Dalam pidato pembukaannya, Menteri Ekraf menekankan pentingnya kolaborasi inklusif lintas batas untuk memperkuat ketahanan sektor ekonomi kreatif di tengah dinamika digitalisasi dan perubahan ekonomi global. WCCE 2026 menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menampilkan potensi industri kreatif nasional sekaligus mendorong terciptanya ekosistem usaha yang berkeadilan, ramah investasi, serta berkelanjutan.

Rangkaian WCCE 2026 mencakup berbagai agenda utama, seperti konferensi tingkat tinggi, diskusi panel tematik, pameran inovasi kreatif, hingga jejaring bisnis (business matching). Isu-isu utama yang diangkat meliputi pelindungan hak kekayaan intelektual, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) secara etis dalam seni dan desain, serta perluasan akses pendanaan bagi pelaku UMKM kreatif.

Pemerintah optimistis bahwa penyelenggaraan WCCE 2026 di Jakarta akan melahirkan konsensus dan peta jalan konkret yang mampu mengakselerasi kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional maupun global. Melalui semangat kolaborasi ini, Indonesia makin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain utama dan penggerak ekosistem ekonomi kreatif dunia.(Yusuf)

Pemerintah mendorong penyediaan ruang-ruang ekspresi kreatif seperti seni rupa, pertunjukan budaya, dan kegiatan literasi interaktif di posko pemulihan. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diberikan wadah untuk menyalurkan emosi, mengurangi trauma pascabencana (trauma healing), serta membangun kembali rasa percaya diri dan optimisme di tengah situasi pemulihan.

Selain berfokus pada pemulihan mental anak, pelibatan ekosistem ekonomi kreatif lokal dalam trauma penyembuhan ini juga ditujukan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat setempat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, dan pegiat seni terus diperkuat untuk memastikan program rehabilitasi berbasis seni dan budaya ini berjalan secara berkelanjutan.

Pemerintah meyakini bahwa pemulihan wilayah terdampak bencana tidak hanya mencakup pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga pemulihan jiwa dan kreativitas generasi muda sebagai pondasi ketahanan masyarakat di masa depan.(Yusuf)

Dokumen tata kebijakan Rindekraf ini berfungsi sebagai pedoman terintegrasi bagi kementerian teknis, pemerintah daerah, serta para pelaku industri kreatif dalam mengeksekusi program-program prioritas. Melalui peta jalan yang terstruktur ini, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem usaha yang suportif, mulai dari kemudahan akses pembiayaan, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga perluasan jaringan pasar internasional bagi produk lokal.

Pihak Kementerian Ekraf menjelaskan bahwa perhatian besar Presiden Prabowo terhadap sektor ini didasari oleh besarnya potensi ekonomi kreatif dalam menyerap tenaga kerja usia produktif dan mendorong kemandirian ekonomi bangsa. Implementasi Rindekraf difokuskan pada optimalisasi subsektor unggulan, penguatan infrastruktur digital di berbagai daerah, serta peningkatan kapasitas keterampilan para kreator muda agar mampu bersaing di kancah global.

Melalui sinergi lintas sektor yang dipandu oleh Rindekraf, pemerintah optimistis kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional akan terus meroket dalam beberapa tahun ke depan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengubah potensi ide dan kreativitas anak bangsa menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus memperkokoh identitas budaya Indonesia di mata dunia.(Yonex)

Penyesuaian regulasi fiskal ini dinilai sebagai momentum taktis untuk menyelesaikan keluhan laten para penulis terkait tingginya beban pajak ganda (double taxation) yang selama ini dinilai kurang berkeadilan dan menghambat laju pertumbuhan industri perbukuan.

Menteri Ekraf menjelaskan bahwa kesepakatan penurunan PPh royalti ini dicapai setelah melalui serangkaian koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan. Formulir pemotongan pajak yang baru nantinya akan dirancang lebih ramah terhadap pekerja kreatif mandiri (freelancer), sehingga net nilai ekonomi yang diterima penulis atas hak kekayaan intelektual (HKI) mereka dapat menjadi lebih kompetitif dan memicu gairah melahirkan karya-karya bermutu tinggi.

“Pemerintah mendengar dan bergerak konkret. Penurunan PPh royalti penulis ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan bahwa profesi penulis buku memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan secara berkelanjutan. Kita ingin industri literasi kita naik kelas, dan insentif fiskal ini merupakan hulu dari penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif,” ungkap Menteri Ekraf, Minggu (31/5/2026).

Kementerian Ekonomi Kreatif menilai, buku bukan sekadar komoditas dagang, melainkan pilar fundamental dalam pembentukan indeks pembangunan manusia dan ketahanan budaya bangsa menuju visi Indonesia Emas.

Pihak kementerian juga tengah menyiapkan program hilirisasi berupa sosialisasi masif tata cara pelaporan pajak yang baru bersama Direktorat Jenderal Pajak agar para penulis dapat memanfaatkan fasilitas insentif ini dengan mudah tanpa hambatan administrasi. Sinergi ini juga diharapkan dapat mendorong para penerbit lokal untuk lebih ekspansif dalam memasarkan karya penulis domestik ke pasar internasional.

Melalui ketetapan penurunan beban pajak royalti ini, Kemenekraf optimistis iklim industri kreatif di sektor penerbitan akan mengalami pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja kreatif baru secara signifikan. Keberhasilan reformasi fiskal sektor seni-budaya ini diharapkan mampu memicu efek domino yang positif bagi pertumbuhan kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional secara makro dan berkelanjutan.(Yonex)