Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto, Wakil Bupati Ade Ruhandi alias Jaro Ade, dan Sekda Ajat Rochmat Jatnika di Mapolres Bogor, 29-30 Oktober 2026. Pemeriksaan terkait dugaan pemotongan upah pungut pajak dan retribusi Rp17 miliar serta modus koperasi pegawai sebagai mesin cuci uang.

CIBINONG, JEJAK NEWS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan penanganan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor ke tahap penyidikan. Kepastian itu tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum yang diterbitkan sejak 22 Agustus 2026.

Hingga Jumat (30/10/2026), penyidik masih menggunakan sprindik umum, artinya belum menetapkan tersangka, namun telah melakukan pemeriksaan intensif dan penyitaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan tidak dilakukan di Gedung Merah Putih Jakarta, melainkan di Mapolres Bogor, Cibinong.

“Untuk efektifitas pemeriksaannya, termasuk jika ada kebutuhan data atau informasi yang harus dipenuhi oleh saksi, maka pemeriksaannya dilakukan di Polres Bogor,” ujar Budi, Jumat (30/10/2026).

Dua Cluster yang di bidik

1. Pemotongan Upah Pungut/Insentif Pajak dan Retribusi Daerah:* Dana insentif yang merupakan hak normatif pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor dipangkas sejak Januari hingga Juli 2026 dengan total mencapai Rp17 miliar.

Merujuk Perpres No.46/2012 jo PP No.69/2010, insentif adalah hak pegawai yang tidak boleh dipotong tanpa dasar hukum.

2. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)* di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Ketahanan Pangan, yang kini dokumennya telah digeledah tim penyidik sejak Agustus 2026 di Kantor Bappenda, BKPSDM, dan Disdik.

Fakta paling mengejutkan terungkap dalam pemeriksaan 20 Oktober 2026 di Gedung KPK. Dana hasil pemotongan insentif tidak mengalir langsung, melainkan dikumpulkan melalui Koperasi Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor.

“Dana-dana tersebut diduga digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian diberikan kepada pihak penyelenggara negara,” ungkap Budi Prasetyo.

Penyidik mendalami dugaan koperasi tersebut sebagai alat pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul dana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3,4,5 UU No.8/2010 tentang TPPU.

Dari rangkaian penyelidikan, KPK juga telah menyita uang tunai sebesar Rp1,5 miliar yang diduga merupakan bagian dari setoran hasil pemotongan upah pungut.

Tabir Gelap Mulai Terang

– 29 Oktober 2026: Bupati Bogor Rudy Susmanto diperiksa bersama Sek Bappenda Irawan Susanto, Kasub BPKAD Hanny Lesmanawaty, Kadis Ketahanan Pangan Andri Hadian, dan Sekda Ajat Rochmat Jatnika.

– 30 Oktober 2026: Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade) yang sebelumnya mangkir pada 27 Oktober, akhirnya hadir. Hadir pula Sekda Ajat Rochmat Jatnika (pemeriksaan kedua), Inspektur Daerah/Kepala Bappenda 2022-2025 Arif Rahman, Staf Bappenda Sesilia Windy, dan ADC Bupati Gilang Windu.

Jaro Ade berdalih, “Saya hadir sebagai bentuk patuh hukum. Saya dimintai keterangan soal pemotongan upah pungut pegawai Bappenda. Tahun 2023 saya belum jadi Wabup.”

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merilis hasil resmi pemeriksaan Bupati dan Wabup Bogor di Mapolres. LSM FRRAK dan FATRA mendesak KPK tidak berhenti pada sprindik umum dan segera mengumumkan tersangka.

Reporter: Mas Budi | Editor: Ismail Saleh