JAKARTA, Jejak News— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap Cory Erin Hardi (CRH), tersangka dari pihak swasta yang terseret dalam Operasi Tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Langkah ini diambil seiring dengan keberhasilan penyidik membongkar praktik lancung berupa pemberian mahar ratusan juta rupiah demi memonopoli proyek pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan lokal.

Cory Erin Hardi, yang diketahui berprofesi sebagai marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA), diduga kuat menjadi aktor pemberi suap untuk mengamankan posisi perusahaannya sebagai pemasok utama di instansi pemerintahan daerah. Tindakan penahanan ini menegaskan komitmen KPK dalam membersihkan sektor pendidikan dari intervensi modal yang koruptif.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (09/06/2026), menjelaskan bahwa kongkalikong ini terendus dari sebuah pertemuan rahasia di ibu kota. Cory kedapatan melakukan pertemuan tatap muka dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sesdisdikbud) Kabupaten Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN), di salah satu hotel di Jakarta pada Sabtu (06/06/2026).

“Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari CRH. Penerimaan dari pihak swasta tersebut, diduga terkait pengadaan-pengadaan sebelumnya,” ungkap Taufik kepada media.

Berdasarkan penyelidikan intensif, PT MSA diketahui bertindak sebagai supplier perangkat smart board kepada PT MIT yang sebelumnya sukses memenangkan proyek pengadaan di Disdikbud Pemkab Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2025. Penyerahan uang tunai setengah miliar rupiah oleh Cory kepada Abi Nurwardani disinyalir merupakan investasi haram dengan dalih untuk “menjaga hubungan baik”.

Taufik menegaskan, istilah hubungan baik tersebut hanyalah kedok normatif untuk memuluskan tindak pidana korupsi. Tujuan utama dari aliran dana ini adalah agar birokrasi daerah memberikan jaminan karpet merah bagi perusahaan Cory dalam proses lelang proyek-proyek Pemkab Muara Enim pada masa mendatang.

“Di balik pemberian tersebut ada maksud dan tujuan, agar pihak swasta dapat menjaga ‘hubungan baik ke depan’ dengan pemerintah daerah, sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya,” imbuh Taufik secara gamblang.

Dalam perkara korupsi massal ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yang kini resmi mengenakan rompi oranye, yaitu:

Sengkarut korupsi ini kian benderang setelah Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa gurita kasus ini menyeret langsung sang kepala daerah, Bupati Edison. Hasil penggeledahan dan pelacakan tim penindak di lapangan menegaskan bahwa Bupati Edison diduga kuat menerima jatah atau fee persentase dari setiap proyek pengadaan yang dicairkan melalui Disdikbud.

Sebagai bentuk nyata penyelamatan aset negara, KPK berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang tunai yang jumlahnya mencapai Rp2 miliar. Dana segar ini diduga merupakan bagian dari aliran suap terstruktur yang sedianya akan didistribusikan kepada sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Muara Enim, termasuk untuk mempertebal kantong pribadi Bupati Edison.

Penahanan Cory Erin Hardi bersama jajaran penguasa di Kabupaten Muara Enim menjadi sebuah peringatan keras bagi ekosistem dunia usaha di Indonesia. Istilah “menjaga hubungan baik” yang diwujudkan lewat gelontoran uang ratusan juta rupiah ke kantong pejabat adalah bentuk nyata tindakan yang merusak keadilan pasar dan mencederai hak perlindungan sosial anak-anak sekolah.

Sektor pendidikan yang sejatinya menjadi kawah candradimuka masa depan bangsa, hancur seketika saat dijadikan ladang bancakan komparator pemburu rente.

Ketegasan KPK menyita barang bukti senilai Rp2 miliar menjadi pesan humanis yang mutlak: bahwa hukum baru Indonesia tidak akan pernah menoleransi pengusaha hitam yang mencoba membeli kebijakan daerah, dan integritas pengadaan barang milik negara harus dikembalikan sepenuhnya demi kemaslahatan rakyat di akar rumput.

