Pelayanan Publik – Jejak News

Genjot Kompetensi Tenaga Kerja, Pemerintah Resmi Buka Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 untuk 12.128 Peserta

admin — Fri, 04 Sep 2026 11:26:06 +0000

JEJAK-NEWS.COM-Pemerintah kembali menunjukkan komitmen nyata dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang handal serta siap kerja melalui peresmian pembukaan program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4. Sebanyak 12.128 peserta dari berbagai daerah di seluruh penjuru tanah air tercatat mulai mengikuti rangkaian program pelatihan intensif ini guna mengasah keahlian spesifik di bidangnya masing-masing.

Program strategis nasional ini dirancang secara khusus untuk menjawab tantangan dunia industri modern yang kian kompetitif dan berbasis teknologi tinggi. Melalui kurikulum yang disusun selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), para peserta dibekali dengan keterampilan teknis praktis serta penguasaan soft skills yang siap pakai. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap lulusan program vokasi memiliki kompetensi riil yang langsung dapat diaplikasikan di lapangan kerja tanpa memerlukan waktu adaptasi yang terlalu lama.

Pemerintah optimistis bahwa langkah masif ini tidak hanya akan berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran terbuka di tingkat lokal maupun nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam mencetak tenaga kerja lokal yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global. Kehadiran program vokasi berkelanjutan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(Yusuf)

Percepat Pemenuhan Tenaga Spesialis, Kemenkes Buka Seleksi 25 Prodi Baru RSPPU dan Lepas 54 PPDS Batch IV

admin — Fri, 04 Sep 2026 11:13:30 +0000

JEJAK-NEWS.COM-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali mengambil langkah progresif dalam memperkuat sistem pendidikan kedokteran dan percepatan pemenuhan tenaga spesialis di Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal terkait, Kemenkes resmi meluncurkan seleksi 25 Program Studi (Prodi) baru di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU). Kebijakan strategis ini dirancang untuk mendongkrak kapasitas institusi pendidikan kedokteran berbasis rumah sakit agar mampu mencetak dokter spesialis dan subspesialis secara lebih cepat, merata, dan tepat sasaran di berbagai daerah.

Selain peluncuran seleksi prodi baru, agenda penting tersebut juga diisi dengan prosesi penyerahan sebanyak 54 Dokter Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Batch IV. Kehadiran para PPDS gelombang keempat ini diharapkan dapat langsung memperkuat lini pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan utama, sekaligus menjadi bagian integral dari transformasi sumber daya manusia kesehatan nasional. Kemenkes terus mendorong integrasi antara fasilitas pelayanan klinis dan dunia pendidikan guna memastikan kualitas kompetensi lulusan dokter spesialis berstandar tinggi serta siap menghadapi tantangan kesehatan masa depan.(Yusuf)

Transformasi Layanan: Integrasi SATUSEHAT RME Perkuat Pembiayaan Kesehatan Berbasis Mutu BPJS

admin — Thu, 03 Sep 2026 13:04:52 +0000

JEJAK-NEWS.COM-Pemerintah terus memperkuat transformasi digital di sektor kesehatan nasional melalui optimalisasi platform SATUSEHAT Rekam Medis Elektronik (RME). Langkah strategis ini dinilai menjadi fondasi penting bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada mutu serta hasil (outcome) layanan medis.

Dengan terintegrasinya data rekam medis pasien secara nasional, fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mampu menyajikan laporan medis yang akurat dan terstandardisasi. Hal ini akan memudahkan BPJS Kesehatan dalam melakukan verifikasi klaim secara objektif serta menerapkan skema pembiayaan yang adil berdasarkan kualitas perawatan yang benar-benar diterima oleh pasien. Transformasi ini tidak hanya memangkas birokrasi administrasi yang rumit bagi tenaga medis, tetapi juga memastikan bahwa alokasi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.(Yusuf)

Maksimalkan Tata Kelola, Instansi Pemerintah Matangkan Persiapan Verifikasi Penilaian Kapabilitas Kelembagaan

admin — Wed, 08 Jul 2026 12:10:35 +0000

JN-Jajaran birokrasi dan manajemen internal instansi pemerintah tengah mengintensifkan serangkaian langkah strategis guna menghadapi tahapan verifikasi penilaian kapabilitas kelembagaan yang akan dilaksanakan oleh tim asesmen nasional. Proses pematangan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik saat ini.

