Wamen LH memaparkan bahwa sebagian besar pencemaran, degradasi daerah aliran sungai (DAS), dan krisis kualitas air laut berakar dari aktivitas manusia di daratan, termasuk alih fungsi lahan, pencemaran limbah industri, serta pengelolaan sampah plastik yang belum optimal. Oleh karena itu, kebijakan tata ruang daratan, konservasi hutan hulu, serta pemulihan daerah tangkapan air harus menjadi prioritas utama dalam strategi mitigasi krisis air global.

Dalam forum internasional tersebut, Indonesia turut membagikan pengalaman dan praktik baik dalam pengelolaan sumber daya air berbasis masyarakat serta pemulihan ekosistem sungai kritis melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air. Pendekatan kolaboratif ini dinilai mampu menyatukan komitmen pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal untuk menjaga kelestarian hulu hingga hilir.

Konferensi Air Internasional di Bali ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk penguatan komitmen pendanaan iklim untuk adaptasi air, percepatan transformasi pengelolaan limbah perkotaan, serta peningkatan kerja sama riset lintas batas negara. Pemerintah Indonesia berharap hasil konferensi ini dapat menjadi momentum global bagi seluruh negara untuk memperketat aksi nyata pelindungan ekosistem air demi menjamin ketersediaan air bersih dan ketahanan iklim bagi generasi masa depan.(Yusuf)

JAKARTA-JEJAK-NEWS.COM-Data dan akal sehat bertemu di ketinggian 30 meter. Itulah yang terjadi di Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Pukul 06.05 WIB, enam aktivis Greenpeace Indonesia memanjat monumen ikonik tersebut dan membentangkan dua spanduk kuning raksasa. Satu sisi yang menghadap Istana Merdeka bertuliskan fakta yang dirasakan publik: “TANGANI KRISIS IKLIM, TURUNKAN BIAYA HIDUP”.

Sisi lainnya adalah pertanyaan humanis: “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”

Aksi damai ini bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bersamaan dengan itu, Greenpeace merilis riset terbaru “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah”, yang mengkorelasikan data kenaikan suhu, gagal panen, dan beban biaya hidup pekerja rentan.

Berdasarkan keterangan resmi dari lapangan, proses evakuasi dilakukan secara humanis oleh petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat, Kodim 0501 Jakarta Pusat, Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP. Evakuasi selesai sekitar pukul 10.30 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung, S.H., S.I.K., http://M.Si., menegaskan kepada media bahwa seluruh proses mengedepankan keselamatan jiwa para aktivis.

“Kami utamakan keselamatan,” ujarnya.

Data Polda Metro Jaya mencatat total 11 orang diamankan. Lima orang tim dokumentasi telah dipulangkan, sementara enam pemanjat masih menjalani pendalaman oleh Ditreskrimsus dan PPNS. Satu aktivis perempuan sempat mengalami kelelahan dan mendapatkan perawatan medis di Biddokkes Polda Metro Jaya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam pernyataan terpisah menyebut penyampaian pendapat adalah bagian dari hak demokratis warga yang dijamin konstitusi.

Menanggapi aksi berbasis data tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Global Strategis Analisis Indonesia (LKGSAI), Armand, memberikan catatan kritis dengan perspektif akal sehat yang humanis.

“Spanduk itu bukan kain. Spanduk itu adalah akal yang ingin diuji. Kenapa warga harus memanjat 30 meter ke langit Jakarta hanya supaya suaranya terdengar? Itu menunjukkan ada yang macet di bawah, di kanal komunikasi kebijakan,” ujar Armand kepada Jejak News, Selasa (20/10/2026).

Menurut Armand, aksi ini harus dibaca sebagai laboratorium demokrasi.

“Menurut saya, kita butuhkan jutaan spanduk dengan berbagai request di sudut kota. Bukan untuk merusak, tapi untuk menguji. Menguji apakah negara masih punya logika untuk merespons fakta di lapangan,” lanjutnya.

Armand menguraikan teori bingar-bingar demokrasi sebagai indikator kesehatan publik.

“Kalau satu spanduk dibentang, lalu tidak ada bingar-bingar, tidak ada perdebatan kebijakan, tidak ada koreksi, itu justru sinyal. Sinyal bahwa wilayah tersebut sudah dianggap kondusif.

Kondusif dan nyaman buat mereka yang ada di dalam sistem, tapi tidak kondusif buat kita yang bayar harga beras naik, yang kena banjir, yang kepanasan.”

Ia menegaskan pentingnya konsistensi kritik warga.

“Karena itu teruslah menggonggong, kasih sirine. Dalam demokrasi, menggonggong itu adalah fungsi alarm warga. Kalau gonggongan kita, sirine kita tidak juga diperhatikan, maka kita patut menduga ada jarak. Jarak antara kepentingan publik dengan kenyamanan kekuasaan. Dan jarak itu dalam etika publik yang kita sebut sebagai sinyal dugaan conflict of interest antara kebutuhan warga dan kebijakan yang sedang berjalan.”

Armand menegaskan, pernyataan tersebut adalah kritik berbasis etika kebijakan publik dan pentingnya ruang dialektika, bukan serangan personal kepada institusi maupun individu manapun. Kritik, kata dia, adalah vitamin bagi demokrasi yang sehat.

Reporter: Yusrizal | Editor: Ismail Saleh

Dalam pidato perdananya, Jumhur menekankan bahwa solusi atas degradasi lingkungan tidak hanya terletak pada inovasi teknologi atau kebijakan administratif semata, melainkan pada transformasi paradigma manusia terhadap alam. Menurutnya, etika lingkungan merupakan fondasi moral yang akan mengarahkan kebijakan pembangunan agar tetap selaras dengan daya dukung ekosistem.

“Penyelamatan bumi memerlukan pergeseran kesadaran dari eksploitatif menjadi konservatif. Etika lingkungan bukan sekadar diskursus akademik, melainkan ‘nyawa’ bagi setiap kebijakan yang kita ambil demi keberlangsungan generasi mendatang,” tegas Jumhur.

Visi humanis yang diusung Jumhur ini diprediksi akan membawa wajah baru bagi KLH/BPLH, di mana perlindungan sumber daya alam akan disinergikan dengan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai garda terdepan pelestari lingkungan. Fokus utama kepemimpinannya mencakup penguatan pengawasan terhadap polusi industri, pemulihan lahan kritis, serta pengarusutamaan ekonomi hijau yang berkeadilan.

Langkah awal ini dianggap sebagai sinyal positif bagi para pegiat lingkungan di Indonesia. Integrasi antara nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) dan tanggung jawab ekologis diharapkan mampu menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih berintegritas, di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi dibayar dengan kehancuran ekosistem.(Yonex)