Reporter: Alan Aditya| Editor: Ismail Saleh

KPK secara resmi menahan empat tersangka utama yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim Tahun Anggaran 2025-2026.

Para tersangka tersebut adalah EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030; ABN yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkab Muara Enim; AD yang bertindak sebagai orang kepercayaan Bupati; serta CRH, pihak swasta selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA).

Untuk kepentingan penyidikan, penahanan para tersangka dilakukan secara terpisah di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tersangka ABN dan CRH ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 hingga 27 Juni 2026. Sementara sang Bupati, EDS, bersama orang kepercayaannya, AD, menyusul ditahan sejak 9 hingga 28 Juni 2026.

Konstruksi perkara memuakkan ini bermula dari sebuah pertemuan tertutup antara ABN dan CRH di sebuah hotel di Jakarta pada Sabtu (06/06/2026). Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima uang tunai instan sebesar Rp500 juta dari CRH. Uang tersebut diberikan sebagai mahar demi “menjaga hubungan baik” agar korporasi swasta tersebut dijamin kembali memenangkan proyek-proyek strategis di berbagai instansi Pemkab Muara Enim ke depan, tidak terbatas di lingkungan Disdikbud saja.

Penyidikan mendalam KPK kemudian menyingkap fakta yang jauh lebih mengejutkan. Di bawah instruksi langsung dan kendali Bupati EDS, tersangka ABN menggerakkan jaringan perantara untuk menarik setoran uang secara berkala dari para rekanan atau kontraktor proyek di Disdikbud Pemkab Muara Enim.

Agar tidak terendus oleh otoritas pengawas keuangan, aliran dana korupsi tersebut disamarkan secara rapi menggunakan dua modus utama: setoran tunai langsung (cash) atau ditampung melalui mekanisme buka-tutup rekening atas nama orang lain (nominee).

KPK juga berhasil memetakan formula pembagian keuntungan (fee) dari total nilai proyek yang telah disepakati para komplotan ini secara terperinci, yaitu:

Dari serangkaian penggeledahan dan penangkapan, tim penindak KPK bergerak cepat menyita barang bukti bernilai fantastis. Total hak publik yang berhasil diselamatkan mencapai kurang lebih Rp1,9 miliar, yang terdiri atas pecahan uang tunai rupiah, mata uang asing (valas), saldo mengendap dalam rekening nominee, serta berbagai bentuk Barang Bukti Elektronik (BBE) yang memuat rekam jejak transaksi digital para tersangka.

Atas tindakan mencederai amanah publik tersebut, penegakan hukum tegas bersiap menjerat para pelaku. Tersangka EDS, ABN, dan AD dibidik dengan pasal berlapis, yakni Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001), juncto Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, tersangka CRH selaku pemberi suap atau pihak swasta dijerat dengan Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta juncto Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2026 jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pengungkapan skema persentase jatah fee yang begitu rapi hingga pemanfaatan rekening nominee dalam kasus ini menunjukkan betapa korupsi di tingkat daerah telah bermutasi menjadi sebuah sistem yang dingin dan terencana. Tindakan memotong anggaran pendidikan demi memperkaya segelintir elite adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap hak-hak dasar anak bangsa di Muara Enim.

Keberhasilan KPK menyita barang bukti senilai Rp1,9 miliar ini bukan sekadar keberhasilan matematis penegakan hukum, melainkan sebuah seruan kemanusiaan yang tegas: bahwa kedaulatan anggaran daerah harus dikembalikan penuh untuk kesejahteraan rakyat, dan sistem hukum baru Indonesia tidak akan pernah memberi ruang bagi para perampok uang negara untuk bersembunyi di balik rekayasa administrasi dan perbankan. 

Reporter: Yusrizal| Editor: Ismail Saleh

Penangkapan kelima oknum auditor negara tersebut diduga kuat berkaitan dengan aliran dana suap dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatra Selatan. Suap ini disinyalir diberikan untuk menjinakkan atau mengondisikan hasil temuan audit pemeriksaan BPK terhadap sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa.