Agenda persiapan ini berfokus pada penguatan aspek kelembagaan yang mencakup evaluasi struktur organisasi, efisiensi pembagian tugas pokok, penataan regulasi internal, hingga pengondisian sistem manajemen risiko di setiap lini kerja. Seluruh satuan kerja diwajibkan melakukan peninjauan mandiri terhadap indikator kinerja utama guna mengidentifikasi celah administratif yang masih memerlukan perbaikan sebelum tim verifikator terjun langsung ke lapangan.

Pihak penanggung jawab program menjelaskan bahwa verifikasi penilaian kapabilitas ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban formalitas semata, melainkan instrumen ukur yang objektif untuk menilai sejauh mana sebuah lembaga mampu beradaptasi dengan reformasi birokrasi. Salah satu fokus krusial dalam persiapan ini adalah memastikan ketersediaan dan validitas dokumen pendukung yang terintegrasi secara digital, guna mempermudah proses pemeriksaan dan pembuktian empiris oleh tim penilai.

Melalui kematangan persiapan yang komprehensif ini, instansi optimistis dapat meraih predikat kelayakan tertinggi yang mencerminkan kedewasaan tata kelola organisasi. Keberhasilan dalam tahapan verifikasi ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, mempercepat pengambilan keputusan strategis, serta membangun kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap kinerja jajaran aparatur sipil negara.(Yonex)

Romo Syafi’i Minta Satuan Kerja Kemenag Bangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dengan Spirit Ibadah

admin — Sun, 05 Jul 2026 09:35:48 +0000

JN-Kementerian Agama Republik Indonesia terus mematangkan langkah dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani. Dalam kesempatan terbaru, Romo Syafi’i memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran satuan kerja (satker) di bawah naungan Kementerian Agama untuk berkomitmen penuh dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Ia menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi dan peningkatan mutu pelayanan publik tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administrasi formal. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama diminta untuk menanamkan spirit ibadah dalam menjalankan tugas tersebut, sehingga integritas yang terbangun lahir dari kesadaran moral yang mendalam.

Menurut penjelasannya, penerapan Zona Integritas yang berlandaskan nilai keagamaan akan menciptakan ekosistem kerja yang transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan spiritual ini, setiap pegawai diharapkan mampu membentengi diri dari segala bentuk praktik penyimpangan anggaran serta pungutan liar.

Lebih lanjut, transformasi ini diarahkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan keagamaan maupun pendidikan keagamaan. Pihak kementerian mengimbau agar seluruh kepala satuan kerja segera melakukan evaluasi internal dan mempercepat implementasi program pencegahan korupsi guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berwibawa.(Yonex)

Menatap Dekade Baru Bhayangkara: Menakar Janji Reformasi dan Privilese Kekuasaan Korps Baju Cokelat

admin — Wed, 01 Jul 2026 03:48:13 +0000

BOGOR, -Jejak News, —Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menginjak usia ke-80 tahun pada Rabu (1/7). Di bawah guyuran atmosfer Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, perayaan Hari Bhayangkara ke-80 ini dilepas bukan sekadar sebagai upacara seremonial, melainkan sebagai sebuah garis demarkasi krusial bagi transformasi Korps Baju Cokelat menuju institusi yang adaptif dan berorientasi penuh pada publik.

Penata Kehumasan Utama Polri Tk II, Brigjen Pol. Dicky Sondani, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa manifesto utama dalam perayaan tahun ini bertajuk “Polri untuk Masyarakat”. Tema ini dilekatkan sebagai alarm pengingat bagi seluruh lini korps agar mengembalikan hakekat pengabdian kepada titik nadir kepentingan publik.

“Artinya, Polri sebagai penjaga keamanan dalam negeri siap melaksanakan tugas menjaga keamanan, meningkatkan pelayanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Momentum ini juga menjadi refleksi agar Polri ke depan semakin Presisi, semakin adaptif,” ujar Brigjen Pol. Dicky Sondani di sela-sela acara.

Secara historis, usia 80 tahun merupakan perjalanan dialektis yang panjang sejak Polri dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri pada 1 Juli 1946. Sejak saat itu, institusi ini diletakkan langsung di bawah kendali Presiden—sebuah posisi strategis yang menuntut kedewasaan organisasi tinggi.

Kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di lapangan upacara dinilai mempertegas garis loyalitas struktural sekaligus memperkuat sinergisitas eksekutif dan otoritas keamanan nasional.

“Sebagai institusi yang berada langsung di bawah Presiden, Polri memiliki loyalitas tinggi kepada pimpinan dan terus berkomitmen menjadi penegak hukum yang profesional, humanis, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tambah Dicky.

Digitalisasi vs Kejahatan Transnasional

Guna menjawab tantangan zaman modern, reformasi Polri kini bertumpu pada modernisasi pelayanan berbasis teknologi digital. Optimalisasi platform seperti Call Center 110, SKCK Online, hingga kanal transparansi aduan Propam diklaim menjadi ujung tombak untuk memangkas sekat birokrasi antara petugas dan warga.

Di sisi penegakan hukum, Polri juga memperluas penetrasi taktis ke ruang siber dengan membentuk Direktorat Siber di tingkat Kepolisian Daerah (Polda). Langkah ekspansif ini didukung pembaruan instrumen investigasi forensik digital untuk memburu jaringan kejahatan lintas negara—mulai dari pusaran judi online, jeratan pinjaman online ilegal, hingga eksploitasi seksual berbasis siber.

Melalui kehadiran ragam elemen sipil—mulai dari Pramuka, Banser, hingga organisasi kemasyarakatan di lokasi upacara—Polri berupaya mengirimkan pesan simbolis bahwa integrasi antara negara dan masyarakat sipil adalah kunci utama dari stabilitas keamanan nasional masa depan.

Parade digitalisasi dan etalase komitmen humanis telah tuntas dipamerkan di lapangan upacara. Namun, profesionalisme sejati sebuah institusi keamanan tidak akan pernah bisa diukur dari kemewahan algoritma aplikasi pintar atau presisinya langkah kaki dalam barisan. Eksistensi polisi diuji ketika warga yang paling rapuh mengetuk pintu ruang tahanan kecil di pelosok negeri demi mencari keadilan tanpa membawa modal uang atau jabatan.

Ketika jargon “Polri untuk Masyarakat” terus digelorakan, publik berhak mencurigai apakah itu komitmen otentik atau sekadar kosmetik bahasa untuk menutupi kecemasan institusi. Menempatkan kepolisian langsung di bawah ketiak presiden adalah hak istimewa ketatanegaraan yang sangat mahal harganya. Taruhannya adalah kemandirian hukum agar tidak tergoda menjadi alat politik kekuasaan.

Kita tidak membutuhkan aparat yang mahir menunduk di bawah komando otoritas, melainkan kesatria hukum yang berani berdiri tegak menghadapi badai ketidakadilan. Selamat ulang tahun ke-80, Bhayangkara. Berhentilah sibuk mengamankan sistem, mulailah sungguh-sungguh merawat keselamatan warga negara.

Reporter: Ananta Fathur| Editor: Ismail Saleh

Akselerasi Infrastruktur Larangan, Pemkot Tangerang Rampungkan Pengaspalan Jalan Adam Malik dan Normalisasi Saluran Kreo

admin — Wed, 10 Jun 2026 13:04:11 +0000

TANGERANG, Jejak News — Peningkatan kualitas hidup masyarakat urban tidak melulu soal pembangunan megaproyek, melainkan tentang seberapa cepat pemerintah daerah merespons urat nadi harian warganya. Prinsip humanis inilah yang tengah ditunjukkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui aksi simultan perbaikan jalan dan normalisasi saluran air di wilayah strategis Kecamatan Larangan.

Dalam beberapa hari terakhir, perhatian penuh dicurahkan pada pemulihan Jalan Adam Malik, Kelurahan Cipadu Jaya. Jalur ini bukan sekadar jalan biasa, melainkan akses vital perbatasan yang menghubungkan aktivitas ekonomi Kota Tangerang dengan kawasan Petukangan, Jakarta Selatan.

Camat Larangan, Nasrullah, mengonfirmasi bahwa pengerjaan yang diarsiteki oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang tersebut kini telah memasuki fase akhir. Fokus utama pengerjaan disasarkan pada pengaspalan ulang (hotmix) di sejumlah titik berlubang yang selama ini dikeluhkan mengganggu kenyamanan berkendara.

