Portal Ego di Larangan Indah: Menyandera Hak Publik Atas Nama ‘Kesepakatan Masa Lalu’, Akankah Negara Kalah?

admin — Sun, 04 Jan 2026 17:23:09 +0000

TANGERANG, Jejak News – Di balik deretan rumah asri di Komplek Larangan Indah (Larinda), Kelurahan Larangan Indah, Kota Tangerang, tersimpan bara konflik sosial yang kini mencapai titik kulminasi. Ujung jalan buntu di RT 01/RW 09 kini beralih rupa menjadi “monumen kekecewaan” setelah warga yang geram memilih menumpukkan sampah tepat di depan portal permanen yang memutus urat nadi mobilitas mereka.

Aksi pembuangan sampah ini bukan sekadar masalah sanitasi, melainkan manifestasi dari kebuntuan komunikasi yang telah berkarat selama bertahun-tahun. Per Januari 2026, krisis aksesibilitas ini telah bertransformasi menjadi polemik hukum dan kemanusiaan yang menuntut intervensi langsung dari level tertinggi Pemerintah Kota Tangerang.

Akar permasalahan ini bersifat kronis. Warga RT 01 mengungkapkan fakta pahit bahwa perjuangan mereka untuk membuka akses jalan tersebut telah berlangsung selama hampir 20 tahun. Harapan untuk kemudahan mobilitas seakan dikubur hidup-hidup oleh struktur besi portal yang kaku.

Situasi kian keruh ketika pihak manajemen Perumahan Larinda berlindung di balik dalih legalitas berupa kesepakatan tertulis dengan pengurus RW masa lampau. Namun, legitimasi dokumen tersebut digugat habis-habisan oleh warga saat ini di bawah kepemimpinan Ketua RW 09, Musa Binsar. Warga menilai kesepakatan itu cacat transparansi dan tidak mencerminkan kebutuhan kolektif masyarakat di era pasca-pandemi.

Upaya diplomasi sejatinya telah ditempuh. Pertemuan krusial baru-baru ini yang mempertemukan pihak RW dengan manajemen perumahan, bahkan turut dihadiri oleh instansi terkait dan pendampingan dari Babinsa, kembali menemui jalan buntu (deadlock).

Pihak perumahan tetap pada posisinya: mengklaim portal adalah instrumen keamanan absolut, sementara warga melihatnya sebagai bentuk “apartheid sosial” yang memisahkan status pemukiman. Ketidakhadiran solusi dari pertemuan yang dihadiri aparat keamanan ini menunjukkan betapa kuatnya resistensi pihak pengembang terhadap aspirasi publik.

Seorang perwakilan BE (55) warga RT 01 menyampaikan keluhan yang menyayat hati

“Bayangkan, dua puluh tahun kami menunggu jalan ini dibuka. Kami bukan warga asing; kami bagian dari kota ini. Sejak portal ini dipermanenkan dengan dalih COVID-19 yang lalu, kami merasa dipenjara. Jika ada kebakaran atau darurat medis, waktu kami terbuang hanya karena harus memutar jauh. Apakah keamanan segelintir orang di dalam komplek harus dibayar dengan keselamatan nyawa kami?” geramnya

Di sisi lain, muncul suara dari penghuni internal yang kontra terhadap pembukaan portal, dengan alasan kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas dan kepadatan lalu lintas jika jalur tersebut dibuka sebagai akses umum.

Secara konstitusional, akses jalan adalah bagian dari hak publik yang tidak boleh dikomodifikasi secara sepihak. Berdasarkan regulasi penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum), jalan lingkungan di kawasan pemukiman seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola demi kepentingan masyarakat luas.

Jika jalan di Larinda ini secara administratif merupakan aset negara, maka penutupan permanen adalah pelanggaran nyata terhadap hukum ruang publik. Pemerintah Kota Tangerang, di bawah komando Wali Kota Sachrudin, tidak boleh hanya menjadi penonton dalam drama “negara di dalam negara” ini.

Polemik Larangan Indah adalah ujian bagi integrasi sosial di Kota Tangerang. Aksi “blokade sampah” oleh warga adalah alarm keras bagi Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Perkim untuk segera melakukan audit legalitas di lapangan.

Masyarakat kini menantikan win-win solution yang bermartabat. Apakah itu berupa pembukaan portal pada jam-jam tertentu, transformasi menjadi portal elektronik berbasis sensor, atau ketegasan pembongkaran demi hukum. Satu hal yang pasti: keamanan tidak boleh dibangun di atas penderitaan dan keterisolasian warga lainnya. Jangan tunggu sampai jatuh korban jiwa akibat keterlambatan akses darurat hanya karena ego sebuah portal yang tak bisa dibuka selama dua dekade. (Yusrizal)

GEGER PBNU! Duduk Perkara Kisruh Pemakzulan Gus Yahya, Pertarungan Visi Organisasi Hingga Isu Politik Nasional dan Konsesi Tambang

admin — Sat, 13 Dec 2025 17:29:54 +0000

JAKARTA, jejak-news.com – Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), tengah dilanda turbulensi internal yang mengguncang stabilitas kepemimpinan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Isu pemakzulan yang mencuat ke permukaan bukan sekadar dinamika biasa, melainkan pertarungan sengit antara visi organisasi, intervensi politik, hingga isu sensitif konsesi tambang yang kini menjadi perhatian publik luas.