“Kami menyampaikan update lanjutan peristiwa tangkap tangan kemarin di Sumatra Selatan. KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan, di mana berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/06/2026).

Meskipun identitas rinci kelima ASN tersebut belum dibeberkan secara mendetail, KPK memastikan bahwa uang pelicin ini mengalir demi menutup mata auditor atas keganjilan proyek di lapangan. “Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah smart TV yang kemarin sudah dijelaskan dalam konstruksi perkara ini,” tambah Budi. Saat ini, kelima pegawai BPK tersebut masih berstatus terperiksa, dan penyidik memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Operasi senyap ini bermula pada Minggu (07/06/2026) malam, saat tim penindak KPK menciduk Bupati Muara Enim, Edison, di Sumatra Selatan. Menyusul gelar perkara yang intensif, KPK resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka utama dalam sengkarut pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Keempat tersangka yang kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK hingga 28 Juni tersebut adalah:

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa konspirasi ini terendus saat Sekretaris Disdikbud, Abi Nurwardani, melakukan pertemuan rahasia dengan Cory Erin Hardi di sebuah hotel di Jakarta pada Sabtu (06/06/2026). Dalam pertemuan itu, Cory menyerahkan uang tunai sebesar Rp 500 juta kepada Abi sebagai mahar untuk “menjaga hubungan baik” agar korporasinya dapat terus dimenangkan dalam proyek-proyek masa depan di Kabupaten Muara Enim.

Guna menyamarkan jalur pidana korupsinya, para tersangka diketahui menggunakan siasat yang sangat terstruktur. KPK membongkar modus penampungan dana suap yang menggunakan rekening atas nama orang lain (nominee) dengan sistem buka-tutup rekening secara berulang.

Begitu uang suap masuk ke rekening penampungan dan langsung didistribusikan kepada para aktor utama, rekening tersebut segera ditutup, untuk kemudian membuka rekening baru atas nama orang lain saat proyek berikutnya cair. Tragisnya, rekening yang dikorbankan untuk menampung uang haram bernilai ratusan juta ini di antaranya menggunakan identitas para pekerja bawah.

“Artinya, membuka rekening untuk penampungan, nanti kalau sudah habis dan didistribusikan, mereka buka lagi dengan rekening baru. Ada yang atas nama office boy (OB), kemudian beberapa pegawai di lingkup Pemkab,” beber Budi Prasetyo memungkasi keterangannya.

Penangkapan beruntun yang menyasar kepala daerah hingga merembet ke benteng pengawas keuangan negara (BPK) ini menjadi potret buram sekaligus tamparan keras bagi integritas birokrasi di tanah air. Ketika lembaga yang dipercaya menjaga akuntabilitas uang rakyat justru ikut tergiur masuk dalam jebakan lingkaran setan suap, keadilan publik jelas sedang dipertaruhkan.

Langkah berani KPK dalam membongkar modus berlapis—mulai dari penggunaan rekening office boy hingga suap auditor—mengirimkan pesan tak terbantahkan ke seluruh pelosok negeri: bahwa seketat apa pun tabir korupsi ditutupi dengan kekuasaan dan rekayasa perbankan, ia akan tetap runtuh di hadapan komitmen penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu.

Reporter: Ananta Fathur| Editor: Faisal/ Ismail Saleh

Delapan tersangka tersebut kini resmi dijebloskan ke sel tahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 4 hingga 23 Juni 2026. Tersangka JSP, GST, dan RAA mendekam di Rutan Cabang ACLC KPK. Sementara lima aktor utama lainnya, termasuk SK, SMG, JS, TBS, dan BGS, ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Pengungkapan perkara ini menjadi potret pilu runtuhnya integritas di pintu gerbang kedaulatan negara. Praktik rasuah ini diotaki oleh Silmy Karim saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada rentang waktu 2023–2024 . Modusnya, SK memanfaatkan rantai jabatan vertikal untuk ‘meminta jatah’ dari setiap lini pengurusan izin tinggal pemohon asing melalui Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) 

Perintah culas ini kemudian dieksekusi di lapangan oleh dua Kasubdit, Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS), yang secara sengaja menarik biaya ekstra atau pungli di luar tarif resmi administrasi Alhasil, setiap permohonan dokumen keimigrasian—mulai dari perpanjangan izin tinggal sementara (KITAS), alih status, pembaruan domisili, hingga berkas dependen—memiliki “harga” tidak resmi yang mencekik para sponsor dan WNA.

