krisis lingkungan – Jejak News

Sinergi Kemanusiaan Mengurai Ancaman Banjir di Koridor Soekarno-Hatta

admin — Sat, 23 May 2026 14:41:55 +0000

TANGERANG — Jejak News, Aksesibilitas sebuah bandara internasional bukan sekadar perkara kelancaran arus barang dan manusia, melainkan wajah sebuah bangsa di panggung global. Ketika genangan air mulai mengancam koridor Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ia tidak hanya merendam aspal, tetapi juga berpotensi melumpuhkan urat nadi mobilitas nasional dan internasional, sekaligus mengusik ruang hidup masyarakat sekitar.

Menyadari taruhan besar tersebut, Pemerintah Kota Tangerang mengambil langkah taktis yang humanis. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang langsung menginisiasi Rapat Pembahasan Crossing Drainase Kawasan Hotel Sekitar Bandara di Ruang Rapat Bappeda pada Kamis (21/5/2026). Pertemuan ini menjadi ruang dialog inklusif yang mempertemukan pemangku kebijakan pusat hingga pelaku usaha lokal.

Hadir dalam rembuk bersama ini perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dinas PUPR Kota Tangerang, Satpol PP, pihak Kecamatan Benda, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Jasa Marga, hingga jajaran manajemen hotel yang berdiri di lini terdepan kawasan tersebut, seperti Hotel Orchard, Hotel Ibis, Hotel Amaris, dan Hotel Pop.

Komitmen Bersama Demi Kemanusiaan dan Reputasi Bangsa

Diskusi berlangsung hangat namun penuh urgensi, membedah berbagai sumbatan logistik dan teknis: mulai dari kapasitas tampung air yang kian menyusut, titik-titik genangan yang persisten, hingga dampak psikologis dan ekonomi bagi pengguna jasa transportasi udara serta warga lokal di Kecamatan Benda.

Kepala Bappeda Kota Tangerang, Hj. Yeti Rohaeti, menegaskan bahwa persoalan ini harus dipandang dari kacamata yang lebih luas. Menunda penanganan berarti membiarkan potensi krisis menjalar ke ranah internasional.

“Masalah banjir di Bandara akan menjadi masalah internasional jika tidak ditangani dengan serius, karena akan menghambat perjalanan ke bandara. Tidak hanya orang Indonesia, tetapi orang luar pun akan merasakannya. Itu jangan sampai terjadi,” ujar Yeti menekankan empati globalnya.

Yeti mengarahkan perlunya sebuah kajian hidrologi dan konektivitas drainase yang komprehensif di kawasan perhotelan. Tujuannya jelas: memastikan setiap tetes air hujan memiliki jalan mengalir yang lancar menuju saluran utama berkapasitas memadai, tanpa harus mengorbankan area di sekitarnya.

Kajian ilmiah dan humanis ini nantinya digarap oleh Dinas PUPR Kota Tangerang. Namun, efektivitasnya bertumpu pada keterbukaan data dari seluruh elemen, baik BUMN maupun swasta. “Berikan informasi yang sedetail-detailnya kepada Dinas PUPR agar dalam membuat kajian nanti tepat,” cetusnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kertas kerja tidak akan mengubah keadaan tanpa adanya keteguhan sikap. “Kita harus memiliki komitmen bersama. Bangun jika memang harus dibangun, besarkan jika memang harus dibesarkan. Kita ingin membuat masyarakat Kota Tangerang, khususnya wilayah Benda, terbebas dari banjir,” kata Yeti dengan nada penuh keberpihakan pada warga.

Dari Meja Rapat Langsung ke Kubangan Lapangan

Bappeda membuktikan komitmennya bukan sekadar retorika. Usai berdiskusi, tim gabungan langsung bergerak melakukan peninjauan lapangan guna melihat langsung kondisi eksisting drainase yang menyokong kawasan Tol Sedyatmo.

Langkah cepat Bappeda Kota Tangerang merangkul kementerian, BUMN, dan sektor swasta demi membebaskan koridor vital Bandara Soekarno-Hatta dari ancaman banjir yang mempertaruhkan hajat hidup warga lokal serta reputasi Indonesia di mata dunia.

