Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kerja sama ini difokuskan pada penguatan deteksi dini dan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ancaman patogen yang berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat serta stabilitas nasional.

“Dalam sejarah manusia ada tiga jenis perang, melawan alam, melawan manusia, dan melawan kuman. Dari semuanya, perang melawan patogen justru memakan korban paling besar,” ujar Menkes Budi saat penandatanganan MoU di Gedung Kemenkes, Selasa (23/12).

Ia menjelaskan bahwa perang melawan patogen membutuhkan sistem pertahanan yang setara dengan pertahanan militer, mulai dari intelijen kesehatan melalui surveilans, hingga pengembangan vaksin dan obat sebagai instrumen perlindungan.

“Kalau di militer ada radar dan satelit, di kesehatan kita pakai laboratorium dan genome sequencing. Kita harus tahu musuhnya berubah atau tidak, variannya apa, dan seberapa mematikan,” jelasnya.

Menkes Budi menambahkan, pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa kesiapan sejak dini menentukan kemampuan negara dalam merespons krisis kesehatan. Negara dengan sistem deteksi dan respons yang kuat, menurutnya, telah memenangkan sebagian besar pertempuran sebelum krisis terjadi.

Ruang lingkup kerja sama Kemenkes dan BIN meliputi integrasi data, penguatan surveilans penyakit, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman biologis yang tidak terlihat namun berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.

Kepala BIN Muhammad Herindra menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 menunjukkan secara nyata keterkaitan erat antara ancaman kesehatan dengan stabilitas keamanan nasional. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan tersebut.

“Berdasarkan pengalaman pandemi, kita harus berbuat sesuatu. Dengan bekerja bersama Kementerian Kesehatan, tugas kami juga menjadi lebih ringan karena ancaman kesehatan ini tidak bisa ditangani sendiri,” ujar Herindra.

Melalui penandatanganan MoU ini, Kemenkes dan BIN berkomitmen memperkuat sinergi dalam membangun sistem kesiapsiagaan nasional yang lebih solid, tidak hanya dalam menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman kesehatan yang bersifat tidak kasatmata.(IMH)

Sejalan dengan pembahasan tersebut, Yuliot menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi kedua negara.

Wamen Yuliot berharap kerja sama ini tidak saja membawa kesejahteraan bagi kedua negara, tetapi juga mempererat hubungan kerja sama antarnegara muslim.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong kerja sama migas yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, tidak hanya untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kedua negara melalui peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan,” ujar Yuliot.

Kerja sama Indonesia-Irak di sektor migas saat ini tengah dipersiapkan melalui kerangka Memorandum of Understanding (MoU) antarpemerintah yang telah disampaikan kepada pihak Irak melalui mekanisme diplomatik dan saat ini berada dalam proses pembahasan.

Adapun ruang lingkup kerja sama yang dibahas mencakup fasilitasi perdagangan dan investasi migas, peningkatan alih teknologi dan pertukaran keahlian, pelaksanaan penelitian bersama serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan untuk membuka peluang partisipasi badan usaha milik negara Indonesia dalam proyek migas di Irak serta memperkuat koordinasi antarinstansi kedua negara. Adapun kerja sama lain yang juga dibahas meliputi peningkatan kapasitas (diklat dan universitas), studi dan pengelolaan data seismik, serta pengeboran.

“Adanya MoU di bidang migas dan energi akan membuka peluang kerja sama yang lebih besar antara kedua negara di bidang energi,” ujar Deputy Minister of Upstream Affairs Irak Basim Mohammed Kudhair.

Saat ini PIEP memiliki participating interest sebanyak 20% di salah satu lapangan minyak Irak. Pemerintah Irak mengundang Indonesia melalui Pertamina untuk tidak saja mengelola lapangan minyak yang telah berproduksi, tetapi juga menjajaki eksplorasi lapangan minyak ‘hijau’ dalam kerangka Joint Venture.

Dalam pertemuan ini, Deputy Minister of Upstream Affairs didampingi oleh Director General of Petroleum Contracts and Licensing Directorate (PCLD) Basim Taher Abed, Director General of Reservoir and Field Development Kareem Yasir Hashim, serta Director General of Oil Exploration Company Ousamah Raoof Hussein.

