Dalam arahannya, Wamen ATR/Waka BPN menekankan bahwa Inspektorat Jenderal memiliki peran vital sebagai benteng pertahanan utama dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pertanahan. Kehadiran early warning system dinilai sangat penting untuk mendeteksi serta memitigasi potensi penyimpangan, sengketa, maupun praktik pungutan liar sebelum berkembang menjadi masalah tata kelola yang lebih besar.

Kementerian ATR/BPN menaruh perhatian serius terhadap percepatan pembenahan pelayanan publik, perlindungan hak atas tanah masyarakat, serta pemberantasan mafia tanah secara tuntas. Irjen baru diminta aktif melakukan audit berbasis risiko, memperketat pengawasan terhadap proses sertifikasi tanah, serta memastikan tindak lanjut atas aduan masyarakat dijalankan dengan cepat dan berkeadilan.

Pemerintah optimistis bahwa melalui penguatan pengawasan internal yang proaktif, berintegritas, dan berbasis digital, Kementerian ATR/BPN dapat mewujudkan tata kelola birokrasi pertanahan yang bersih, profesional, serta semakin dipercaya oleh masyarakat luas.(Yusuf)