Aksi turun ke lapangan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Bappeda Kota Tangerang, Tri Rachmah Fadjria P., bersama Dinas PUPR, Satpol PP, PT Jasa Marga, otoritas Kecamatan dan Kelurahan Benda, serta pihak manajemen hotel di sisi selatan Jalan Tol Sedyatmo. Langkah ini krusial untuk menyamakan frekuensi batin dan data teknis di lapangan.

“Kami melakukan survei bersama menindaklanjuti hasil rapat siang tadi dengan Kepala Bappeda Kota Tangerang yang juga membahas mengenai penanganan banjir di kawasan Tol Sedyatmo,” jelas Tri di sela-sela peninjauan.

Melalui pendekatan empiris ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu melihat realitas yang sama, sehingga intervensi infrastruktur yang dirancang dapat berjalan efektif, adil, dan tepat sasaran.

“Jadi, mudah-mudahan dengan adanya survei ini, permasalahan banjir di kawasan Tol Sedyatmo ini dapat teratasi, karena memang setelah ini kita akan membuat rencana aksi berikutnya, apa yang harus kita lakukan dan dilakukan oleh siapa,” pungkas Tri optimis.

Sinergi lintas sektor yang mengedepankan komunikasi humanis ini diharapkan mampu segera mewujud dalam aksi nyata. Kota Tangerang sedang mengirimkan pesan kuat, yakni menjaga kelancaran akses gerbang negara adalah tugas mulia yang harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak masyarakat lokal untuk hidup tenang, aman, dan bebas dari banjir.

Pewarta: Ananta Fathur
Editor: Ismail Saleh

Tragedi “Dijual”: Prahara Banjir Kali Ciputat Paksa Warga Taman Mangu Indah Tinggalkan Hunian

admin — Thu, 07 May 2026 07:25:00 +0000

Poin-poin Berita:

Eksodus Warga: Banyak pemilik rumah di Taman Mangu Indah memasang papan “Dijual” karena lelah menghadapi banjir yang kian sering terjadi.
Titik Terparah: Area yang berhadapan langsung dengan Kali Ciputat mengalami dampak paling berat dengan jejak genangan air mencapai 30 cm.
Kerusakan Infrastruktur: Jalan lingkungan retak, licin, dan berlumut akibat sering terendam dan menjadi jalur rembesan air kali.
Anomali Frekuensi: Hujan dengan intensitas ringan kini sudah cukup untuk memicu banjir, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Upaya Adaptasi: Warga terpaksa memodifikasi perabotan di dalam rumah agar lebih tinggi guna menghindari kerusakan akibat genangan air yang datang mendadak.

TANGERANG SELATAN – Jejak News,Pemandangan muram menghiasi lanskap kawasan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Minggu (3/5/26). Deretan spanduk bertuliskan “Dijual” yang terpampang di pagar-pagar rumah bukan sekadar pengumuman properti, melainkan sebuah sinyal keputusasaan warga terhadap bencana banjir yang tak kunjung usai. Di sini, rumah bukan lagi tempat bernaung yang aman, melainkan benteng yang perlahan runtuh oleh genangan.

Rumah-rumah yang berhadapan langsung dengan Kali Ciputat menjadi saksi bisu dari anomali cuaca yang kian ekstrem. Jejak air berwarna coklat setinggi 30 sentimeter masih membekas di dinding, menjadi tato permanen yang menandai titik trauma para penghuninya. Secara intelektual, kondisi ini mencerminkan kegagalan infrastruktur drainase, di mana aspal yang retak dan berlumut kini justru menjadi jalur rembesan air kali yang mengancam struktur bangunan.

Sisi humanis dari pemukiman ini terlihat dari adaptasi warga yang memilukan. Perabot seperti kursi dan lemari tampak “berkaki tinggi,” sebuah upaya defensif untuk menyelamatkan harta benda yang tersisa. Ketua RT 04 RW 12, Imawan Susanto (52), mengungkapkan kegelisahan kolektif warganya. Baginya, perubahan yang paling menyiksa adalah frekuensi; kini, hujan dengan intensitas ringan pun sudah cukup untuk mengirimkan air ke dalam ruang tamu mereka.

