JN-Bappeda Provinsi Jawa Timur melaksanakan Kegiatan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 bertempat di Hotel Santika Premier Gubeng Surabaya pada Senin, 10 November 2025 yang dibuka oleh Bapak Ir. Mohammad Yasi, M.Si Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur yang dihadiri Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dan Koordinator Forum Satu Data di Kabupaten/Kota dengan pembicara dari sekretariat Satu Data Indonesia, Pusdatin Kemendagri, Badan Informasi Geospasial dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
Dalam arahan pada pembukaan oleh Bapak Ir. Mohammad Yasi, M.Si Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur menyampaikan Dalam rangka pelaksanaan satu data di Provinsi Jawa Timur telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/300/013/2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur Periode 2025-2029 yang berpedoman Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 dan menyampaikan bahwa Perkembangan Daftar data Jatim bersumber dari IKU, Komponen Pendukung IKU, Dataset Sektoral, e-walidata, Data Buku Jatim Dalam angka , Data pembentukan PDRB dan Data Geospasial untuk tahun 2023 berjumlah 735 daftar data. Tahun 2024 berjumlah 2.314 Daftar Data. Tahun 2025 berjumlah 3.220 daftar data dan 2026 berjumlah 3412 daftar data.
Hasil sementara desk perencanaan data provinsi jawa timur sebanyak 3412 data sheet masuk ke daftar data 2026 dan sesuai pasal 29 ayat 4 Permendagri 5 tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah, selanjutnya disampaikan Hasil evaluasi SDI di Provinsi Jawa Timur untuk kategori baik ada 6 daerah termasuk provinsi jawa timur, untuk kategori cukup ada 17 daerah, untuk kategori kurang ada 5 daerah, untuk kategori sangat kurang ada 3 daerah dan kategori yang tidak berpartisipasi 8 daerah.
Adapun Permasalah yang dialami oleh Kabupaten/Kota 2025 dari sisi kelembagaan masih ditemukan adanya ego sektoral antar instansi penyelenggaraan satu data, dari sumber manusia sangat terbatas dan dari sisi pengumpulan masih kurangnya kesadaran produsen data dalam mengupdate data, pemenuhan metadata masih belum optimal dan validitas data masih diragukan.
Dari pertemuan forum ini diharapkan tata kelola satudata dapat berjalan dengan baik dan datanya dapat dimanfaatkan untuk dasar kebijakan pembangunan.(IMH)