”Kami turut memantau perkembangan proses perbaikan Jalan Adam Malik beberapa hari terakhir. Perbaikan ini dilakukan secara bertahap dan diharapkan dapat mendukung mobilitas harian masyarakat. Apalagi, ini merupakan jalur penting yang menghubungkan kawasan pemukiman dengan Jalan Raya Ciledug ke arah Jakarta,” ujar Nasrullah saat meninjau lokasi, Rabu (10/06/2026).

Perbaiakn jalan diwilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang

Langkah proaktif ini mendapat respons masif dan positif dari warga sekitar serta para komuter interlokal yang menggantungkan mobilitasnya pada jalur tersebut. Sembari pengerjaan dituntaskan, Pemkot Tangerang tetap mengimbau para pengendara untuk menjaga kewaspadaan dan menurunkan laju kendaraan demi keselamatan bersama di area proyek.

Bergerak Cepat Amankan Saluran Air dari Risiko Genangan

Tidak berhenti pada estetika dan kelancaran jalan, aspek keselamatan lingkungan hidup juga menjadi prioritas. Di lokasi berbeda, tepatnya di Jalan AMD X RT 02/RW 09, Kelurahan Kreo, pasukan teknis DPUPR bergerak tak kalah cepat sejak Selasa (09/06/2026) untuk menyedot endapan lumpur yang menyumbat saluran drainase warga.

Nasrullah menjelaskan, pendangkalan yang terjadi di kawasan Kreo tersebut berpotensi besar menghambat debit aliran air. Jika dibiarkan tanpa penanganan segara, penyumbatan ini dipastikan akan memicu genangan yang merugikan kenyamanan lingkungan, terutama saat intensitas hujan meningkat.

”Proses penanganan tersebut dimonitor langsung oleh Kasie Ekbang Kelurahan Kreo dan jajaran DPUPR. Pendangkalan akibat endapan lumpur dapat mengurangi kapasitas saluran. Karena itu, penanganan dilakukan sesegera mungkin agar risiko genangan dapat kita minimalkan,” urai Nasrullah.

Melalui momentum ini, Pemkot Tangerang juga mengetuk kesadaran kolektif masyarakat. Di tengah upaya teknis yang dilakukan negara, peran serta warga dalam menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah domestik ke dalam saluran air tetap menjadi kunci utama kelestarian infrastruktur. Kesadaran humanis ini diperlukan karena sampah rumah tangga kerap menjadi faktor utama yang mempercepat pendangkalan drainase.

Perbaikan jalan di Adam Malik dan normalisasi drainase di Kreo adalah potret nyata bagaimana sebuah kebijakan dihadirkan untuk menjawab langsung jeritan harian warga di akar rumput. Dengan merawat akses perbatasan dan menjaga kelancaran saluran air, Pemkot Tangerang tidak sekadar sedang menggelar aspal atau menguras lumpur.

ebih dari itu, mereka sedang merajut kembali rasa aman dan kenyamanan bertransportasi bagi publik—sebuah ikhtiar pembangunan yang memosisikan manusia dan ruang hidupnya sebagai pusat dari setiap orientasi pelayanan birokrasi.

Reporter: Abdul Manaf| Editor: FIsmail Saleh

Bapenda Kota Tangerang Matangkan Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Demi Validasi Data

admin — Wed, 10 Jun 2026 13:03:24 +0000

TANGERANG, Jejak News— Mewujudkan sistem perpajakan daerah yang berkeadilan dan transparan menuntut kesiapan instrumen data yang presisi serta kapasitas aparatur yang mumpuni. Menyadari urgensi tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang mengambil langkah progresif dengan memperkuat kualitas tata kelola pajak daerah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusianya.

Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Agenda strategis ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai Selasa (09/06/2026) hingga Rabu (10/06/2026).

Sekretaris Bapenda Kota Tangerang, Hastuti Handayani, mengungkapkan bahwa kegiatan ini dirancang secara inklusif untuk menyamakan persepsi dari level pengambil kebijakan hingga pelaksana di lapangan. Sebanyak 30 pegawai Bapenda, mulai dari unsur pimpinan hingga staf teknis yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan PBB-P2, dilibatkan secara intensif.

“Bimtek ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas seluruh peserta terkait penilaian NJOP bumi serta pemutakhiran Zona Nilai Tanah. Kami berharap ilmu yang diperoleh dapat dipahami secara menyeluruh dan diimplementasikan secara optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Hastuti saat membuka acara.

