor menjadi kunci untuk menavigasi liburan yang aman dan nyaman tanpa terjebak dalam antrean yang berkepanjangan.(Rifai)

ARTIKEL TERKAIT

ARTIKEL TERBARU

Menu