JN-Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara utama dalam Closed-Door Dialogue: C-Suite Forum, bagian dari Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama UOB Indonesia dengan mengangkat tema Indonesia’s Economic Craft: Challenges, Opportunities, and Strategies in a Changing World di Jakarta, Sabtu (29/11). Forum eksklusif ini mempertemukan para pemimpin bisnis, ekonom, dan korps diplomatik untuk membahas tantangan dan strategi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global yang terus berkembang.
“Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian masih dalam situasi yang baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen sudah tujuh tahun, artinya Indonesia tumbuh 35 persen dalam tujuh tahun di tengah ketidakpastian global dan berbagai krisis yang sudah kita lalui, termasuk perang tarif,” ujar Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa berbagai tekanan ekonomi global sepanjang 2025 telah banyak diantisipasi oleh Pemerintah. Stabilitas makro tetap terjaga, tercermin dari perbaikan kepercayaan konsumen, PMI manufaktur di level ekspansif, serta penguatan pasar keuangan. Nilai tukar dan inflasi juga berada dalam rentang terkendali, sementara realisasi investasi mencapai lebih dari Rp1.400 triliun dengan target Rp1.900 triliun hingga akhir tahun.
Baca juga: Menkeu Raker dengan Komisi XI DPR RI, Ini Kondisi Perekonomian Indonesia Triwulan III
“Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4 persen. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam sesi dialog bersama para CEO dan perwakilan sektor usaha, Menko Airlangga juga menjelaskan mengenai penguatan diplomasi ekonomi Indonesia, termasuk kesepakatan tarif 19 persen dengan Amerika Serikat, proses aksesi CPTPP, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS+, serta kemajuan signifikan dalam proses aksesi OECD. Menko Airlangga juga menyoroti agenda transformasi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan Local Currency Transactions, serta interoperabilitas QRIS lintas negara.
Selain itu, Pemerintah menekankan pentingnya percepatan reformasi struktural melalui deregulasi dan kemudahan perizinan. Mekanisme service level agreement telah diterapkan dalam proses perizinan, sementara Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) terus diperkuat untuk mengatasi bottleneck lintas kementerian. Pemerintah juga memberi perhatian pada agenda energi hijau, termasuk pengembangan Green Super Grid, Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS), dan perluasan PLTS berbasis desa.
Baca juga: Jamintel Sosialisasi Jaga Desa dan Pengukuhan DPC ABPEDNAS di Kabupaten Bogor
Diskusi berjalan dinamis dengan berbagai masukan dari pimpinan industri, mulai dari penguatan struktur pasar keuangan, dorongan atas percepatan deregulasi, hingga kebutuhan kepastian hukum dan arah kebijakan energi terbarukan. Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong reformasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing nasional, sekaligus memastikan agenda transformasi ekonomi berjalan efektif dan memberi manfaat luas bagi dunia usaha.
Turut hadir dalam forum tersebut Founder dan Chairman FPCI Dino Patti Djalal, Presiden Direktur UOB Indonesia Hendra Gunawan, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, serta para CEO dan perwakilan diplomatik yang mengikuti diskusi secara tertutup.(IMH)