Bukan sekadar rutinitas administratif, pemutakhiran data tanah memiliki dimensi humanis yang erat kaitannya dengan hak perlindungan ekonomi warga negara. Hastuti menjelaskan bahwa penilaian NJOP dan pemutakhiran ZNT memegang peranan krusial untuk melahirkan basis data perpajakan yang valid, akurat, dan sesuai dengan dinamika nilai pasar riil di lapangan.

Melalui data yang sahih, potensi kekeliruan dalam penetapan nominal pajak dapat diminimalisasi. Hal ini menjadi kunci utama agar proses penarikan PBB-P2 tidak lagi dipandang sebagai beban sepihak, melainkan instrumen pembangunan yang objektif dan proporsional.

“Selain memperkuat aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Bapenda Kota Tangerang dalam mendukung reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan daerah,” tegas Hastuti.

Selama jalannya bimtek, para peserta digembleng dengan berbagai materi esensial. Kurikulum pelatihan mencakup metode penilaian NJOP bumi mutakhir, teknik pemetaan dan pemutakhiran instrumen ZNT, hingga pemahaman komprehensif atas implementasi regulasi terbaru yang mengatur tata kelola PBB-P2 di Indonesia.

Ikhtiar yang ditempuh Bapenda Kota Tangerang ini mengirimkan pesan kuat tentang arah baru pengelolaan keuangan daerah di tanah air. Bahwa di balik angka-angka target pendapatan daerah, ada hak-hak publik yang harus dijaga lewat prinsip akurasi dan transparansi.

Dengan menyelaraskan kompetensi aparatur terhadap dinamika pemutakhiran nilai tanah, Pemkot Tangerang tidak hanya sedang mengamankan pendapatan daerah, melainkan sedang menenun fondasi birokrasi yang humanis—sebuah sistem di mana kepatuhan pajak lahir dari rasa percaya masyarakat terhadap keadilan basis data yang objektif.

Reporter: Sanusi| Editor: Ismail Saleh

Akselerasi SPBE: Pembinaan Pemerintah Digital Provinsi Jawa Tengah Pacu Kualitas Layanan Publik

admin — Sun, 07 Jun 2026 01:45:50 +0000

JN-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus bergerak dinamis dalam mempercepat implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini diwujudkan melalui program pembinaan pemerintah digital yang masif guna mendorong seluruh instansi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah agar mampu menghadirkan ekosistem pelayanan publik yang lebih lincah, modern, dan terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.

Langkah pembinaan ini merupakan wujud nyata dari komitmen jangka panjang dalam mewujudkan reformasi birokrasi berdampak yang inklusif. Pemerintah memandang bahwa penataan sistem digital penunjang kinerja aparatur tidak boleh berjalan sendiri-sendiri secara parsial. Oleh karena itu, standardisasi draf arsitektur aplikasi dan interkoneksi satu data terus dimatangkan demi memangkas jalur birokrasi yang gemuk serta memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat arus bawah.

Seluruh rangkaian program pembinaan dan transformasi digital di Jawa Tengah dikawal ketat dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyelewengan. Melalui sistem pengawasan berlapis dan penerapan audit teknologi informasi secara berkala, pemerintah memastikan ekosistem digital terbebas dari celah keamanan siber serta higienis dari praktik pungutan liar (pungli) maupun pemborosan anggaran akibat duplikasi aplikasi.

“Pembinaan pemerintah digital di Provinsi Jawa Tengah ini adalah komitmen kita bersama untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berwibawa bagi seluruh warga. Kita ingin memastikan integrasi sistem berjalan selaras dengan peningkatan kapasitas SDM di tingkat daerah tapak. Dengan tata kelola yang bersih dan adaptif, digitalisasi ini hadir sebagai jangkar utama dalam mendorong efisiensi pembangunan daerah,” urai perwakilan tim pembina tata kelola digital.(Yonex)

Bapenda Kota Tangerang Perkuat ETPD Lewat Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah

admin — Fri, 29 May 2026 11:59:36 +0000

TANGERANG – Jejak News, Komitmen perluasan jangkauan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik terus digelorakan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Banten. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang secara resmi kembali memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Penguatan regulasi berbasis teknologi ini dilakukan melalui rangkaian sosialisasi masif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang menyasar berbagai lini sektor pelayanan publik strategis secara simultan pada Jumat (29/5/2026).