Untuk mengelabui aparat hukum, uang haram sekurang-kurangnya Rp 145,5 miliar dikumpulkan melalui pemanfaatan jaringan rekening atas nama orang lain (nominee). Penyelidikan KPK mengungkap fakta unik sekaligus ironis: distribusi uang haram yang dibagikan setiap hari Jumat ini menggunakan sandi atau kode khusus berbau seni dan spiritual.

Istilah ‘malaikat’ dipakai khusus sebagai representasi aliran uang untuk para pejabat tinggi kementerian. Sementara pembagian porsi uang mingguan bagi oknum di bawahnya menggunakan analogi formasi konser grup band, yakni kode vokalis, gitaris, backing vocal, hingga koreografer.

Dari hasil penggeledahan dan penangkapan, KPK berhasil mengamankan aset kekayaan senilai Rp 17,5 miliar yang diduga kuat merupakan hasil dari kejahatan ini. Rincian barang bukti yang disita meliputi 7 unit mobil mewah, 15 unit sepeda motor, 11 unit sepeda, tumpukan saldo di berbagai rekening bank, mata uang asing (USD dan SGD), hingga kepemilikan sejumlah akun aset kripto.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pembongkaran gurita pungli ini merupakan keberhasilan strategi investigasi berbasis data modern. Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari penanganan perkara izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2025 lalu . Langkah penindakan diperkuat setelah KPK mencermati ketidaksesuaian laporan transaksi keuangan dari 35 pegawai Kementerian Imipas yang disodorkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Atas perbuatan culas tersebut, Silmy Karim dkk dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ke depan, lembaga antirasuah memastikan tidak akan berhenti pada pasal pemerasan dan gratifikasi belaka. Penyidik kini tengah mendalami potensi penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk melacak aset-aset yang telah disamarkan. Momentum ini juga mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan integrasi sistem pelayanan publik lintas kementerian secara total, guna memutus mata rantai birokrasi kaku yang rawan dikomersialisasikan.

Ketika kode-kode kreatif seperti nama anggota grup band disalahgunakan untuk mendistribusikan uang haram hasil pemerasan, hal itu memperlihatkan betapa korupsi di negeri ini telah mengalami domestikasi yang akut. Penahanan delapan pejabat teras keimigrasian ini bukan hanya tentang memenjarakan para pelanggar hukum, melainkan sebuah pesan keras dari penegak hukum, yakni bahwa tembok birokrasi tidak boleh lagi menjadi tempat persembunyian yang aman bagi para pencuri hak kedaulatan negara. Transparansi harus ditegakkan, walau harus meruntuhkan jubah kekuasaan tertinggi sekalipun.

Reporter: Yusuf| Editor: Faisal, Ismail Saleh

Langkah agresif KPK ini mengejutkan publik nasional dan menjadi sorotan utama di berbagai lini masa berita populer. Skandal ini tidak sekadar mengungkap angka kerugian finansial yang masif, melainkan memperlihatkan bagaimana hak kedaulatan administrasi negara dikomersialisasikan secara sistematis lewat mekanisme “biaya ekstra” atau pungutan liar (pungli) 

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih Jakarta, Ketua KPK Setyo Budiyanto memaparkan konstruksi perkara yang menjerat para tersangka . Praktik lancung ini diduga diinisiasi oleh Silmy Karim pada rentang waktu 2023–2024 saat dirinya masih mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Imigrasi .