Dari pihak Indonesia, Wakil Menteri ESDM turut didampingi oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman serta Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Nanang Abdul Manaf. Kehadiran para pejabat dan jajaran teknis tersebut menjadi bagian dari upaya pendalaman pembahasan peluang kerja sama teknis dan operasional di sektor hulu migas.(IMH)

Penandatangan MoU ini berlangsung di Kantor Kementerian Agama di jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3-4, Jakarta, Jum’at (12/12/2025). Tampak hadir Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin beserta para Diraktur Jenderal, Staf Khusus Menag, serta sejumlah pejabat Kemenag dan BP Taskin.

Menurut Menag Nasaruddi Umar, dana atau pundi-pundi umat yang belum mendapat perhatian dari pemerintah seperti zakat, wakaf, sedekah, wakalah, kurban, wasiat, dan lain sebagainya itu sangat besar. Dana umat ini bernilai ribuan triliun setiap tahunnya.

“Saya menyebutnya pundi-pundi umat. Jika pundi-pundi ini dikelola dan dikumpulkan, dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” kata Menag Nasaruddin Umar.

“Dana atau pundi-pundi umat yang terkumpul bisa untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia, tidak perlu menghabiskan seluruh dana pajak. Sebab, ada potensi dana umat ini sebesar Rp1.200 triliun per tahun yang bisa dimanfaatkan,” sambung Menag Nasaruddin Umar.

Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa potensi pundi-pundi umat sebesar itu baru berasal dari agama Islam, belum ditambah lagi dari lima agama lain yang juga memiliki dana umatnya sendiri.

“Dana umat ini harta karun yang harus diungkap dan dikelola dengan baik. Sangat tepat Kemenag dan BP Taskin melakukan kerjasama ini,” tandas Menag Nasaruddin Umar.

Kepala BP Taskin, Budiman Sujatmiko menyampaikan bahwa dengan kejadian akhir-akhir ini, banyak bencana yang melanda bangsa Indonesia, seperti di Sumatra dan Aceh, semua pihak harus dapat membangkitkan mereka yang tertimpa musibah. Sebab di situlah ada potensi lahirnya kemiskinan baru.

“Harapan harus dibangkitkan. Kemenag fasih untuk membangkitkan semangat itu. Maka dari itu, kami menganggap kerja sama ini sangat penting,” kata Budiman Sujatmiko.

Menurut Budiman Sujatmiko, kemiskinan itu mendekati kekufuran, maka dari itu niat utama kerja sama ini adalah ingin menjauhkan kemiskinan itu dari masyarakat Indonesia, baik secara spritual maupun material.

“Mengentaskan kemiskinan itu adalah tugas mulia kenabian,” tegas Budiman Sujatminko.(IMH)

KPK berperan aktif mendorong pembaharuan poin-poin kerja sama kelembagaan. Hal tersebut demi memastikan reformasi birokrasi Kemenimipas bergerak menuju sistem pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menandatangani langsung MoU ini bersama sejumlah kementerian dan lembaga tinggi negara lainnya. Diketahui, momen ini juga bertepatan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kemenimipas, yang menjadi tonggak pembaharuan organisasi tersebut.

“Momentum guna mewujudkan komitmen bersama, terutama dalam reformasi birokrasi di keimigrasian dan pemasyarakatan yang semakin berintegritas,” tegas Setyo.

Lebih lanjut, Setyo menegaskan sinergi ini tidak sekadar kepentingan kelembagaan, melainkan perwujudan landasan kebijakan nasional. Menurut Setyo, seluruh unsur bangsa perlu bergerak bersama, mencapai transformasi sistem pelayanan publik yang berdampak nyata.

Sementara, pada kesempatan yang sama, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengapresiasi dukungan ini serta mengakui dalam fase identitas dan transformasi baru ini, kolaborasi menjadi keharusan demi mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Dalam menjalankan fungsi dan peran, kami tidak dapat bergerak sendiri. Kolaborasi menjadi suatu keharusan untuk mencapai tujuan itu,” ujar Agus.

Turut hadir sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga negara, TNI, Kepolisian, instansi pemerintahan, mitra kerja, serta perwakilan KPK dari Deputi Informasi dan Data, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI), Biro Hukum, serta Biro Umum.

Melalui kerja sama baru ini, KPK meyakini kemitraan strategis akan mendorong Kemenimipas dalam meningkatkan kualitas layanan publik, membangun institusi yang semakin transparan dan akuntabel, sekaligus memperkokoh peran keduanya secara berkelanjutan.