Wamenham menjelaskan selama ini tantangan terbesar dalam penanganan berbagai aduan, pemantauan kasus, serta perumusan kebijakan perlindungan HAM adalah fragmentasi data antarlembaga yang kerap berjalan sendiri-sendiri. Melalui platform Satu Data HAM 2026, seluruh instansi pusat maupun daerah diwajibkan menyelaraskan standar pengumpulan data, mempercepat respons atas laporan masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berbasis pada bukti empiris dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (human rights-based approach).

Lebih lanjut, ditekankan bahwa esensi dari Satu Data HAM terletak pada perubahan budaya kerja birokrasi dan komitmen moral aparatur negara untuk benar-benar menghadirkan keadilan bagi kelompok rentan, korban pelanggaran, serta masyarakat luas. Teknologi diposisikan hanya sebagai instrumen pendukung untuk mewujudkan akuntabilitas, sementara substansi utamanya adalah perlindungan harkat dan martabat warga negara tanpa diskriminasi.

Pemerintah berharap peluncuran sistem data terpadu ini dapat menjadi tonggak penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta penyelesaian berbagai persoalan HAM di tanah air secara cepat dan tepat sasaran. Sinergi lintas sektor yang solid dipastikan akan terus diperkuat demi memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh setiap warga dalam perlindungan hak-hak konstitusionalnya.(Yusuf)