RESD Fase II merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swiss yang berfokus pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di bidang energi terbarukan agar selaras dengan kebutuhan industri. Program ini menjadi instrumen strategis Kementerian ESDM dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil, adaptif, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi energi bersih.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM, Prahoro Nurtjahyo, menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kesiapan SDM yang berkelanjutan.

“Melalui RESD Fase II, kita membangun ekosistem pengembangan SDM dan kolaborasi yang menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Kolaborasi ini diharapkan melahirkan talenta energi terbarukan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap memimpin perubahan,” ujarnya saat peluncuran program RESD Fase II di Jakarta, Rabu (21/1).

Prahoro menjabarkan, keberhasilan implementasi RESD Fase I yang berlangsung sejak Desember 2020 hingga Juli 2025 menjadi fondasi utama pelaksanaan fase lanjutan. Pada fase pertama, RESD telah mencetak 450 lulusan sarjana terapan teknik dengan spesialisasi energi terbarukan.

“Pada fase I, program RESD melatih 386 teknisi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di sembilan provinsi, meningkatkan kapasitas 214 dosen dan instruktur, membangun lebih dari 100 kolaborasi strategis dengan industri, serta mencatat tingkat serapan kerja lulusan politeknik mencapai 80 persen,” jelasnya.

Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder, menyampaikan bahwa Swiss dan Indonesia memiliki visi yang sama terkait pentingnya tenaga kerja terampil dalam mendukung transisi energi.

“Dengan dukungan Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), RESD menjadi wujud investasi bersama dalam pengembangan SDM energi terbarukan, tidak hanya melalui transfer keahlian, tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan. Kemitraan ini mendukung upaya Indonesia mencapai target NZE 2060 secara inklusif,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Khairul Munadi, menekankan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama keberhasilan transisi energi nasional.

“RESD tidak hanya berfokus pada pengembangan kurikulum, tetapi juga membangun sistem pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri, termasuk integrasi pendidikan formal dan nonformal dalam pengembangan green skills. Melalui RESD, kami memperkuat peran pendidikan vokasi sebagai pilar pembangunan SDM transisi energi, mendorong kemitraan antara kampus, industri, dan mitra internasional, serta menjadikan program ini sebagai referensi praktik baik yang dapat direplikasi secara nasional,” ujar Khairul.

Pada RESD Fase II periode 2025-2028, program akan diperluas ke 19 politeknik dan lembaga pelatihan di bawah naungan Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Ketenagakerjaan yang tersebar di 15 provinsi. Fokus pengembangan meliputi ekspansi teknologi, termasuk penyimpanan energi baterai, penguatan kurikulum berbasis industri, penyediaan fasilitas laboratorium berstandar industri, serta pengarusutamaan kesetaraan gender.

Melalui pendekatan pembelajaran berbasis praktik dan keterlibatan industri, Kementerian ESDM berharap RESD Fase II mampu meningkatkan kesiapan kerja lulusan sekaligus memperkuat kontribusi SDM nasional dalam mendukung keberhasilan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.(IMH)

Kesepakatan ini diawali dengan penandatanganan Framework Agreement antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia. Melalui perjanjian ini, Indonesia akan menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton CO₂e dari proyek energi terbarukan.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari implementasi Generation-Based Incentive (GBI) Programme dan merupakan tindak lanjut konkret dari kerja sama Indonesia–Norwegia yang telah disepakati antara KLH/BPLH bersama dengan Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia.

“Kami memandang kerja sama ini bukan akhir, tetapi awal dari fase implementasi nyata. Indonesia ingin memastikan pasar karbon yang dibangun berintegritas tinggi, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq.

Penandatanganan Framework Agreement PLN–GGGI menjadi tonggak penting menuju kesepakatan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang dijadwalkan akan ditandatangani pada akhir Desember 2025. Implementasi MOPA ini akan menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang menjalankan perdagangan karbon internasional berbasis Article 6.2 Paris Agreement, sekaligus memperluas mekanisme pasar karbon nasional menuju sektor teknologi energi bersih.

Selama ini, kerja sama bilateral Indonesia–Norwegia berfokus pada sektor Nature-Based Solutions (NBS) melalui skema Result-Based Contribution (RBC) Norwegia yang telah memberikan kontribusi hingga USD 260 juta bagi kinerja pengelolaan hutan Indonesia. Dengan langkah baru ini, Indonesia resmi memasuki fase perdagangan karbon berbasis teknologi—sebuah lompatan penting dalam diversifikasi sumber mitigasi emisi menuju transisi energi rendah karbon.

“Kami mengapresiasi komitmen Norwegia yang bersedia menanggung Share of Proceeds sebesar lima persen untuk kegiatan adaptasi. Indonesia mengusulkan agar dana ini disalurkan melalui mekanisme Dana Iklim Nasional, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan sejalan dengan prioritas nasional,” tambah Menteri Hanif.

Dalam sambutannya, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen menyatakan keyakinannya terhadap kesiapan Indonesia dalam memimpin agenda perdagangan karbon berintegritas tinggi di tingkat global.

“Bagi Norwegia, keberhasilan pelaksanaan program ini baru merupakan awal. Kami yakin langkah bersama ini akan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas di bidang teknologi dan investasi hijau. Indonesia telah membuktikan kesiapan dan kapasitas politiknya untuk memimpin inisiatif karbon berintegritas tinggi—sebuah sinyal kuat bagi para investor global dan pemerintah di seluruh dunia,” jelas Andreas Bjelland Eriksen,

Kerja sama Indonesia–Norwegia ini memperkuat pesan utama Indonesia di forum COP30, yaitu kepemimpinan nyata dalam transisi energi dan pencapaian Net Zero Emissions (NZE) 2060 atau lebih cepat. Pada sesi Leaders Summit, Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat aksi iklim melalui pembangunan berkeadilan. Dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menargetkan penurunan emisi 1,2–1,5 gigaton CO₂e pada 2035, dengan bauran energi terbarukan 23 persen pada 2030, serta pengembangan teknologi energi baru.

“Indonesia datang ke Belém dengan pesan yang jelas: kami teguh memperkuat aksi iklim nasional dan siap bekerja sama dengan negara lain untuk mendorong inisiatif yang inklusif, ambisius, dan berorientasi hasil,” tegas Hashim.

Sebagai pelaksana utama kerja sama ini, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan kesiapan PLN menjalankan visi Presiden Prabowo untuk mempercepat transisi energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

“Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt, dan sekitar 76 persen di antaranya berasal dari energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi,” ujar Darmawan.

RUPTL terbaru menjadi peta jalan strategis PLN untuk mempercepat transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat, memperluas elektrifikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menciptakan lapangan kerja hijau, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

“Dengan mengedepankan energi terbarukan, PLN berkomitmen membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Kami optimis target transisi energi Indonesia dapat tercapai, dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dari sisi teknologi, pembiayaan, peningkatan kapasitas dan regulasi.” tutup Darmawan.

Langkah bersama Indonesia–Norwegia melalui Framework Agreement antara PLN dan GGGI ini menjadi awal dimulainya perdagangan karbon internasional berbasis teknologi dari Indonesia—sebuah pencapaian yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai penggerak utama pasar karbon berintegritas tinggi, tetapi juga menegaskan peran KLH/BPLH dalam mengawal implementasi Artikel 6 Perjanjian Paris secara penuh, menuju ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan.(IMH)