Sejauh ini, jalannya sosialisasi ETPD tersebut telah sukses digelar untuk kluster pelayanan kesehatan, dunia perusahaan, serta sektor pendidikan. Otoritas terkait juga menegaskan akan terus memperluas cakupan edukasi ini hingga menyentuh sektor bisnis komersial dan industri pariwisata dalam waktu dekat. Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh ekosistem pendapatan daerah dapat terintegrasi ke dalam jaringan digital yang terpadu.

Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa, menyatakan bahwa selaku Koordinator Pendapatan sekaligus mengemban amanah sebagai sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Bapenda menggelar kegiatan ini sebagai urat nadi utama dalam memperluas penerapan transaksi non-tunai (cashless). Hal ini bertujuan agar instrumen keuangan pada layanan publik berjalan dengan lebih praktis, transparan, aman dari potensi kebocoran anggaran, serta sepenuhnya akuntabel.

”Penerapan transaksi digital menjadi langkah penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efisien, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran daerah,” papar Kiki Wibhawa secara gamblang kepada awak media, Jumat (29/5/2026).

Melalui agenda sosialisasi yang terstruktur ini, Bapenda Kota Tangerang juga aktif mendorong peningkatan pemahaman (awareness) masyarakat luas dan para pelaku penyedia layanan terkait teknis penggunaan sistem pembayaran non-tunai dalam berbagai corak transaksi harian.

Kiki menambahkan, dengan penguatan ETPD yang terus diakselerasi secara berkala, Pemerintah Kota Tangerang menaruh harapan besar agar ekosistem transaksi digital di Kota Tangerang dapat tumbuh semakin luas. Hal tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mendukung percepatan digitalisasi daerah secara menyeluruh, inklusif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat akar rumput.

Digitalisasi Keuangan Daerah dan Urgensi Transparansi Fiskal

Langkah progresif Bapenda Kota Tangerang dalam menggenjot ETPD ini langsung menarik perhatian publik di tingkat nasional, Fenomena ini memotret keseriusan pemerintah daerah di Indonesia dalam mengejar target inklusi keuangan digital nasional.

Bagi lanskap ekonomi makro domestik, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bukan lagi sekadar tren teknologi, melainkan instrumen krusial untuk menekan laju ekonomi bayangan (shadow economy) dan praktik pungutan liar (pungli) di lini pelayanan publik. Ketika sistem pembayaran retribusi kesehatan, sekolah, dan bisnis dialihkan ke jalur digital, setiap rupiah yang masuk ke kas daerah tercatat secara real-time dan presisi.

Jurnalisme pembangunan menilai, keberhasilan Kota Tangerang dalam menyusun standardisasi TP2DD ini dapat menjadi cetak biru (blueprint) ideal bagi daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya wilayah penyangga ibu kota, untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan infrastruktur publik secara mandiri tanpa ketergantungan absolut pada dana perimbangan pusat.

Mengukir Kedaulatan Finansial di Era Digital

Akselerasi ETPD yang digaungkan di Kota Tangerang adalah bukti nyata bahwa birokrasi tidak selalu harus kaku, lambat, dan berbelit-belit. Melalui ketukan digital pada sistem pembayaran pajak dan retribusi, sekat-sekat pembatas antara masyarakat dan pemerintah daerah berhasil diruntuhkan. Transaksi non-tunai adalah jembatan menuju peradaban baru tata kelola pemerintahan yang bersih, di mana transparansi diletakkan di atas segalanya.

Bagi setiap warga Kota Tangerang dan pelaku usaha yang terlibat, transformasi ini adalah bentuk kemudahan nyata yang menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasional. Mengubah kebiasaan dari transaksi tunai menjadi digital memang memerlukan adaptasi dan edukasi yang konsisten, namun hasilnya adalah fondasi ekonomi daerah yang jauh lebih kokoh dan tepercaya.

Semoga langkah adaptif dari Kota Tangerang ini terus menggelinding menjadi bola salju perubahan yang positif, memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan oleh rakyat mengalir utuh kembali untuk kesejahteraan bersama di bawah payung pemerintahan yang modern dan berintegritas.

Pewarta: Mira Fitrianingsih Lesmana,
Editor: Ismail Saleh