Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat gebrakan ganda di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu akhir Oktober 2026. Di satu sisi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka ganda KPK-Polri, di sisi lain menggeledah dua kantor Bea Cukai di Semarang dan menyita uang tunai terkait skandal cukai triliunan rupiah PT Djarum.

JEJAK NEWS —Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat gebrakan ganda di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akhir Oktober 2026. Di satu sisi menetapkan pejabat Bea Cukai Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka, di sisi lain menggeledah dua kantor Bea Cukai di Semarang dan menyita uang tunai, dokumen, dan barang elektronik terkait skandal cukai triliunan rupiah.

Heboh Dedi Congor Lari di KPK, Kini Jadi Tersangka di 2 Lembaga

Nama Ahmad Dedi alias Dedi Congor viral pada 8 Mei 2026 setelah video dirinya berlari meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai diperiksa sebagai saksi beredar luas. Saat itu ia menghindari wartawan yang mencecar soal dugaan korupsi di Bea Cukai.

Kini, Jumat 30 Oktober 2026, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengumumkan Dedi telah resmi menjadi tersangka kesembilan dalam perkara dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Bea Cukai.

“Saudara AD, yang merupakan pegawai pada Ditjen Bea dan Cukai, juga telah ditetapkan sebagai tersangka per-September 2026,” kata Budi.

Penetapan ini dilakukan bersamaan dengan penetapan Kasubdit Penindakan Ditjen P2 Bea Cukai Gatot Heroe Hernanda. Dengan ini total tersangka dalam perkara OTT Februari 2026 tersebut menjadi 9 orang, terdiri dari 6 pejabat Bea Cukai dan 3 pihak swasta dari PT Blueray Cargo.

Delapan tersangka sebelumnya yang sudah lebih dulu diproses:

1. Rizal – Kakanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (dituntut 11,5 tahun)

2. Sisprian Subiaksono – Kasubdit Intelijen (dituntut 10 tahun)

3. Orlando Hamonangan – Kasi Penindakan II

4. Budiman Bayu Prasojo – Kasi Intelijen Cukai

5. Gatot Heroe – Kakan Bea Cukai Kediri/Kasubdit Penindakan

6-8. John Field (pemilik), Dedy Kurniawan (Manajer Operasional), Andri (Ketua Tim Dokumen) dari PT Blueray Cargo – tiga pemberi suap yang sudah divonis.

Dalam putusan terhadap tiga bos kargo tersebut, majelis hakim menyebut Dedi diduga menerima aliran uang hingga Rp30 miliar dari John Field, dibayar Rp5 miliar per bulan Juli-Desember 2025. Kuasa hukum Dedi membantah.

Ternyata, Dedi sudah lebih dulu berstatus tersangka di Polri. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan Dedi sebagai tersangka dugaan gratifikasi sejak 2023 terkait masa jabatannya sebagai Kasi Penindakan Ditjen P2 Bea Cukai periode 2008-2016. Penyidikan sudah P-19.

Kabag Ops Kortas Tipikor Kombes Ahmad Yusuf Afandi membenarkan: “Benar tersangka terkait dugaan gratifikasi.”

Artinya Dedi kini menyandang dua status tersangka: gratifikasi di Polri dan suap impor di KPK. KPK langsung melakukan pencegahan ke luar negeri selama 6 bulan.

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sita Uang Tunai

Bersamaan dengan pengumuman tersangka Dedi Congor, penyidik KPK melakukan penggeledahan maraton di dua lokasi pada Jumat 30 Oktober 2026 pukul 08.30-14.30 WIB:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Semarang di Jalan Yos Sudarso

2. Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY

Dari dua lokasi, penyidik membawa dua koper dan dua dus berisi dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai.

“Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan beberapa barang bukti elektronik yang diduga berkenaan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara di sektor cukai.

Selain itu penyidik juga menyita sejumlah uang tunai. Untuk nominalnya masih proses penghitungan,” ujar Budi Prasetyo.

Jubir Budi menegaskan penggeledahan ini merupakan pengembangan dari Sprindik umum baru terkait dugaan korupsi penerimaan negara di sektor cukai, bukan dari perkara suap impor Blueray Cargo, melainkan perkara cukai PT Djarum.

Sebelumnya, 28-29 Oktober 2026, KPK telah menggeledah kantor pusat PT Djarum di Kudus, kantor KPPBC TMC Kudus, dan 6 perusahaan terafiliasi Djarum. KPK menyebut perkiraan awal kerugian negara dalam perkara cukai ini mencapai triliunan rupiah.

“Untuk hitungan awal (kerugian negara) di angka triliunan,” kata Budi.

KPK juga menepis spekulasi politik yang mengaitkan penggeledahan Djarum dengan isu pengambilalihan saham BCA.

“Ini murni penegakan hukum. Penyidikan berbasis pada temuan bukti permulaan yang cukup,” tegas Budi, 30 Oktober.

Perkembangan terkini hingga 1 November 2026, seluruh barang bukti dari Semarang masih dalam tahap telaah dan analisis untuk memperkuat konstruksi perkara. KPK belum mengumumkan tersangka dalam klaster cukai Djarum ini dan belum merinci nominal uang tunai yang disita.

Reporter: Ryan/Adnan | Editor: Ismail Saleh