<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polda NTT &#8211; Jejak News</title>
	<atom:link href="https://www.jejak-news.com/tag/polda-ntt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jejak-news.com</link>
	<description>No Viral No Justice</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 00:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.jejak-news.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon-1-150x150.png</url>
	<title>Polda NTT &#8211; Jejak News</title>
	<link>https://www.jejak-news.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LKGSAI Kawal Kasus Dugaan Bupati Kupang, Polda NTT Naikkan ke Penyidikan</title>
		<link>https://www.jejak-news.com/lkgsai-kawal-kasus-dugaan-bupati-kupang-polda-ntt-naikkan-ke-penyidikan/</link>
					<comments>https://www.jejak-news.com/lkgsai-kawal-kasus-dugaan-bupati-kupang-polda-ntt-naikkan-ke-penyidikan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 00:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Armand]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[Kekerasan Seksual]]></category>
		<category><![CDATA[Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[lkgsai]]></category>
		<category><![CDATA[LPSK]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Polda NTT]]></category>
		<category><![CDATA[TPKS]]></category>
		<category><![CDATA[Yosef Lede]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jejak-news.com/?p=16537</guid>

					<description><![CDATA[Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, kini menjadi sorotan nasional. Lembaga Kajian Global Analisis Indonesia (LKGSAI) menyatakan akan mengawal perkara ini secara konstitusional, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak korban untuk mendapatkan perlindungan. JEJAK-NEWS.COM — Kasus ini dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nomor [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><em>Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, kini menjadi sorotan nasional. Lembaga Kajian Global Analisis Indonesia (LKGSAI) menyatakan akan mengawal perkara ini secara konstitusional, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak korban untuk mendapatkan perlindungan.</em></p>
<p dir="ltr"><b>JEJAK-NEWS.COM</b><b> —</b> Kasus ini dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nomor laporan LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.</p>
<p dir="ltr">Korban adalah mahasiswi berinisial RWM (21). Peristiwa diduga terjadi pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 20.00 WITA di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.</p>
<p dir="ltr">Berdasarkan laporan polisi, peristiwa bermula ketika seorang perempuan berinisial EK mengajak RWM mendatangi rumah dinas Bupati Kupang dengan iming-iming pekerjaan.</p>
<p dir="ltr">Sesampainya di rumah dinas, Yosef Lede diduga meminta EK meninggalkan lokasi sehingga dirinya hanya berdua dengan RWM. Setelah itu, Yosef diduga melakukan pencabulan dan membawa korban ke kamar tidur.</p>
<p dir="ltr">RWM diduga mengalami kekerasan seksual sebanyak 2 kali. Peristiwa pertama disebut berlangsung sekitar pukul 20.00 WITA, sedangkan kejadian kedua diduga terjadi sekitar pukul 00.00 WITA.</p>
<p dir="ltr">Dalam laporan itu juga disebut, setelah kejadian, terlapor diduga memasukkan uang tunai senilai Rp3 juta ke dalam tas korban sebelum menyuruhnya keluar.</p>
<p dir="ltr">RWM melaporkan kejadian itu ke SPKT Polda NTT pada Kamis (12/11/2026).</p>
<p dir="ltr"><b>Kondisi Korban: Sempat Pingsan, Kini Mulai Membaik</b></p>
<p dir="ltr">Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) NTT, Anselmus Sowa Bolen, mengungkapkan kondisi RWM yang sempat sangat labil.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Kalau korban itu sudah kami dampingi. Awalnya sempat mengalami trauma,&#8221; ujar Anselmus saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).</p>
<p dir="ltr">Menurut Anselmus, pada hari pertama dan kedua pascakejadian, kondisi RWM sangat labil dan merasa tertekan sekali, hingga sempat drop dan pingsan.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Namanya baru menghadapi kasus berat, kondisinya memang sangat labil dan merasa tertekan sekali, hingga sempat drop dan pingsan,&#8221; ujarnya.</p>
<p dir="ltr">Namun kini kondisinya berangsur membaik setelah mendapat pendampingan intensif.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Korban sudah agak membaik ya. Sudah agak bisa menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar situ, dengan pegawai, dan ada keluarganya juga. Sangat berbeda dengan hari pertama dan kedua pascakejadian yang kondisinya labil betul,&#8221; ujar Anselmus, Selasa (17/11/2026).</p>
<p dir="ltr">LPSK memberikan perlindungan berupa rumah aman. Pendampingan dilakukan bersama organisasi independen Rumah Perempuan serta melibatkan psikolog profesional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.</p>
<p dir="ltr">Polda NTT resmi meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan setelah menggelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026) sore sekitar pukul 16.00 WITA.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Pada hari ini tanggal 19 November 2026, tim gabungan investigasi Polda NTT meningkatkan penanganan dugaan kekerasan seksual dengan korban RWM dan terlapor seorang pejabat publik atas nama YL,&#8221; kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra.</p>