Keputusan menjual rumah massal ini adalah bentuk “protes bisu” sekaligus pelarian terakhir dari siklus banjir yang merampas ketenangan hidup. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan Tangerang Selatan, warga Taman Mangu Indah seolah terpinggirkan, berjuang sendirian melawan rembesan air kali yang kian hari kian tak bersahabat.

Fenomena “jual massal” rumah di Taman Mangu Indah adalah potret nyata kegagalan mitigasi banjir di tingkat lokal. Tanpa solusi struktural yang komprehensif terhadap Kali Ciputat, spanduk-spanduk “Dijual” itu akan terus bertambah, menjadi tanda matinya kenyamanan di salah satu sudut Pondok Aren.

Topik: Dampak Perubahan Lingkungan terhadap Ketahanan Pemukiman Urban.

Pewarta: Edi Sholeh | Editor:Faisal

TRAGEDI PERIUK, MONUMEN KEGAGALAN KEBIJAKAN DAN PAMERAN KEMANUSIAAN YANG PALSU

admin — Wed, 11 Mar 2026 04:47:46 +0000

KOTA TANGERANG, Jejak News – Di tengah gegap gempita narasi “Indonesia Emas”, genangan air di Perumahan Periuk Damai, Kota Tangerang, hari ini (Rabu, 11/03/2026) hadir sebagai monumen kegagalan peradaban kebijakan kita. Ketua Umum Forum Lembaga Indonesia (FLI), Armand, menegaskan bahwa air setinggi 3,5 meter yang merendam ribuan rumah bukan sekadar fenomena alam atau anomali hidrologi, melainkan bukti visual dari sebuah kejahatan ekologis yang dipelihara oleh kekuasaan yang tuna-etika.

“Ribuan warga yang kini berdesakan di pengungsian dengan ancaman penyakit bukanlah korban takdir. Mereka adalah korban dari kegagalan mitigasi yang kronis. Pemerintah terus-menerus mengoperasikan pompa sebagai solusi teknokratis yang dangkal, sementara mereka gagal menyentuh akar masalah,yakni manipulasi ruang dan izin pembangunan yang ugal-ugalan,” tegas Armand dalam keterangan resminya.

Ratusan warga Periuk Damai Kehilangan sementara rumah tinggal mereka, impian harapan jelang hari raya tak lagi dirasakan
FLI mendesak dilakukannya audit kebijakan secara total terhadap para pengembang di wilayah Periuk. Armand mempertanyakan mengapa izin perumahan tetap diberikan di atas lahan yang secara alami merupakan “rahim air” tanpa kompensasi ekologis yang setara. Menurutnya, kejahatan ekologis berakar pada kebijakan yang manipulatif, di mana izin diterbitkan di bawah meja dengan mengabaikan hak-hak alam. Membiarkan rakyat tenggelam dalam rumah mereka sendiri adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap kontrak sosial antara negara dan warga.

Armand juga menyoroti fenomena pejabat yang turun ke lapangan hanya untuk melakukan “pameran kemanusiaan yang palsu” demi konten kamera. “Sangat menjijikkan melihat aksi teatrikal memanggul bantuan jika tidak dibarengi dengan keberanian untuk mundur dari jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban etis. Pejabat yang gagal mengantisipasi bencana tahunan ini seharusnya memiliki rasa malu intelektual,” tambahnya.

Pintu masuk periuk Damai kini menjadi pembatas dataran kering dan basah

FLI secara resmi mendesak sejumlah pejabat terkait di tingkat Kota maupun Kabupaten maupun Provinsi hingga kementerian untuk segera meletakkan jabatan. Banjir Periuk adalah bukti bahwa pemerintah tidak memahami etika publik dalam mengantisipasi bencana. Mereka hanya sibuk menangani akibat, namun takut menghadapi sebab, karena sebabnya adalah kebijakan mereka sendiri yang korup secara ekologis.

“Hujan itu kiriman Tuhan, tapi banjir itu kiriman kebijakan yang dungu. Jangan pamer kemanusiaan jika akal sehat Anda masih tergenang kepentingan korporasi. Berhentilah memompa air, mulailah memompa logika kebijakan Anda yang bocor”,Tutupnya(Ryan Mihardja/ARM)