TAIPEI, jejak-news.com – Gemuruh kemajuan teknologi dan ketenangan diplomatik Taiwan terkoyak secara brutal pada Jumat sore, 19 Desember 2025. Ibu kota Taipei berubah menjadi medan mencekam ketika serangan bom asap terkoordinasi dan aksi penusukan membabi buta menghantam titik nadi transportasi publik, menyisakan trauma mendalam serta perdebatan politik yang memanas di tingkat tertinggi negara.
Tepat pukul 17.00 waktu setempat, saat arus komuter mencapai puncaknya, Taipei Main Station dan Stasiun Zhongshan diselimuti kabut tebal dari lima hingga enam granat asap yang dilepaskan secara beruntun. Di tengah kepanikan dan jarak pandang yang terbatas, pelaku—yang belakangan diidentifikasi sebagai Chang Wen (27)—menghunuskan parang panjang, menyerang warga secara sporadis di koridor bawah tanah hingga area pusat perbelanjaan.
Insiden ini berakhir dramatis di sebuah departemen store mewah. Chang Wen, yang terpojok oleh pengepungan unit reaksi cepat kepolisian, tewas seketika setelah jatuh dari lantai enam gedung tersebut. Hingga Sabtu pagi (20/12/2025), otoritas kesehatan mengonfirmasi total 4 nyawa melayang (termasuk pelaku) dan 11 orang luka-luka, dengan beberapa korban masih dalam kondisi kritis akibat pendarahan hebat.
Chang Wen bukanlah sosok asing bagi otoritas. Pria asal Taoyuan ini merupakan buronan (DPO) karena menghindari wajib militer—sebuah kewajiban sipil yang kini menjadi isu sangat sensitif di Taiwan. Pelariannya dari tanggung jawab pertahanan negara berakhir dalam sebuah manifestasi kekerasan yang dianggap para ahli sebagai bentuk “nihilisme destruktif”.
Spekulasi mengenai motif Chang Wen kini mengarah pada titik temu antara kesehatan mental dan tekanan geopolitik. Investigasi awal kepolisian menunjukkan adanya indikasi “serangan tunggal” (lone wolf), namun analis politik di Taipei melihat konteks yang lebih luas.
Isu wajib militer di Taiwan menjadi titik temu antara tekanan geopolitik dan dinamika sosial dalam negeri. Taiwan di bawah kepemimpinan Presiden Lai Ching-te tengah mengevaluasi kebijakan pertahanannya di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan. Kebutuhan akan kesiapan militer bertemu dengan perdebatan mengenai beban yang ditanggung oleh generasi muda.
Dalam menghadapi tantangan keamanan regional, Presiden Lai Ching-te telah menyatakan pentingnya memperkuat pertahanan diri Taiwan, menekankan bahwa:
“Memperkuat kemampuan pertahanan kita bukan sekadar tindakan militer; ini adalah investasi pada masa depan dan keamanan kolektif bangsa kita.”
Senada dengan Presiden, Perdana Menteri Cho Jung-tai telah menginstruksikan kementerian terkait untuk terus memantau situasi keamanan dan memastikan kesiapan infrastruktur publik. “Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan warga. Stabilitas adalah prioritas utama,” tegas Cho.
Dinamika keamanan di Selat Taiwan memicu gelombang diskusi publik dan politik di dalam negeri. Perdebatan mengenai keseimbangan antara kebutuhan pertahanan nasional dan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk isu wajib militer, terus berlanjut. Pemerintah dan berbagai pihak berupaya mencari solusi yang komprehensif.
Taiwan terus beradaptasi dengan lanskap geopolitik yang berubah, dan diskusi internal mengenai pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan sosial menjadi bagian penting dari proses tersebut.(Raw)