<p dir="ltr">Selama proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 18 orang saksi, terdiri dari 13 saksi dan 5 saksi tambahan.</p>
<p dir="ltr">Penyidik juga telah mengantongi hasil visum et repertum, pemeriksaan psikologis, serta keterangan dari ahli psikologi, medis, dan pidana.</p>
<p dir="ltr">Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya gawai serta pakaian dalam milik korban berupa bra dan celana dalam.</p>
<p dir="ltr">Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.</p>
<p dir="ltr">Hingga Kamis (19/11/2026), status hukum Yosef Lede masih sebagai terlapor. Belum ada penetapan tersangka. Yosef Lede menyatakan menghormati proses hukum.</p>
<p dir="ltr">Armand, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Global Strategis Analisis Indonesia menyatakan akan mengawal kasus ini hingga mendapat keadilan</p>
<p dir="ltr">&#8220;Perlu saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa dalam menyikapi perkara ini, kita harus menempatkannya secara proporsional dalam kerangka hukum dan konstitusi.</p>
<p dir="ltr">Pertama, kita harus tegaskan bahwa setiap orang, termasuk seorang pejabat publik sekalipun, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini merupakan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.</p>
<p dir="ltr">Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk memberikan perlakuan istimewa, dan tidak ada pula alasan bagi kita untuk melakukan penghakiman di luar proses hukum.</p>
<p dir="ltr">Kedua, kita harus menghormati asas praduga tak bersalah, _<i>presumption of innocence</i>_. Sampai saat ini, saudara Yosef Lede masih berstatus sebagai terlapor. Belum ada penetapan tersangka. Maka kita tidak boleh menyatakan beliau bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>
<p dir="ltr">Namun demikian, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah itu tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap hak korban.</p>
<p dir="ltr">Korban, dalam hal ini saudari RWM, memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendampingan, dan mendapatkan keadilan. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>
<p dir="ltr">Negara, dalam hal ini melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, wajib hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban. Dan kita mengapresiasi langkah LPSK Perwakilan Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan pendampingan, memberikan rumah aman, dan melibatkan psikolog dari Universitas Nusa Cendana.</p>
<p dir="ltr">Ketiga, kita harus mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ini menunjukkan bahwa penyidik telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup.</p>
<p dir="ltr">Penyidik telah memeriksa 18 orang saksi, telah mengantongi hasil visum et repertum, keterangan ahli psikologi, ahli medis, dan ahli pidana, serta telah mengamankan sejumlah barang bukti. Itu adalah proses yang harus kita hormati.</p>
<p dir="ltr">Keempat, saya ingin mengingatkan bahwa rumah jabatan adalah fasilitas negara. Rumah jabatan itu dibiayai oleh anggaran negara, yang bersumber dari uang rakyat. Oleh karena itu, rumah jabatan tidak boleh digunakan untuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan moral publik.</p>
<p dir="ltr">Jika dugaan ini terbukti, maka perbuatan tersebut bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar etika jabatan publik dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.</p>
<p dir="ltr">Kelima, saya meminta agar penanganan perkara ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kekuasaan mana pun. Jangan sampai ada upaya untuk menyelesaikan perkara ini melalui pendekatan non-hukum, melalui uang damai, melalui tekanan, atau melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p dir="ltr">Keadilan tidak dapat diperjualbelikan. Keadilan harus ditegakkan melalui proses peradilan yang fair, yang adil, dan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.</p>
<p dir="ltr">Akhir kata, saya menyampaikan bahwa LKGSAI akan mengawal perkara ini secara konstitusional. Kami tidak akan menghakimi. Kami tidak akan mengintervensi penyidikan. Tetapi kami akan memastikan bahwa proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, bahwa hak korban dilindungi, dan bahwa hak terlapor untuk membela diri juga dihormati.</p>
<p dir="ltr">Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan sekadar penghukuman, tetapi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum itu sendiri, sebagaimana yang diajarkan oleh teori hukum yang kita pegangi selama ini.</p>
<p dir="ltr">Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.&#8221;</p>
<p dir="ltr">Hingga berita ini diterbitkan, Polda NTT masih terus melakukan penyidikan dan belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.</p>
<p dir="ltr"><b>Penulis: MasBudi | Editor: Ismail Saleh</b></p>
<p dir="ltr">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.jejak-news.com/lkgsai-kawal-kasus-dugaan-bupati-kupang-polda-ntt-naikkan-ke-penyidikan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
