Dalam berbagai kesempatan, Menko AHY menegaskan bahwa penindakan tegas terhadap para mafia tanah tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, melainkan untuk memberikan keadilan restoratif serta mengembalikan rasa tenang dan kepastian hukum bagi rakyat kecil yang kerap menjadi korban penyerobotan lahan. Kolaborasi antara kementerian terkait dan aparat penegak hukum terbukti efektif dalam memulihkan hak-hak atas tanah milik warga maupun aset negara.

Pemerintah berkomitmen untuk terus merawat dan memperkuat kerja sama pengamanan hukum di sektor agraria dan tata ruang guna menutup celah bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan. Dukungan penuh dari jajaran Polri di tingkat pusat hingga daerah sangat diandalkan untuk mengawal program sertifikasi tanah dan penertiban administrasi pertanahan yang transparan.

Melalui langkah pemberantasan mafia tanah yang konsisten dan berkeadilan, pemerintah optimistis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak milik akan semakin meningkat. Stabilitas keamanan di sektor agraria ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan serta memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.(Yusuf)