JN-Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) terus mendorong inovasi dan optimalisasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini sejalan dengan arahan Bupati Abdya, Safaruddin, yang menekankan pentingnya inovasi di setiap perangkat daerah, khususnya dalam peningkatan PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
Kepala BPKK Abdya, Mussawir, menyampaikan bahwa hingga akhir Oktober 2025, realisasi PAD Abdya telah mencapai Rp74,01 miliar atau sekitar 56 persen dari target tahunan sebesar Rp131,15 miliar.
Baca juga: BangunKetua BGN : Pemerintah Berhutang Banyak ke Muhammadiyah
Menurutnya, capaian ini menunjukkan tren positif di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan.
“Capaian ini memperlihatkan arah yang baik. Kami tetap optimis hingga akhir tahun realisasi PAD akan terus meningkat seiring dengan upaya intensifikasi dan inovasi yang kita lakukan bersama seluruh perangkat daerah,” ujar Mussawir di Blangpidie, Jumat (24/10/2025).
Lebih lanjut, Mussawir menjelaskan, bahwa PAD Abdya bersumber dari empat komponen utama yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.
Baca juga: Sidak Pasar Tradisional, Wabup Intan Pastikan Stok dan Harga Bahan Pangan Stabil
Dari keempat sumber tersebut, Pajak Daerah memiliki target sebesar Rp30,90 miliar dengan realisasi Rp13,67 miliar atau 44 persen.
Kemudian Retribusi Daerah menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp1,64 miliar dan realisasi melonjak hingga Rp42,08 miliar atau 2555 persen, terutama didorong oleh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp41,3 miliar.
Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2,58 miliar atau 112 persen dari target, dan Lain-lain PAD yang Sah—termasuk pendapatan BLUD RSUD, jasa giro, serta zakat dan infak—terealisasi sebesar Rp15,67 miliar atau 16 persen dari target.
“Lonjakan pada retribusi pelayanan kesehatan menjadi salah satu indikator bahwa pelayanan publik kita semakin optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah,” ungkapnya.(R/SDA)