Nahdlatul Ulama, yang secara harfiah berarti “Kebangkitan Ulama”, didirikan pada 31 Januari 1926 M di Surabaya, Jawa Timur. Kelahiran NU dilatarbelakangi oleh semangat para kiai tradisional untuk mempertahankan paham keagamaan Sunni di tengah gempuran ideologi pembaharuan Islam dari Timur Tengah. Organisasi ini digagas oleh tokoh-tokoh kharismatik seperti K.H. Hasyim Asy’ari (sebagai Rais Akbar/pemimpin tertinggi spiritual) dan K.H. Wahab Chasbullah (sebagai pelopor ide dan ketua umum pertama, KH Hasan Gipo). Sejak awal, NU telah menjadi wadah pergerakan sosial-politik dan keagamaan yang kuat di Indonesia.

Konflik internal PBNU meruncing setelah Rapat Harian Syuriyah PBNU mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Gus Yahya dari jabatannya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penunjukan Pj Ketua Umum (Zulfa Mustofa) oleh kubu yang berseberangan dengannya pada akhir November 2025.

Pemicu awal yang paling mencolok adalah kehadiran Peter Berkovic, akademisi yang kerap diasosiasikan dengan sikap pro-Israel, dalam acara yang digelar PBNU dan Universitas Indonesia (UI) pada Agustus 2025. Tindakan ini memicu petisi keras dari komunitas UI Student for Justice in Palestine, yang menuntut Gus Yahya mundur dari Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI dan Ketum PBNU.

Perbedaan Visi dan Tata Kelola Organisasi juga menjadi bagian pemicu konflik ini, Pihak Syuriyah (otoritas tertinggi PBNU) menilai pelaksanaan program kerja Gus Yahya, seperti Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN NU), tidak memenuhi ketentuan dan prosedur organisasi yang berlaku. Adanya perbedaan visi dalam mengelola organisasi menjadi akar masalah fundamental, di mana sebagian pengurus merasa “privilege” atau mata uang lama mereka tidak berlaku lagi dalam konstruksi baru yang dibangun Gus Yahya.

Isu Konsesi Tambang, Muncul dugaan adanya kekuatan politik di balik dinamika ini, termasuk isu konsesi tambang yang diterima PBNU dari pemerintah. Meskipun Sekjen PBNU kubu Gus Yahya menyatakan restu dari Rais Aam dan pengurus sudah ada, polemik ini tetap memperkeruh suasana.

Dampak paling nyata adalah dualisme kepemimpinan sementara di tubuh PBNU dan kebingungan di tingkat pengurus wilayah. Kubu Gus Yahya menegaskan keputusan pemakzulan batal demi hukum karena pergantian ketua umum hanya sah melalui forum tertinggi organisasi, yakni Muktamar.

Kiai sepuh NU dan Sekjen PBNU Amin Said Husni menegaskan bahwa langkah pemakzulan tidak memiliki landasan konstitusional dalam AD/ART NU dan meminta semua pihak menjaga soliditas.

Pihak Syuriyah yang dipimpin Rais Aam KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa proses organisasi sedang berjalan sesuai mekanisme internal dan mengimbau semua pihak menahan diri.

Saat ini, upaya islah atau perdamaian sedang diupayakan melalui pertemuan para kiai sepuh, salah satunya di Pondok Pesantren Lirboyo, untuk mencari solusi damai. Di tengah tekanan, Gus Yahya juga mengungkapkan bahwa jajarannya kerap menerima ancaman, menunjukkan kompleksitas masalah ini.

Sejarah NU memang erat kaitannya dengan politik nasional. Beberapa tokoh politik nasional ternama pernah dan sedang menduduki jabatan penting di PBNU, menunjukkan irisan kuat antara organisasi keagamaan ini dengan kekuasaan, beberapa Tokoh dari Organisasi ini banyak dikenal dan populer dikalangan masyarakat hingga pemerintahan

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Presiden ke-4 RI ini pernah menjabat Ketua Umum PBNU selama tiga periode.
KH Ma’ruf Amin: Wakil Presiden RI saat ini, juga pernah menjabat sebagai Rais Aam PBNU.
Said Aqil Siroj: Mantan Ketum PBNU yang kini menjabat Mustasyar PBNU.
Nusron Wahid: Mentri ATR/BPN yang menjabat Ketua PBNU di era Gus Yahya.
Khofifah Indar Parawansa: Gubernur Jawa Timur yang juga aktif dalam struktur PBNU.

Kisruh ini menunjukkan bahwa NU, sebagai organisasi massa terbesar, tidak luput dari dinamika internal yang kompleks, melibatkan perebutan pengaruh dan perbedaan ideologi yang kini menjadi sorotan tajam publik.(M.Ikbal)

Polemik – Jejak News

Portal Ego di Larangan Indah: Menyandera Hak Publik Atas Nama ‘Kesepakatan Masa Lalu’, Akankah Negara Kalah?

GEGER PBNU! Duduk Perkara Kisruh Pemakzulan Gus Yahya, Pertarungan Visi Organisasi Hingga Isu Politik Nasional dan Konsesi Tambang