JEJAKNEWS.COM | KOTA TANGERANG, Dugaan penyimpangan pengelolaan BBM di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang kembali terulang. LHP BPK RI Perwakilan Banten atas LKPD TA 2025 mencatat kelebihan bayar belanja BBM DLH sebesar Rp557.982.270, dengan modus isi solar massal pakai jerigen di SPBU PT TNG Cipondoh.

Dugaan penyimpangan pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang kembali terulang.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2025 mencatat kelebihan pembayaran belanja BBM DLH sebesar Rp 557.982.270.

Temuan tersebut diperkuat fakta lapangan pada 23 April 2026, truk operasional DLH kedapatan mengisi solar massal ke puluhan jerigen di SPBU PT Tangerang Nusantara Global (TNG), Cipondoh. Praktik tersebut melanggar *Perpres Nomor 191 Tahun 2014* yang mewajibkan BBM subsidi diisi langsung ke tangki kendaraan, bukan ke wadah jerigen.

Tak hanya itu, LHP BPK juga mengungkap adanya *kendaraan dinas yang sudah rusak namun tetap tercatat menerima alokasi pasokan BBM*.

Dana kelebihan pembayaran itu kemudian disetor kembali ke kas daerah pada 12 Mei 2026 melalui *Surat Tanda Setoran (STS) No. B/1455/900/V/2026. Namun secara hukum, pengembalian kerugian tidak menghapus potensi pelanggaran, merujuk pada Pasal 4 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Upaya konfirmasi tertulis yang dilayangkan kepada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Tangerang hingga batas waktu yang ditentukan tidak mendapat jawaban. Pejabat kompak bungkam.

Pola pengelolaan BBM yang bermasalah di DLH Kota Tangerang disebut bukan pertama kali. Dalam pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, persoalan serupa juga ditemukan, namun kembali muncul pada TA 2025. Hal itu menimbulkan dugaan lemahnya sistem pengendalian internal dan pembiaran berulang.

Sebelumnya, Lembaga Pemerhati Pembangunan Daerah (LPPD) Banten melalui Ketua Komeng Abdul Rohman juga telah melaporkan dugaan pemalsuan struk BBM di sejumlah OPD ke Kejari Tangerang pada 4 Agustus 2025.

Armand Ketua Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Kota Tangerang, menanggapi temuan tersebut dengan nada kritis.

“Ini bukan soal jerigen, ini soal nalar yang bocor. Kita sedang menyaksikan logika birokrasi yang diisi bukan dengan akal sehat, melainkan dengan solar subsidi,” ujarnya.

Menurutnya, pengisian BBM dengan jerigen adalah simbol matinya akal publik di dalam dinas yang seharusnya menjaga kebersihan kota, bukan mengotori akal sehat.

“Kalau LHP BPK sudah mencatat Rp557 juta kelebihan bayar, dan truk rusak masih bisa minum solar, itu artinya yang rusak bukan kendaraannya, tapi sistem verifikasinya. Kendaraan mati masih bisa ngisi BBM, ini bukan temuan, ini hantu administrasi,” tegasnya

Ia menilai, pergantian Kepala Dinas tanpa menyentuh akar masalah tidak akan menyelesaikan persoalan.

“Siapapun Kadisnya, penyakitnya tetap sama dan berulang. Karena yang mengetahui alur BBM dari faktur, logbook, sampai kartu kendali, itu hanya Sekdis. Kadis itu jabatan politik, Sekdis itu memori institusional. Kalau memorinya korup, ya outputnya tetap korupsi,” ujarnya.

Karena itu, LKGSAI Kota Tangerang secara tegas mendesak Wali Kota Tangerang untuk mengevaluasi dan mengganti Sekretaris Dinas DLH Kota Tangerang.

“Kita tidak butuh pergantian baju, kita butuh pergantian otak administrasi. Ganti Sekdis DLH. Kalau tidak, tahun depan kita akan kembali menulis berita yang sama, dengan angka yang berbeda, dengan jerigen yang sama,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Inspektorat Kota Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut temuan BPK dan evaluasi terhadap pejabat DLH yang bertanggung jawab.

Reporter: Sanusi | Editor: Ismail Saleh