Modus operandi yang digunakan bertumpu pada penyalahgunaan wewenang secara vertikal dengan skema “meminta jatah” dari setiap dokumen izin tinggal yang diproses 

“Saudara SK diduga melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA melalui Saudara JS selaku Direktur Izin Tinggal,” ungkap Setyo Budiyanto di hadapan media, Kamis (4/6/2026).

Instruksi tersebut kemudian diturunkan secara berjenjang kepada para Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal untuk menarik biaya tambahan di luar tarif resmi kepada para penjamin, sponsor, maupun pengurus dokumen WNA Pungutan ilegal ini menyasar seluruh lini pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi (Kanim), mulai dari perpanjangan izin tinggal sementara, alih status, pembaruan domisili, hingga pengurusan berkas dependen.

KPK mencatat aliran dana haram yang terkumpul sepanjang periode 2022–2026 dari praktik pemerasan ini mencapai angka fantastis, yakni sekurang-kurangnya Rp 145,5 miliyar  Ironisnya, uang tersebut didistribusikan secara berkala kepada para oknum pejabat setiap pekan, tepatnya pada hari Jumat. Silmy Karim sendiri diperkirakan menerima bagian sebesar Rp 100 juta per minggu dari rantai pungli tersebut.

Sebagai bagian dari penegakan hukum, penyidik KPK bergerak cepat menyita berbagai barang bukti bernilai tinggi, termasuk tumpukan uang tunai dalam bentuk valuta asing (USD dan SGD), emas logam mulia, serta sejumlah aset kendaraan mewah yang diduga bersumber dari dana hasil kejahatan.

Pengungkapan skandal pemerasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari strategi penindakan berbasis analisis data keuangan modern [sk.1]. Ketua KPK mengungkapkan bahwa penyelidikan rahasia ini merupakan hasil pengembangan dari kasus korupsi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dikawal pada tahun 2025 lalu.

Kolaborasi erat antara KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi kunci dalam melacak ekosistem korupsi yang tertutup ini. Laporan mutasi keuangan yang diserahkan PPATK menemukan adanya indikasi pencucian uang dan aliran dana mencurigakan yang jauh lebih mengerikan.

“Ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019 sampai dengan 2025 dengan total nilai mencapai Rp 366,7 miliar,” jelas Setyo Budiyanto.

Penemuan ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik yang bersentuhan dengan dunia internasional masih menghadapi tantangan integritas yang sangat berat. Komersialisasi hukum keimigrasian tidak hanya mencederai marwah institusi penegak hukum, tetapi juga merusak citra Indonesia di mata global sebagai destinasi investasi dan mobilitas internasional yang aman dan bersih.

Demi kelancaran proses penyidikan, KPK secara resmi menetapkan dan menahan 8 orang tersangka yang kini mendekam di rutan. Rantai struktural yang terlibat meliputi:

Runtuhnya integritas di lapis tertinggi otoritas keimigrasian adalah potret pilu bagaimana sebuah jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah pengabdian, melainkan instrumen pemerasan yang terukur. Ketika izin tinggal di wilayah kedaulatan republik ditransaksikan layaknya komoditas pasar gelap, kita tidak hanya kehilangan potensi miliaran rupiah uang negara, melainkan juga kehilangan kehormatan bangsa di mata dunia.

Ketegasan KPK dalam menahan para petinggi ini harus menjadi titik balik yang radikal, yakni bahwa di hadapan hukum, sebuah jubah kekuasaan formal tidak akan pernah bisa menyembunyikan noda dari tindakan culas.

Reporter: Yusrizal | Editor: Faisal, Ismail Saleh

Konstruksi perkara yang sedang dibongkar oleh lembaga antirasuah ini berkaitan erat dengan dugaan suap pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia. Praktik lancung ini diduga melibatkan manipulasi dokumen strategis, seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penindakan telah mengamankan 17 orang dalam operasi ini. Klaster para pelaku terbagi atas 8 orang penyelenggara negara/pegawai negeri serta 9 orang dari pihak swasta yang bertindak sebagai makelar atau korporasi sponsor.

