Event balap motor bergengsi dunia ini melibatkan tenaga kerja lokal di berbagai sektor pendukung operasional sirkuit, mulai dari manajemen hospitality, layanan pengamanan, logistik, penanganan kebersihan, hingga penyediaan akomodasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pendukung. Keterlibatan tenaga kerja lokal ini dipersiapkan jauh-jauh hari melalui program pelatihan dan sertifikasi kerja khusus guna memastikan standar pelayanan internasional terpenuhi.

Pemerintah daerah bersama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) berkomitmen untuk terus meningkatkan porsi pelibatan masyarakat lokal dalam setiap penyelenggaraan iven skala internasional di kawasan Mandalika. Langkah ini tidak hanya mendongkrak pendapatan rumah tangga warga sekitar, tetapi juga mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan di bidang industri pariwisata dan penyelenggaraan ajang olahraga (sport tourism).

Pemerintah optimistis bahwa keberlanjutan event Pertamina Grand Prix of Indonesia akan terus menjadi katalisator utama pertumbuhan ekonomi regional, memperkuat posisi Lombok sebagai destinasi wisata kelas dunia, serta memberikan multiplier effect yang luas bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.(Yusuf)

Wamenaker menyampaikan bahwa indikator keberhasilan investasi tidak boleh hanya diukur dari besaran nilai nominal modal yang tertanam atau angka pertumbuhan di atas kertas. Pemerintah menghendaki adanya perluasan kesempatan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja nasional secara masif, sekaligus memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja secara adil.

Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa investasi berkualitas adalah investasi yang mampu melakukan transfer teknologi dan peningkatan keahlian bagi sumber daya manusia lokal. Oleh karena itu, skema kemitraan antara investor dengan institusi pendidikan vokasi dan Balai Latihan Kerja harus terus diperkuat guna memastikan kompetensi tenaga kerja selaras dengan kebutuhan industri modern.

Guna mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja ini, Wamenaker mengimbau para pelaku usaha untuk terus mengedepankan dialog sosial yang harmonis di lingkungan kerja. Kerja sama yang solid antara pihak manajemen, serikat pekerja, dan regulator dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, produktif, serta berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.(Yonex)

Program Padat Karya 2026 ini dirancang untuk mendistribusikan dana pembangunan langsung ke tingkat desa sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat yang terdampak dinamika ekonomi. Fokus kegiatannya meliputi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, perbaikan drainase lingkungan, serta rehabilitasi jaringan irigasi kecil.

“Kami memastikan program PKT tahun ini menjangkau 15.364 titik. Tujuannya jelas, yakni memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat di perdesaan sekaligus menjaga kualitas infrastruktur dasar yang telah kita bangun agar tetap fungsional,” ujar Menteri PU di hadapan anggota Komisi V DPR RI.

Menteri PU menambahkan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepala desa akan diperketat untuk memastikan rekrutmen tenaga kerja benar-benar memprioritaskan warga lokal yang membutuhkan. Selain itu, aspek kualitas teknis hasil pekerjaan tetap menjadi standar utama meskipun dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat.

Komisi V DPR RI memberikan apresiasi terhadap target jangkauan lokasi tersebut, namun tetap memberikan catatan agar pengawasan di lapangan ditingkatkan guna menghindari tumpang tindih anggaran. Dengan jangkauan belasan ribu lokasi ini, pemerintah optimis daya beli masyarakat di daerah akan terjaga dan kesenjangan infrastruktur antarwilayah dapat terus ditekan.(Yonex)