“Dua orang pihak swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian satu pegawai negeri diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra. Sementara pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Di antara belasan orang yang terjaring, KPK juga menciduk Saffar Godam, yang dikenal luas sebagai Plt Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025. Selain menangkap para terduga pelaku, penyidik KPK turut menyita aset-aset bernilai tinggi yang diduga kuat sebagai kompensasi dari aliran dana suap. Barang bukti tersebut meliputi sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua, tumpukan uang tunai dalam bentuk valuta asing (USD dan SGD), hingga instrumen logam mulia berupa emas.

Dinamika OTT semakin memanas ketika penyidik KPK secara terbuka mendeteksi keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim di wilayah Jakarta dan meminta mantan Dirjen Imigrasi tersebut untuk bersikap kooperatif. Merespons desakan hukum tersebut, Silmy Karim akhirnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam.

“Benar, yang bersangkutan telah menyerahkan diri dan sudah tiba di Gedung KPK untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan,” lanjut Budi Prasetyo.

Silmy yang tiba mengenakan kemeja abu-abu sempat memberikan komentar singkat kepada awak media. Ia berkilah bahwa keterlambatannya memenuhi panggilan penyidik dikarenakan harus merampungkan tugas kedinasan. “Ya gini aja, menyelesaikan agenda,” ucap Silmy sebelum digiring petugas ke ruang pemeriksaan lantai atas.

Secara paralel pada malam yang sama, ketegangan sempat pecah di kediaman pribadi Silmy Karim di Jalan Brawijaya III No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tim penyidik KPK sempat terlibat adu argumen dengan penjaga rumah yang menolak memberikan akses masuk. Namun, setelah negosiasi yang alot, penyidik berhasil menggeledah rumah tersebut selama kurang lebih satu jam. Dari pantauan di lapangan, garasi rumah mewah tersebut tampak dipenuhi deretan kendaraan premium, termasuk dua unit mobil Porsche berwarna silver dan merah marun. Penyidik langsung mengangkut sejumlah dokumen penting dan barang bukti dari dalam rumah tepat tengah malam.

Merespons tsunami hukum yang melanda kementerian yang baru seumur jagung ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto menegaskan sikap institusinya untuk tunduk pada supremasi hukum. Agus menjamin kementeriannya tidak akan mengintervensi atau menghalangi kerja penyidik.

“Kita hormati proses hukum yang berjalan. Sejak awal, arahan kita sudah sangat jelas kepada seluruh jajaran untuk selalu memegang teguh integritas dalam bertugas,” tegas Agus Andrianto.

Senada dengan sang menteri, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan dukungannya secara penuh kepada KPK untuk membongkar tuntas gurita pungli izin tinggal ini hingga ke akar-akarnya. Hendarsam menegaskan bahwa momentum pahit ini harus dijadikan cambuk bagi agenda pembersihan internal kementerian.

“Prinsipnya, kami mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh KPK untuk membongkar kasus apa pun di imigrasi. Kehadiran kami yang baru berjalan dua bulan ini mengusung spirit perubahan dan pembersihan dari dalam. Kami siap memfasilitasi jika KPK membutuhkan dukungan atau pengembangan perkara ke daerah lain,” pungkas Hendarsam.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum dari 17 orang yang diamankan beserta Silmy Karim. Keputusan resmi mengenai penetapan tersangka dan penahanan akan diumumkan secara komprehensif melalui konferensi pers resmi yang dijadwalkan digelar sore ini.

Pada akhirnya, integritas sebuah bangsa diuji dari bagaimana mereka menjaga pintu gerbangnya sendiri. Sektor imigrasi, yang seharusnya menjadi filter utama kedaulatan, kini dipaksa berkaca di depan hukum atas dugaan komersialisasi izin tinggal. Skandal yang menyeret para petinggi ini menjadi alarm keras bagi pemerintahan baru: bahwa pembersihan birokrasi tidak boleh tebang pilih, dan hukum harus tetap tegak berdiri meski di bawah bayang-bayang kekuasaan.

Reporter: Limbong| Editor: Ismail Saleh